alexametrics
Jumat, 25 Sep 2020
radarjombang
Home > Kota Santri
icon featured
Kota Santri

Komisi D Minta Pengadaan Kain Seragam Gratis Tidak Seburuk Tahun Lalu

13 Agustus 2020, 12: 31: 38 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: pengadaan kain seragam di Jombang tahun lalu.

ILUSTRASI: pengadaan kain seragam di Jombang tahun lalu. (Dok Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Pengadaan kain seragam gratis siswa SD/MI dan SMP/MTs di Jombang, mendapat perhatian serius dari kalangan dewan. Komisi D DPRD Jombang mengingatkan agar pengadaan kali ini lebih baik dan carut marut kain seragam gratis tahun lalu tidak terulang.

”Kita semua tahu pengadaan kain seragam tahun kemarin amburadul,” ujar M Syarif Hidayatullah Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang kemarin. Untuk itu, pengalaman carut marut tahun lalu bisa dijadikan evaluasi internal dengan melakukan langkah-langkah perbaikan. Pengadaan kain seragam harus dilakukan secara matang, baik kualitas kain, proses lelang maupun pendistribusian ke sekolah.

”Mulai dari kualitas kain harus sesuai dengan spek,” ungkapnya. Tidak hanya itu, jumlah siswa yang menjadi penerima program juga harus diperhatikan validitasnya di setiap sekolah. Sebab, tahun lalu ada beberapa sekolah yang melapor kekurangan kain, sementara sekolah lain justru mendapati lebih. ”Ini juga harus dievaluasi,” tegasnya.

Lebih dari itu, ketepatan waktu pembagian juga harus menjadi skala prioritas karena saat ini masa pandemi Covid-19. Proses distribusi harus memerhatikan protokol kesehatan dengan ditata sedemikian rupa. ”Adanya pandemi ini bukan menjadi alasan pembagian kain terlambat,” kata dia.

Hal senada disampaikan Mustofa anggota Komisi D yang menyebut di masa pandemi seperti sekarang, bantuan kain seragam tentu sangat dinanti. Baik orang tua maupun siswa sudah menantikan kain seragam itu meski pembelajaran tatap muka belum dilakukan. ”Jadi jangan sampai molor dan bisa tepat waktu,” imbuhnya.

Dirinya juga menyampaikan dukungan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayan (P dan K) Jombang yang tidak mengadakan seragam olahraga. Sebab tahun lalu, hampir seluruh siswa mendapat ukuran seragam yang tidak sesuai. Selanjutnya, pengadaan seragam olahraga bisa diserahkan ke masing-masing sekolah dengan persetujuan komite dan orang tua siswa.

Meski begitu, ia memberi warning akan mencoret pengadaan kain seragam dengan program lain yang lebih bermanfaat. Warning itu dilakukan bila pengadaan tahun ini masih bermasalah. ”Saya ingat janjinya dinas untuk melakukan evaluasi. Kalau tidak ada perubahan tahun depan bisa digantikan dengan program lain,” pungkas Mustofa.

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP