alexametrics
Jumat, 02 Oct 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pandemi Covid-19, Pemkab Jombang Kebut Persiapan Pilkades Serentak

11 September 2020, 16: 39: 03 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: sosialisasi pilkades di Balai Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang.

ILUSTRASI: sosialisasi pilkades di Balai Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang. (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Meski belum ada kepastian hasil evaluasi P-APBD dari provinsi, Pemkab Jombang mulai mengebut persiapan pelaksanaan pilkades serentak pertengahan Desember 2020. Saat ini bahkan berjalan tahapan pembentukan panitia pilkades.

Sholahuddin Hadi Sucipto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang mengatakan, sampai saat ini hasi evaluasi P-APBD dari provinsi belum keluar. Meski begitu, tahapan persiapan penyelenggaraan pilkades serentak sudah berjalan. ”Saat ini dalam tahap pembentukan panitia di tingkat desa,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jombang (10/9) kemarin.

Tak hanya, sebelumnya juga sudah dibentuk panitia pilkades serentak tingkat kabupaten. ”Untuk (panitia, Red) kabupaten sudah selesai. Ketuanya pak sekda langsung,” imbuhnya.

Dia menambahkan, setelah pembentukan panitia tingkat desa tuntas, selanjutnya tentang biaya. “Setelah itu prosesnya perencanaan pembiayaan, lalu proses pencatatan pemilih dan dilanjutkan pendaftaran calon,” pungkas Sholahuddin.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pemkab menyelenggarakan pilkades serentak sembilan desa di Desember 2020 mendapat sorotan dari pemerhati publik. Selain waktu mepet, kondisinya masih pandemi Covid-19.

”Jadi kalau menurut saya, rencana pelaksanaan pilkades yang disebut akan digelar akhir tahun itu terkesan dipaksakan,” terang Ahmad Sholikhin Ruslie, salah satu pakar hukum di Jombang.

Dia pun mempertanyakan alasan pemkab memutuskan tetap menganggarkan pilkades serentak di akhir tahun. ”Dari segi waktu yang sudah sangat mepet. Ini sudah menjelang akhir bulan 8, tinggal 4 bulan menuju akhir tahun, pastinya persiapannya tidak maksimal, apalagi kita masih menghadapi pandemi Covid-19” lanjutnya.

Selain itu, adanya SE Mendagri nomor 141/4528/SJ tentang Penundaan Pelaksaan Pilkades Serentak. Dalam surat edaran itu lanjut Sholikhin,  Mendagri meminta seluruh daerah untuk menunda proses pilkades serentak di tahun ini hingga penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2020 selesai. ”Dalam SE itu jelas, poin 1 mengatakan kebijakan itu diperuntukkan bagi seluruh daerah tanpa terkecuali. Baik yang ikut pilkada serentak ataupun tidak. Dan artinya Jombang juga termasuk itu,” lontarnya.

Karena alasan itu, Sholikhin menyebut Pemkab Jombang disarankannya agar menunda pelaksanaan Pilkades Serentak hingga tahun depan. ”Daripada persiapan tidak optimal, dan proses demokrasi di tingkat desa berjalan lebih matang,” kata Sholikhin.

Anggaran Pilkades Serentak Masih Buram

SEMENTARA  itu, meski sudah di-dok dalam P-APBD, hingga kini pemkab terkesan enggan membeber besaran anggaran yang diajukan untuk penyelenggaran pilkades serentak. Alasannya, menunggu hasil evaluasi pemprov jatim.

Sholahuddin Hadi Sucipto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang menerangkan, meski sudah didok pihaknya sementara belum berani menyampaikan besaran anggaran yang diajukan dalam P-APBD. Alasannya, karena evaluasi dari pemprov belum kelar.

“Jadi kami sendiri menunggu di BPKAD (Badan Pengelolaan Aset dan Daerah, Red), ketika selesai nanti kan jelas bareng,” kata Sholahuddin dikonfirmasi Rabu (9//9) kemarin.

Dijelaskan, tidak hanya untuk keperluan pilkades, untuk anggaran lainnya juga demikian. “Kalau itu sudah selesai pasti gerbong ini bergerak seluruhnya. Jadi nunggu hasil BPKAD yang mengawal ini nanti bagaimana,” imbuh dia.

Menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut dari OPD terkait. “Memang tidak disampaikan kapan selesainya. Saya sendiri belum mengetahui. Yang jelas nanti pasti diumumkan,” beber Sholahuddin.

Terpisah, M Nasrulloh Kepala BPKAD Jombang mengungkapkan, untuk evaluasi P-APBD menunggu provinsi. “Di provinsi sudah lolos, ini saya tidak hafal berapa harus dicari dahulu. Yang jelas sudah ada,” kata Nasrulloh.

Kendati begitu, dia belum berani menyampaikan anggaran keperluan pilkades nanti. “Lebih lanjutnya bisa ke Pak Udin (Kepala DPMD, Red),” pungkas Nasrulloh singkatnya.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP