alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Rawan Dimainkan, Penegak Hukum Didorong Selidiki Pupuk Subsidi

22 September 2020, 14: 21: 56 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: pupuk subsidi

ILUSTRASI: pupuk subsidi (AZMY ENDIYANA Z/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Keluhan petani tentang sulitnya mencari pupuk subsidi direspons sejumlah kalangan. Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Aan Anshori mensinyalir ada permainan distribusi pupuk. Penegak hukum didorong turun melakukan penyelidikan.

”Pupuk subsidi memang rawan dimainkan. Ini harus menjadi perhatian aparat. Sebab tidak menutup kemungkinan ada permainan dalam distribusi pupuk,” terang Aan.

Ia menyoroti banyaknya petani mengeluh sulit mencari pupuk subsidi. Padahal setiap tahun, jatah pupuk subsidi sudah dilakukan pendataan sesuai kebutuhan.

”Sudah jelas kebutuhan pupuk petani berapa. Masing-masing jatahnya sekian. Kalau sampai pupuk subdisi di kios kosong, terus kemana larinya,” bebernya.

Aan menilai pemkab harus terbuka tentang distribusi pupuk subsidi di Jombang. Dirinya juga meminta para petani taat dengan syarat yang sudah ditetapkan. Meski tak sedikit petani yang masih bingung mekanisme mendapatkan pupuk.

”Saya kira pemkab juga tidak transparan atau kurang sosialisasi ke petani,” terangnya. Terlebih masih banyak kios pupuk yang kosong, padahal pemkab mengklaim stok pupuk subsidi mencukupi.

”Harusnya pemkab mempermudah petani mendapatkan pupuk yang sudah mempunyai kartu tani. Sekaligus untuk pendataan dan menuntaskan bagi petani yang belum mendapat kartu. Saya kira ini hal yang mudah,” tegasnya.

Ia khawatir situasi ini sengaja dimanfaatkan oknum tertentu untuk meraup keuntungan sendiri. ”Jangan sampai ada mafia pupuk. Kepolisian dan kejaksaan kami harapkan menyelidiki,” tandasnya.

Sulitnya petani membeli pupuk subsidi, juga memantik respons kalangan dewan. Para wakil rakyat meminta penyaluran pupuk subsidi benar-benar diawasi.

”Dinas Pertanian harus menghitung secara rinci kebutuhan petani,” ujar Rohmad Abidin, anggota Komisi B DPRD Jombang.

Politisi PKS ini meminta dinas mencari akar permasalahan banyaknya petani mengeluh sulit mencari pupuk subsidi. Apakah kelangkaan karena stok pupuk di Jombang sudah menipis atau justru sudah habis.

”Tapi apabila jumlahnya masih ada, ini yang harus dicurigai,” katanya. Ia menyebut jika stok pupuk subsidi masih ada namun fakta di lapangan petani kesulitan mencari, tentu harus dicari tahu akar masalahnya dimana.

”Penegak hukum juga harus turun tangan memantau distribusi pupuk subsidi hingga sampai ke petani,” terangnya.

Machin, anggota dewan lainnya ikut menambahkan, Komisi B sudah melakukan pemanggilan ke Dinas Pertanian membahas kelangkaan pupuk.

Pembelian pupuk subsidi yang awalnya harus menggunakan kartu tani, bisa ditunda dan menggunakan ERDKK. ”Ada aturan pembelian pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Sedangkan di Jombang, masih banyak petani yang belum mempunyai kartu tani,” katanya.

Hal ini ditengarai jadi penyebab timbulnya kepanikan di petani karena khawatir tidak kebagian pupuk subsidi. ”Terlebih lagi jatah pupuk subsidi di Jombang juga dikurangi,” terangnya.

Ia menambahkan selisih harga pupuk subsidi dengan pupuk nonsubsidi cukup jauh. Sehingga pupuk subsidi rawan dimainkan. ”Kami sudah menyampaikan ke DPRD Provinsi, agar bisa disampaikan ke pusat. Karena yang menentukan HET (Harga Ecer Tertinggi) pupuk dari pusat,” pungkasnya.

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP