alexametrics
Jumat, 25 Sep 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Bupati Jombang Keluarkan Perbup, Tak Pakai Masker Denda Rp 100 Ribu

11 September 2020, 16: 07: 59 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: pengendara menggunakan masker.

ILUSTRASI: pengendara menggunakan masker. (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Mulai sekarang warga harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Sebab, Perbup Nomor 57 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sudah ditetapkan.

Tak pakai masker misalnya, bakal didenda Rp 100 ribu atau sanksi sosial.

”Ini Perbup baru yang ditetapkan 8 September kemarin, sekarang dalam masa sosialisasi hingga dua minggu ke depan,” ungkap Agus Susilo Sugioto, Kepala Satpol PP Jombang.

Ia menyebut, Perbup tersebut sebagai dasar hukum untuk menerapkan sanksi yang diberikan kepada warga yang tidak mengindahkan protokol kesehatan di masa pandemi.

Selama dua minggu ke depan, sanksi masih ringan bersifat teguran tertulis karena dalam tahap sosialisasi.

Namun, lanjutnya, mulai 23 September nanti, sanksi akan  ditegakkan. Salah satunya sanksi kerja sosial yaitu membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi, atau denda administratif sebesar Rp 100 ribu.

Penerapan perbup ini akan dimulai dengan patroli gabungan malam hari yang melibatkan TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. “Seperti biasa apel di pendopo dulu sebelum berangkat, kalau siang Satpol PP yang akan patroli,” tambahnya.

Lebih rinci Agus menjelaskan, perbup tidak hanya mengatur perorangan untuk meningkatkan kedisiplinan di masa pandemi. Tapi juga berlaku bagi pelaku usaha dan penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sanksi yang diberlakukan beragam. Mulai dari teguran tertulis, denda Rp 300 ribu, dan khusus pedagang kaki lima denda Rp 100 ribu.

Termasuk penghentian sementara pengoperasian usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Ia lantas merinci, fasilitas umum yang dimaksud mulai perkantoran, tempat usaha atau industri, sekolah atau institusi pendidikan lain, tempat ibadah, pondok pesantren, stasiun dan terminal, transportasi umum, toko modern dan tradisional, apotik, rumah makan atau cafe.

“Pedagang kaki lima, hotel, tempat wisata, pelayanan kesehatan, area pubik dan fasilitas umum lain,” pungkas Agus.

(jo/wen/mar/JPR)

 TOP