alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Diduga Ilegal, Aktivitas Sedot Pasir Marak di Desa Bugasur Kedaleman

17 September 2020, 11: 39: 57 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Aktivitas penambangan pasir menggunakan mesin ponton di Desa Bugasur Kadaleman, Kecamatan Gudo.

Aktivitas penambangan pasir menggunakan mesin ponton di Desa Bugasur Kadaleman, Kecamatan Gudo. (AZMY ENDIYANA Z/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Maraknya aktivitas penambangan pasir menggunakan mesin ponton di Desa Bugasur Kadaleman, Kecamatan Gudo dikeluhkan warga sekitar.

Selain mempertanyakan status izin, warga juga resah dampaknya ke lingkungan. Terlebih lokasinya berada di bibir sungai Konto.

Pantauan koran ini kemarin, terlihat sejumlah penambang psair tengah sibuk mengoperasikan mesin ponton. Sedikitnya ada enam titik lokasi penambangan pasir yang diduga dilakukan secara ilegal.

Sejumlah titiknya tanggul mulai terjadi erosi. Diduga akibat aktivitas penambangan pasir yang marak di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri ini.

Selain itu, sejumlah kendaraan truk pengangkut material hasil penambangan nampak antre mengangkut hasil tambang. ”Itu nyedot pasir, sudah berjalan lama,” ujar salah satu warga yang meminta namanya tidak disebutkan.

Dirinya mengungkapkan, sebenarnya warga juga resah dengan adanya aktivitas penyedotan pasir di wilayahnya itu. Sebab, imbasnya ke jaringan irigasi pertanian, terlebih saat musim kemarau. ”Kalau musim kemarau ini agak sulit untuk mencari air, karena ada penyedotan pasir itu,” katanya.

Melihat dampaknya ke lingkungan serta lokasinya yang berdekatan dengan sungai, warga pun menyangsikan status perizinan aktivitas penambangan pasir. ”Sepertinya tidak berizin. Harusnya kalau memang tidak mempunyai izin ya dilakukan penindakan,” tegasnya.

Menurutnya, jika aktivitas penyedotan pasir terus dibiarkan, warga khawatir dampaknya ke lingkungan semakin parah. ”Kalau terus dibiarkan semakin rusak nantinya. Lihat saja bibir sungai sudah banyak yang mulai timbul longsoran,” pungkasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Surawi Kepala Desa Bugasur Kadaleman tak menampik adanya aktivitas penyedotan pasir di wilayahnya. Bahkan, aktivitas tambang itu sudah berlangsung agak lama. ”Kalau itu sudah agak lama. Tapi saya tidak ingat. Saya kan juga kepala desa baru,” katanya.

Dia menyebut, mayoritas penambang pasir yang menggunakan mesin ponton itu dari warga sekitar.

Disinggung keberadaan aktivitas penambangan pasir dengan skala lebih besar di titik perbatasan, Surawi tak bisa memastikan. ”Kalau infonya yang Adi Jaya itu sudah mempunyai izin,” pungkas Surawi.

DLH Segera Agendakan Sidak

TERPISAH, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang mengaku belum mengetahui persis kegiatan penyedotan pasir di sekitaran Rolak 70 itu. Namun demikian, pihaknya segera melakukan pengecekan ke lokasi.

”Kita cek dulu lokasi adanya aktivitas tambang itu, apakah sudah ada izin atau tidak,” ujar Amin Kurniawan, Kabid Konservasi DLH Jombang kemarin.

Disinggung status perizinan aktivitas penambangan pasir di wilayah tersebut, Amin menyebut terlebih dulu harus mengecek ke lokasi. Ini dikarenakan, di wilayah tersebut ada salah satu tambang yang mempunyai izin. Akan tetapi lokasinya masuk wilayah Kabupaten Kediri. ”Karena di situ juga perbatasan ada satu yang sudah berizin,” terangnya.

Akan tetapi, jika benar kegiatannya dilakukan di sepadan sungai, maka kewenangannya di BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai). ”Apapun itu temuan nanti di lapangan. Pastinya akan dilaporkan ke BBWS terlebih dahulu. Kami juga akan berkoordinasi dengan PUPR terkait hal ini,” katanya.

Kendati demikian, untuk pengajuan tambang menggunakan mesin ponton nampaknya belum ada. Dikarenakan, satu akitivitas pertambangan itu menggunakan alat berat. ”Cuma yang menggunakan diesel itu masuk titik kordinat yang berizin apa tidak,” katanya.

Sementara dikonfirmasi Bustomi Kabid Sumber Daya Air (SDA) PUPR Jombang mengatakan, memang ada beberapa kegiatan tambang di wilayah tersebut.

Dirinya juga tak menampik, apabila aktivitas tambang itu juga menjadi salah satu penyebab jebolnya bendungan Rolak 70 pada musim hujan kemarin. ”Ya itu memang salah satu penyebab jebolnya bedungan Rolak 70,” terangnya.

Bahkan, pihaknya juga sudah melaporkan aktivitas tambang itu ke BBWS. Hanya saja, sampai sekarang belum ada tindak lanjut. ”Kemarin sudah kami laporkan ke BBWS,” pungkas Bustomi.

Penindakan Masih Setengah Hati

SEMENTARA itu, maraknya aktivitas penambangan ilegal mendapat respons dari kalangan praktisi hukum di Jombang Achmad Sholikhin Ruslie. Yang menilai penindakaan aktivitas penambangan liar belum maksimal.

“Masalah pertambangan ini sudah bertahun-tahun, sejak saya di DPRD 2009 dulu sudah marak. Cuma sampai hari ini saya belum melihat baik itu pemkab maupun aparatur hukum melakukan penindakan sampai pada tingkat pengadilan,” kata Sholikhin Rabu (16/9) kemarin.

Dia pun mendorong aparat kepolisian menindak tegas pelaku usaha pertambangan nakal di Jombang. sebab, selama ini penindakan disebutnya masih setengah hati.

“Artinya setengah-setengah, contohnya pasang pelang larangan, kemudian kepolisian mengambil barang bukti. Tetapi sampai sekarang saya belum mendengar sampai ke tingkat pengadilan,” imbuh dia.

Menilik perjalanan itu, dia pun menilai penindakan terkait tambang ilegal di Jombang belum dilaksanakan dengan baik. “Padahal instrumen untuk itu sebenarnya gampang, jadi tidak hanya dengan UU Minerba, ada juga UU Lingkungan Hidup,” sambung Sholikhin.

Dijelaskan untuk aturan terkait minerba misalnya terkait pertambangan. Sementara aturan lingkungan hidup berkaitan dengan kerusakan lingkungan.

“Tidak hanya itu, di daerah kan juga punya perda tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah, Red), juga ada perda tentang pertambangan mineral bukan logal dan batuan,” papar dia.

Karena itu menurut dia, ada dua faktor penindakan tambang di Jombang minim. “Persoalannya ini dua hal, kemauan dan nyali. Bahkan di UU pertambangan itu kan jelas ada denda sampai Rp 10 miliar dan hukuman 10 tahun. Jadi masalahnya ini nyali dan kemauan sebenarnya,” ungkap dia.

Dua faktor itu kata dia menjadi kunci penindakan tambang. “Karena kalau nyali ini kaitannya di belakang mungkin ada beking cukong atau politisi atau bahkan hukum. Sementara persoalan kemauan ini ada pada diri sendiri,” pungkas dia.

(jo/yan/fid/mar/JPR)

 TOP