alexametrics
Minggu, 20 Sep 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Bupati Jombang Ikuti Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi 2020

11 September 2020, 09: 06: 40 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Bupati Hj Mundjidah Wahab kemarin mengikuti evaluasi sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi tahun 2020 dengan tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara virtual.

Bupati Hj Mundjidah Wahab kemarin mengikuti evaluasi sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi tahun 2020 dengan tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara virtual. (WENNY ROSALINA/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Bupati Hj Mundjidah Wahab kemarin mengikuti evaluasi sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi tahun 2020 dengan tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara virtual.

”Ini adalah evaluasi tahunan. Tadi evaluasi dilakukan dengan tim dari Kemenpan RB, selama 3 jam,” ungkap Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab.

Implementasi ini dilakukan agar SKPD bisa melakukan efisiensi pada program yang tidak mencapai sasaran utama. ”Tujuannya untuk penghematan,” tambahnya.

Bupati berharap, penilaian SAKIP tahun ini bisa meningkat, dari 70,49 ke 78-79. Sehingga membuat peringkat Jombang yang sebelumnya BB menjadi naik ke A. ”Atau minimal mendekati A dengan nilai yang naik,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, ada dua tim evaluasi dari Kemenpan-RB. Di antaranya Dianita Evo Nila Sari, dan Catur Bintang Pamungkas.

Setelah kegiatan evaluasi ini selesai, Pemkab Jombang akan segera meng-upload data sesuai dengan yang dipaparkan. ”Nanti tim evaluasi akan melihat lagi benar atau tidaknya, serta konsistensi Pemkab Jombang dengan catatan itu. Setelah itu nilai akan didapatkan. Biasanya Nilai SAKIP akan didapat pada akhir tahun,” imbuh bupati.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Jombang akan tahu apa yang harus dilakukan, serta lebih tahu kinerjanya apa, serta ukuran keberhasilannya seperti apa.

Sedangkan pada reformasi birokrasi, ada delapan perubahan yang bisa dilakukan. Selain itu, pelayanan publik juga menjadi bagian dari evaluasi utama. ”Tadi dinilai tentang pelayanannya serta kepuasan pengguna layanan,” pungkasnya.

Ikut mendampingi Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, di antaranya Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Sekdakab Jombang Akhmad Jazuli. Selain itu, jajaran kepala OPD juga mengikuti melalui virtual di kantor masing-masing, termasuk para camat.

(jo/wen/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia