alexametrics
Minggu, 25 Oct 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Toko Modern Tak Berizin Marak di Jombang, Dewan Minta Ada Pembatasan

13 Agustus 2020, 10: 00: 43 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Keberadaan toko modern yang berada di pedesaan dikeluhkan pedagang kecil. Selain jarak yang terlalu dekat, penghasilan para pedagang kecil di sekitar berkurang hingga separo setiap hari.

Keberadaan toko modern yang berada di pedesaan dikeluhkan pedagang kecil. Selain jarak yang terlalu dekat, penghasilan para pedagang kecil di sekitar berkurang hingga separo setiap hari. (AZMY ENDIYANA/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Kembali munculnya toko modern yang belum mengantongi izin lengkap kembali mendapat sorotan dari wakil rakyat. Mereka minta pemkab melakukan pembatasan pendirian sekaligus menindak pelaku usaha yang belum mengantongi izin.

”Kegiatan usaha apapun yang membutuhkan perizinan harus diurus terlebih dahulu,” ujar Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang kemarin. Terutama harus mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) terlebih dahulu. ”Bukan sebaliknya, melakukan pembangunan baru mengurus izin,” tegasnya.

Sejauh ini justru langkah sebaliknya yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kegiatan usaha yang tidak mengantongi izin menurutnya sebuah pelanggaran dan harus ada tindakan administrasi agar menjadi efek jera. “Ya harus ada tindakan, ini menjadi peran Satpol PP sebagai penegak perda untuk melakukan tindakan,” ungkapnya.

Dirinya tak menampik jika pertumbuhan toko modern di Jombang semakin banyak. Sehingga untuk membatasi menjamurnya toko modern sangat sulit. Kendati demikian, Pemkab Jombang harus mempunyai formula untuk melakukan pengendalian pendirian toko modern.

”Bisa dikendalikan bila pada persyaratan harus dicantumkan jarak dengan toko dan pasar tradisional. Diatur juga jarak toko modern yang satu dengan lainnya,” usul dia. Tidak hanya itu, untuk barang-barang produk lokal masyarakat Jombang juga harus menjadi skala prioritas. 

”Jadi ada pengendalian ini bisa menguntungkan semua pihak,” tegasnya. Untuk itu dia meminta agar Pemkab Jombang melakukan inventarisir toko modern di semua tempat. Berapa jumlah yang sudah berizin dan sebaliknya. Termasuk berapa toko modern yang sudah membayar retribusi atau belum.

Karena ini bisa menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan Jombang ke depan. ”Kalau masih banyak yang tidak membayar, PAD menjadi tidak maksimal,” tegas politisi dari Fraksi PKB ini.

Dikonfirmasi terpisah, Wikko F Diaz Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Jombang mengaku akan menerjunkan tim untuk klarifikasi kelengkapan dokumen perizinan terhadap keberadaan toko modern di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno. “Kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jombang,” katanya.

Ia menyebut akan turun dulu ke lapangan setelah berkoordinasi. Jika memang belum mengantongi izin secara lengkap, maka pemilik usaha harus melengkapi dokumen perizinan sebelum melanjutkan kegiatan. ”Kami akan berikan peringatan agar pemilik usaha segera melengkapi izin,” sebut Wikko.

Dia menegaskan, bila pemilik usaha tidak mengindahkan langkah pertama yang dilakukan, maka pihaknya akan bertindak tegas. ”Hingga penyegelan toko modern itu,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan toko modern yang berada di pedesaan dikeluhkan pedagang kecil. Selain jarak yang terlalu dekat, penghasilan para pedagang kecil di sekitar berkurang hingga separo setiap hari.

Di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno misalnya, tampak satu toko modern yang akan buka. Terlihat barang-barang sudah mulai ditata. Padahal, di sebelahnya, berjarak sekitar 50 meter, sudah ada toko modern yang berdiri sejak lama. Selain itu, lokasi pendirian juga tidak terlalu jauh dengan keberadaan pasar tradisional.

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP