alexametrics
Jumat, 25 Sep 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Lambat, Penyelidikan Dana Hibah KONI Berkutat di Pemeriksaan Dokumen

11 September 2020, 11: 30: 11 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: kantor KONI Jombang

ILUSTRASI: kantor KONI Jombang (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang mengaku ada kelambatan dalam melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan dana hibah KONI tahun 2017-2019.

Meski tak dijelaskan alasannya, namun hingga sekarang masih berkutat pada pemeriksaan dokumen.

“Prosesnya masih berlangsung sampai sekarang. Kita akui memang ada kelambatan melangkah, tapi kita yakinkan proses masih terus berlanjut,” terang Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Yulius Sigit Kristanto.

Menurutnya, yang paling menyita waktu dalam penyelidikan kasus ini adalah proses penelitian berkas SPJ dana hibah. Sigit beralasan, pemeriksaan berkas sangat memakan waktu cukup lama karena pencocokan data dilakukan satu persatu.

“Misal ada dokumen perjalanan dinas, kita harus cek semuanya, satu persatu kwitansi yang ada. Dengan tiga tahun dana berjalan dari APBD itu cukup banyak, butuh waktu panjang. Terlebih juga ada pandemi Covid-19,” lanjutnya.

Saat disinggung perihal pemanggilan saksi dari KONI, pihaknya hanya menyebut belum ada kegiatan dalam waktu dekat ini. “Pemanggilan saksi belum, sekali lagi kita masih fokus di berkas, cek dokumen,” dalihnya.

Jika dalam pemeriksaan berkas selesai dan ditemukan beberapa kejanggalan, pihaknya baru akan meneruskan ke auditor. “Kalau ini sudah dapat semua, kita akan minta bantuan ke auditor untuk proses lebih lanjut,” pungkas Sigit.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Jombang sejak awal 2020 membidik dugaan adanya penyalahgunaan pada penyaluran dana hibah KONI tahun 2017-2019. Setiap tahun, KONI Jombang memang menerima dana hibah dari APBD Kabupaten yang nilainya sama setiap tahun. Berturut-turut di 2017 Rp 2 miliar dan 2018 sebesar Rp 2 miliar.

Selanjutnya 2019 diberi Rp 2 miliar dengan ditambah Rp 1,5 miliar pada PAK (perubahan anggaran keuangan). Beberapa pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga (cabor) di Jombang juga sempat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

Berharap Penanganan Dipercepat

SEMENTARA itu, pemerhati hukum Sholikhin Ruslie menilai alasan yang disampaikan Kajari Jombang, terkait proses penyelidikan lantaran pemeriksaan berkas yang banyak, sangat tidak tepat.

“Menurut saya cenderung mengada-ada, kan ada timnya sendiri, namanya penyidik sudah punya tgasnya masing-masing,” katanya.

Menurut dia, kasus dugaan dana hibah KONI ini sudah masuk penyelidikan selama berapa bulan. “Berapa persen progresnya, kejaksaan saya kira harus menjelaskan ini,” lanjutnya.

Sholikhin menyebut, lambannya kasus ini karena menunjukkan kejaksaan butuh skala prioritas penanganan yang jelas. “Menurut saya, kejaksaan punya banyak kasus yang ngendon. Inilah yang menurut saya harus punya skala prioritas, jangan angin-anginan saja,” lontar dia.

Dirinya berharap Kejari Jombang benar-benar punya roadmap dalam bekerja dan menangani kasus. Terutama kasus-kasus dugaan korupsi besar dan menyedot perhatian publik.

“Jangan sampai karena ada kasus baru terus tertutup, terus tertutup sampai kapan,” tegas pria yang pernah menjadi anggota DPRD Jombang ini.

Lagi-lagi ia menyarankan, dalam penanganan kasus apapun, ada roadmap jelas kapan kasus harus selesai. “Supaya tidak terus menggantung,” pungkas dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya ini.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP