alexametrics
Senin, 21 Sep 2020
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Anggap Belajar Daring Bikin Stres, Emak-Emak Ini Minta Sekolah Dibuka

29 Agustus 2020, 09: 46: 12 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

SAMPAIKAN TUNTUTAN: Puluhan orang tua wali dari sejumlah Kecamatan ini demo di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemarin.

SAMPAIKAN TUNTUTAN: Puluhan orang tua wali dari sejumlah Kecamatan ini demo di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemarin. (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Belasan orang tua wali peserta didik dari berbagai kecamatan yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Orang Tua Sayang Anak (Forosa) Jombang, menggelar aksi demo di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Jumat (28/8) kemarin. Mereka menuntut agar pembelajaran tatap muka kembali dibuka.

Pantauan di lokasi, ada 50 orang tua siswa yang notabene adalah emak-emak di halaman kantor Dinas P dan K. Tak hanya sekedar datang, mereka membawa spanduk bernada protes, atas kebijakan pembelajaran daring yang terlalu lama. Selama enam bulan diberlakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, membuat mereka stres.

Selain kendala ekonomi, kebutuhan kuota yang dipakai untuk pembelajaran daring juga dinilai memberatkan. Apalagi kebutuhan kuota itu diharuskan setiap hari. Terlebih, pembelajaran daring yang terlalu lama, hasil pemahaman siswa tidak maksimal. Disamping anak-anak yang mulai jenuh sehingga banyak diisi bermain. 

”Pembelajaran daring itu tidak bisa maksimal karena anak-anak cenderung mainan HP terus,” ujar Ajeng Widya, 30, salah satu orang tua siswa yang mengikuti aksi demo. Karena itu ia bersama orang tua di berbagai kecamatan yang lain menuntut agar kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas segera dimulai.

Bukan tanpa alasan, ia sendiri mengaku stres selama enam bulan diberlakukan pembelajaran daring. Alasannya, karena berbagai faktor terutama ekonomi. ”Orang tua banyak yang mengeluh karena anak-anak mereka belajar daring saat orang tua bekerja, sedangkan kondisi mereka hanya memiliki satu handphone, tentu itu menjadi kendala tersendiri,” jelas dia.

Untuk itu ia bersama orang tua yang lain menuntut agar Kepala Dinas P dan K Jombang segera membuka pembelajaran tatap muka di sekolah dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan Covid-19. ”Kita ingin sekolah kembali dibuka ini tentu dengan protokol kesehatan,” tegasnya sambil terus menenteng spanduk yang dibawa.

Hal senada diungkapkan Jevi, 36 orang tua siswa lainnya yang berharap kedatangannya dengan perwakilan ibu-ibu ke Dinas P dan K direspons serius. Pembelajaran daring harus segera diakhiri. ”Kami hanya menyalurkan perasaan sebagai wali murid, kualitas belajar anak kami mengalami penurunan. Bahkan hafalan anak-anak hilang semua," tegasnya kepada sejumlah wartawan.

Materi belajar dengan tatap muka di sekolah, menurutnya tidak bisa tersampaikan maksimal. Sebab, siswa tidak bisa mencerna materi yang disampaikan lewat handphone. Apalagi hanya memelajari sendiri bila ada yang tidak dimengerti.  ”Penyampaian pelajaran dari guru, rasa kasih sayang dari guru, itu tidak bisa disampaikan melalui online," tandas dia.

Berbagai orasi disampaikan bergantian. Kaum emak-emak itu tak sedikit yang membentangkan spanduk bernada protes,. Setelah puas menyampaikan orasi beberapa jam, akhirnya sejumlah perwakilan orang tua siswa diperkenankan mengikuti audiensi terbatas dengan Kepala Dinas P dan K Jombang Agus Purnomo di ruang kerjaanya. Selama hampir 30 menit mereka berdiskusi seputar kegiatan pembelajaran daring.

Kepala Dinas P dan K Jombang Agus Purnomo, meminta para orang tua untuk mengikuti aturan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. "Sebetulnya niat mereka bagus. Kami mengapresiasi, namun belum bisa dikabulkan karena masih ada aturan yang harus dipatuhi sesuai keputusan bersama empat menteri,” ujarnya.

Menurut Agus, pembelajaran tatap muka di sekolah belum bisa dilaksanakan di kawasan yang kategori zona oranye, termasuk Jombang. Pembelajaran tatap buka baru bisa dilakukan jika zona daerah sudah kuning atau hijau. ”Jadi berpedoman pada keputusan bersama empat menteri yang mengharuskan pembelajaran tatap muka dilaksanakan pada saat kabupaten/kota zona kuning,” pungkasnya.

Harus Dikaji, Tak Bisa Gegabah

SEKDA Akhmad Jazuli menyebut  tuntutan guru dan orang tua siswa yang disampaikan di halaman Dinas P dan K Jombang masih harus dikaji terlebih dahulu. Keputusan pembelajaran tatap muka di masa pandemi tidak bisa gegabah.

“Itu aspirasi masyarakat, akan kita tampung untuk dikaji terlebih dahulu,” ucapnya. Ia tak bisa menentukan, bagaimana langkah pemkab ke depan atas tuntutan pembelajaran tatap muka terbatas itu. Untuk bisa memutuskan pembelajaran tatap muka itu membutuhkan kajian serius dengan mempertimbangkan banyak hal. “Kita tidak boleh gegabah,” tambah dia.

Beberapa waktu lalu, usai pengukuhan pengurus Dewan Pendidikan Jombang, Bupati Mundjidah Wahab juga menyebut pembelajaran tatap muka terbatas belum bisa dilakukan. Pertimbangannya, Kabupaten Jombang masuk kawasan zona orange yang berisiko. Sementara daerah yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka, hanya zona kuning dan hijau.

“Harus dilihat zonanya dulu, kita kan belum kuning, masih oranye,” ungkap Mundjidah Wahab. Bupati mengakui kebijakan dari Kemendikbud maupun Gubernur Jatim yang diserahkan ke pemkab maupun Gugas PP.

Meski begitu, pihaknya memutuskan menunda rencana pembelajaran tatap muka untuk kepentingan bersama, baik siswa, guru maupun masyarakat luas. “Jadi rencana pembelajaran tatap muka tidak mudah, risikonya tinggi,” pungkas orang nomor satu di Jombang ini.

(jo/ang/wen/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia