alexametrics
Selasa, 29 Sep 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dugaan Jual Beli Jabatan di Jombang juga Menyasar Rekruitmen Honorer

10 Agustus 2020, 07: 51: 59 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Joko Fattah Rochim, Koordinator Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ)

Joko Fattah Rochim, Koordinator Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) (ACHMAD RW/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG - Dugaan praktik jual beli jabatan di Pemkab Jombang sudah santer terdengar sejak dulu. Meski di awal sulit dibuktikan, namun seiring berjalannya waktu, kasus dugaan jual beli jabatan mulai terungkap.

Hal ini disampaikan Joko Fattah Rochim, Koordinator Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ). ”Memang sejak dulu ini sudah sangat santer terdengar terkait dugaan jual beli jabatan ini,. Kami berharap kejaksaan dan kepolisian melakukan pengusutan” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Tidak hanya jual beli jabatan saja, salah satu dugaan praktik kotor juga masih terjadi pada kegiatan rekruitmen honorer. ”Titipan untuk honorer saja juga sudah terdengar dimana-mana dan bukan menjadi rahasia umum lagi. Itu menjadi PR aparat penegak hukum menindaklanjuti,” ungkapnya.

Fattah menambahkan, jika dugaan praktik jual beli jabatan benar terjadi, bisa dibayangkan orientasi kerja pejabat yang doyan jalan pintas. ”Misal benar dia dapat jabatan dengan beli, ya pikirannya bagaimana bisa segera mengembalikan uang,” bebernya.

Selain itu juga, jika budaya kotor seperti itu dilakukan, tentu sangat merugikan karir ASN lainnya. ”Kasihan ASN yang serius bekerja, kompetensi baik, tapi tidak pernah dapat promosi,” imbuhnya.

Sementara itu dugaan praktik kotor mutasi yang disuarakan orang dekat petinggi Pemkab Jombang mendapat respons kalangan aparatur sipil negara (ASN). Sebagian menilai adanya dugaan praktik itu merugikan ASN lain.

Terutama bagi mereka yang tak memakai jalur pintas. Karir ASN bakal seret. “Kalau secara umum sangat berpengaruh bagi karir ASN yang lain. Karena tidak objektif, menggunakan “uang”. Kalau mau benar-benar kinerja, sudah ada fasilitasnya pakai fit and proper test,” kata salah satu ASN, Minggu (9/8) kemarin.

Dia kembali mempertanyakan lelang jabatan yang biasa dilakukan. Selama ini hanya dinilai sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban. “Kalau hanya formalitas sama saja bohong. Bagi mereka yang berkompeten dan punya prestasi dan tidak mau pakai jalur itu (pakai uang, Red) pasti akan tergusur,” imbuh dia.

Sebab masih menurut dia, setiap kinerja ASN sudah ada yang mengatur. “Kalau sudah begini, merit sistem manajemen ASN tidak berjalan. Karena perpaduan antara kinerja dan prestasi, termasuk melalui fit and proper test,” sambung dia.

Tidak hanya itu masih menurut dia, dalam setiap lelang jabatan, terdapat syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya mempunyai pengalaman di bidangnya.

“Lelang jabatan pun aturannya mempunyai riwayat di bidang yang dilamar. Seperti untuk eselon IIB, selama ini tidak pernah punya pengalaman di bidang yang dilamar, tiba-tiba melamar dan jadi. Ini kan patut dipertanyakan. Ini konyol. Kejaksaan atau kepolisian bisa masuk melalui proses lelang jabatan yang terakhir tahun lalu” terang dia.

Diterangkan, ini terjadi pada pengisian 2019 lalu. Pada prosesnya ada yang janggal. Karena terdapat posisi dijabat ASN yang selama ini tidak mempunyai riwayat di bidang OPD itu. ”Tidak punya riwayat di situ, ternyata jadi kan patut dipertanyakan. Kok bisa sampai lolos pendaftaran sampai jadi akhirnya dilantik,” ungkap ASN ini.

Dia pun mempertanyakan kinerja Tim Pansel. “Benar nggak Tim Pansel ini memahami dan punya kompetensi. Harusnya ketika sudah tidak sesuai persyaratan, ya tidak lolos. Kalau sekadar setor nilai, saya kira tidak perlu ada tim pansel,” papar dia lagi.

Tidak hanya sekelas jabatan kepala OPD, untuk camat pun dirasa juga demikian. “Aturannya dulu itu harus pernah menduduki jabatan kasi, setelah itu pasti sekcam, baru kemudian camat. Camat termuda ada di wilayah tertentu,” terang dia lagi.

Menurut dia, nyanyian di media sosial terkait dugaan pratik kotor ini disebutnya ada benarnya. “Intinya ada yang diuntungkan dan dirugikan. Yang untung mereka yang mau pakai jalan pintas, sementara yang dirugikan bisa ditebak. Mau tidak mau ya nggak pernah naik jabatannya, bertahun-tahun ya di situ saja,” pungkas ASN ini.

(jo/yan/fid/mar/JPR)

 TOP