alexametrics
Minggu, 20 Sep 2020
radarjombang
Home > Kota Santri
icon featured
Kota Santri

Tak Gubris Program Pemkab Jombang, ‘Mafia Seragam’ Tetap Masuk Sekolah

07 September 2020, 13: 21: 32 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Seragam yang dibeli orang tua wali dari MTsN 11 Jombang.

Seragam yang dibeli orang tua wali dari MTsN 11 Jombang. (AZMY ENDIYANA/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Pengadaan seragam di MTsN 11 Jombang terus menjadi polemik. Sebagian kalangan mensinyalir ada mafia seragam yang masuk ke madrasah-madrasah untuk mencari keuntungan. Ini diungkapkan Nurrohman, koordinator LSM Pos Paham.

”Karena alasan kepala madrasah tidak mengetahui ada pengadaan kain seragam gratis ini sangat janggal,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Kejanggalan muncul karena baik Kemenag atau Disdikbud Jombang, sudah melakukan sosialisasi tentang pengadaan seragam. ”Kalau seperti ini patut dicurigai pengadaan seragam memang dilakukan dengan sengaja untuk mencari keuntungan pribadi saja,” ungkapnya.

Dirinya mengungkapkan, pengadaan seragam dimungkinkan tak hanya terjadi di MTsN 11 Jombang. ”Bisa juga ke sekolah-sekolah lain,” katanya.

Ia pun mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti serius persoalan ini. ”(Penegak hukum) bisa turun untuk melakukan penyelidikan,” tegasnya.

Tidak hanya tentang pengadaan seragam, Nurrohman juga masih sering mendengar keluhan orang tua mengenai pungutan atas nama komite sekolah. Pungutan itu juga bernilai cukup besar.

”Harus diusut tuntas, jangan sampai pungutan ini membebani para wali murid,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Komite MTsN 11 Jombang Khoiman menegaskan, pada pengadaan seragam ini pihaknya hanya memfasilitasi.

Ia beralasan, pengadaan kain seragam yang dilakukan pemkab saat itu masih belum jelas. ”Karena kemarin masih belum jelas, kami berinisiatif memfasilitasi dan tidak ada paksaan wali murid untuk membeli,” terangnya.

Dirinya juga mengungkapkan, penyedia kain didatangkan ke sekolah. Itu sebagai pertimbangan mengenai kualitas yang harus bagus, dan jangan sampai mahal. ”Kemarin  itu penyedia harus memberi kualitas yang bagus dan jangan sampai mahal,” pungkas Khoiman.

Sebelumnya, sejumlah orang tua wali MTsN 11 Jombang mengeluhkan kebijakan pembelian seragam sekolah. Sebab meski pemkab sudah memberi bantuan kain seragam gratis, pihak madrasah tetap membuat kebijakan pengadaan seragam. Harga kain plus atribut yang dibandrol mencapai Rp 1 juta per anak.

Dorong Penegak Hukum Telusuri

PENGADAAN seragam di MTsN 11 Jombang juga mendapat respons praktisi hukum Ahmad Sholikin Ruslie. Ia mendorong aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus ini.

“Ada baiknya kejaksaan memanggil pihak-pihak terkait agar kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi madrasah lain. Baik sekarang atau dikemudian hari,” kata Sholikin kemarin.

Pasalnya pengadaan terkesan dipaksakan. Terlebih saat masa pandemi Covid-19. “Madrasah sekarang masih menggunakan sistem daring, kenapa harus memaksakan diri. Apalagi pemkab juga sudah mengadakan program kain seragam gratis,” imbuh dia.

Pengadaan seragam ini dinilainya justru merugikan masyarakat. Terlebih harga yang dipatok jauh lebih mahal dari harga jual seragam di pasaran.

“Kalau masalah kepala madrasah tidak tahu ada program kain seragam gratis dari pemkab, saya kira itu alasan yang mengada-ada. Karena program sudah berjalan sejak tahun lalu, mungkin tahun lalu hanya persoalan teknis yang harus diperbaiki,” imbuh dia.

Terlebih, lanjut dia, komite yang menyetujui program itu bukan dari wali murid. Ia menduga ada yang tidak beres dalam pengadaannya.

“Sebab komite yang bukan dari wali murid lebih banyak merugikan siswa dan orang tua siswa. Ini terkesan stempel bagi madrasah untuk meloloskan hasratnya,” ungkap Sholikin.

Dia pun tak menampik, pengadaan itu bisa saja mengarah ke ranah hukum. “Menurut saya agar tidak menjadi temuan hukum, madrasah harus menarik kembali seragam yang sudah terlanjur dibeli wali murid dan mengembalikan uangnya. Jika tidak, itu jelas-jelas pelanggaran dan bisa mengarah ke sanksi pidana. Karena unsur pidananya jelas,” beber dia.

Dewan Pendidikan Belum Bersikap

HINGGA saat ini Dewan Pendidikan (DP) Jombang belum mengambil langkah. Alasannya, baru menerima informasi terkait pengadaan seragam di MTsN 11 Jombang.

“Karena informasi baru kami terima tadi pagi (kemarin, Red) jadi belum melakukan identifikasi. Kemungkinan baru besok (hari ini, Red) akan melakukan komunikasi ke madrasah,” kata Ghufron, Ketua DP Jombang Minggu (6/9) kemarin.

Karena alasan itu, pihaknya harus mengetahui problem di madrasah. “Pada intinya kami harus mencari data sejauh mana kira-kira yang ada di sana. Yang dijual ini apa, ini yang perlu kita konfimasi lagi ke madrasah,” imbuh dia.

Kendati demikian, Ghufron tetap mengaku kaget. Sebab pemkab sendiri sejak tahun lalu sudah merealisasikan program kain seragam gratis. “Saya juga kaget, kok ada pembelian seragam. Pemkab sudah ada kain seragam,” sambung Ghufron.

Program bantuan kain seragam gratis pemkab, menurutnya juga sudah pas. Karena menyasar ke SD/MI dan SMP/MTs. ”Kekhawatiran kami, sudah difasilitasi pemkab kok masih ada pengadaan di madrasah. Ini yang perlu kami gali lagi dan komunikasikan ke madrasah,” pungkas Ghufron.

(jo/yan/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia