alexametrics
Jumat, 25 Sep 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Bukan UMKM, Pemohon dari Jombang Bakal Dicoret dari Usulan BLT

14 September 2020, 14: 45: 32 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pengusul bantuan BLT UMKM APBD Kabupaten Jombang saat mendatangi kantor Dinas Koperasi dan UM.

Pengusul bantuan BLT UMKM APBD Kabupaten Jombang saat mendatangi kantor Dinas Koperasi dan UM. (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Sebanyak 10.000 pengusul bantuan BLT UMKM APBD Kabupaten Jombang bakal didatangi satu persatu ke usaha mereka. Jika ditemukan tak sesuai syarat, maka usulan bantuan bakal dicoret.

Pemkab Jombang benar benar memilih pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Aries Yuswantono Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkop dan Usaha Mikro Jombang, mengatakan dari 10.000 warga yang mengusulkan bantuan itu tercatat 8.820 yang bakal disurvei Dinkop dan UM Jombang. Selebihnya, dilakukan survei oleh Disdagrin Jombang.

”Besok senin kita mulai turun, nanti kita melibatkan 30-an orang lebih untuk verifikasi ke tempat usaha mereka,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Pihaknya bakal memverifikasi sesuai syarat BLT UMKM. Diantaranya, mengenai aset dan omset dari usaha yang dijalankan. Jika pelaku usaha memiliki aset sampai di atas Rp 50 juta, maka terancam dicoret.

Sebab syarat utamanya adalah omset dan aset kurang dari Rp 50 juta. ”Yang jelas kami prioritaskan yang usaha mikro dan ultra mikro, misal punya toko besar ya tidak bisa,” tambahnya.

Tak hanya itu, jika pengusul bantuan ternyata berstatus sebagai PNS, TNI/Polri atau pegawai BUMN, maka usulannya juga langsung dicoret. ”Pada intinya sama dengan syarat BLT UMKM dari Kemenkop,” jelas dia.

Hanya saja, pelaku usaha yang memiliki kredit hutang di bank maka tidak masalah. ”Yang penting aset dan omset tidak boleh lebih dari Rp 50 juta,” jelasnya lagi.

Meski timnya terbatas, ia optimistis mampu melakukan survei dalam kurun waktu satu bulan. Sehingga pencairan BLT UMKM dapat diberikan ke pelaku usaha pada Oktober nanti sebagai stimulus bantuan usaha mereka.

”Target kita satu hari 10 desa, jadi Insya Allah bulan Oktober dapat cair,” terang Aries.

Berbeda dengan bantuan lain, BLT UMKM ini hanya diberikan dalam sekali pencairan. Sebab, tujuan utamanya adalah pemulihan ekonomi setelah terdampak pandemi Covid-19. ”Hanya diberikan Rp 1 juta untuk satu pelaku UMKM,” terangnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pelaku usaha yang pernah menerima bantuan sejenis BLT baik dari pusat maupun APBD juga tidak masalah. Usulan mereka akan dipertimbangkan sesuai syarat. ”Bisa dapat karena ini adalah pemulihan ekonomi usaha,” pungkasnya.

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP