alexametrics
Minggu, 28 Feb 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Kebijakan Pemkab Jombang Limpahkan Pasien Covid-19 ke Desa Ditolak

07 Agustus 2020, 16: 23: 18 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Erwin Pribadi Kades Kepatihan bersama Bupati Jombang saat peresmian Kampung Tanggung beberapa bulan lalu.

Erwin Pribadi Kades Kepatihan bersama Bupati Jombang saat peresmian Kampung Tanggung beberapa bulan lalu. (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Kebijakan pemkab mengalihkan penanganan pasien Covid-19 tanpa gelaja dan reaktif rapid test ke desa menuai protes keras dari pemerintah desa (Pemdes). Pemkab dinilai asal-asalan membuat kebijakan.

”Pada prinsipnya saya pasti menolak kalau ada warga saya harus dikarantina atau dirawat di tempat asal. Kalau itu perintah kabupaten, pasti saya tolak,” terang Erwin Pribadi Kades Kepatihan, Kecamatan Jombang kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Bukannya tanpa alasan, menurutnya jika kebijakan itu dipaksakan, dia pesimistis akan berjalan maksimal. Yang ada, lanjut Erwin justru bepotensi menimbulkan masalah baru di lingkungan masyarakat.

”Itu bisa menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, ujung-ujungnya pemdes yang dibenturkan dengan warga,” bebernya. Selain itu, dia pun menyesalkan sikap pemkab dalam membuat kebijakan tidak melibatkan pemdes.

”Yang paling kita sesalkan, kalau pihak pemkab membuat kebijakan tidak pernah melibatkan desa. Tidak pernah desa diajak sharing dulu, kebijakan ini bisa tidak diterapkan di desa? tidak pernah. Kalau buat kebijakan top down,” tegasnya.

Dia pun mempertanyakan kebijakan yang seolah mengalihkan tanggung jawab ke desa. Menurutnya kebijakan mengalihkan karantina pasien Covid-19 tanpa gejala serta warga reaktif di desa semakin menunjukkan bahwa pemkab kebingungan.

”Itu asal saja buat kebijakan. Gara-gara ada demo, ada hearing terus dikembalikan  ke desa. Itu kan sebenanrya kebingungannya mereka. Selama ini kita yang selalu dibenturkan dengan warga,” imbuhnya.

Beruntung saat ini tidak ada warganya yang terpapar korona. Misal ada lanjut Erwin dan harus membuat tempat karantina, pemdes Kepatihan pasti menolak.

”Karena kebijakan pemda tidak ada analisa, tidak ada kajian yang jelas, juknis atau pedoman tidak jelas. Pelayanan dan pengawasan seperti apa, terus tenaganya biayanya semua tidak jelas,” imbuhnya.

Dia pun berharap pemkab melihat langsung kondisi kesiapan masing-masing desa sebelum membuat kebijakan. ”Kondisi desa tidak sama, tidak bisa dipukul rata. Apalagi kasus baru juga masih terus bertambah, malah kemarin tambah 21 kasus baru. Jangan-jangan sebagian warga yang terkonfimasi positif masih bebas berkeliaran di luar karena tidak ada yang mengawasi,” tegasnya.

Karenanya, dia mendorong pemkab mengevaluasi kebijakan pelimpahan karantina di serahkan ke desa. ”Selama juknis, pedoman untuk pemdes tidak dimunculkan dengan jelas, saya pasti menolak,” singkatnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pemkab melimpahkan penanganan pasien positif Covid-19 tanpa gejala dan reaktif rapid test ke desa mendapat respons kalangan dewan. Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang mengingatkan agar kebijakan itu dikaji betul, sebelum dilaksanakan.

”Itu harus dikaji dulu, jangan sampai persiapannya tidak matang, khawatirnya malah timbul masalah baru,” terang Masud Zuremi, kemarin.

Selain itu, Masud juga mendorong dalam pembahasan itu, tidak hanya kecamatan saja, namun pihak desa juga dilibatkan. ”Apalagi, belum apa-apa sudah muncul suara keberatan dari beberapa desa, itu juga harus jadi bahan masukan serius,” terangnya.

Politisi PKB menyebut, masing-masing desa memiliki karakteristik berbeda, termasuk warganya. ”Jangan sampai, karena kurang sosialisasi ke warga, nantinya menjadi polemik di bawah. Jadi sosialisasi harus maksimal,” terangnya.

Tak kalah penting lanjut Masud, adanya pedoman atau juknis pelaksanaan karantina di desa. ”Mulai anggaran seperti apa, dari mana sumbernya, tenaganya dari mana dan lain-lain harus jelas. Jangan sampai terkesan dipaksakan,” tegasnya.

Klaim Desa-Desa Sudah Siap

SEMENTARA itu, Budi Winarno Humas Gugus Tugas  Percepatan Penanganan Covid-19 Jombang membenarkan terkait pelimpahan penanganan pasien Covid-19 tanpa gejala dan reaktif rapid test ke desa. Salah satunya mempertimbangkan kesiapan desa.

”Jadi begini, semenjak dicanangkan Kampung Tangguh Semeru itu, desa diminta turut partisipasi dalam tiga aspek. Tangguh dalam di bidang kesehatan, ekonomi dan lingkungan,” terangnya.

Berkaitan dengan adanya pencanangan Kampung Tangguh, bahwa pelayan kesehatan dasar menjadi garda terdepan nanti. ”Peran puskesmas bidan desa, itu menjadi garda terdepan dalam rangka ragka melakukan pemantuan,” terangnya.

Menurutnya, selama ini segala penanganan terpusat kepada pelayanan rujukan rumah sakit. ”Yang sebelumnya seluruhnya dilayanan rujukan, pelayan dasar kayak terabaikan,” imbuh Budi.

Dengan pelimpahan penanganan di tingkat desa ini, maka peran stakeholder di tingkat desa menjadi penting. ”Adanya kampung tangguh semeru, peran bidan desa, puskesmas pembantu polindes menjadi peran penting dalam pelayanan dasar, bukan pelayanan rujukan,” tegasnya.

Disinggung terkait kesiapan tenaga serta pembiayaan jika proses karantina  diserahkan ke desa, disebutnya bisa berkolaborasi. ”Kembali kepada kesiapan di masing-masing desa dari sisi SDM, pembiayaan. Di setiap desa ada bidan desa artinya berkolaborasi dengan pemdes,” imbuhnya.

Selain itu, berdasarkan Permenkes perubahan kelima, salah satunya membolehkan pasien melakukan isolasi mandiri apalagi yang tanpa gejala. ”Sejak awal Agustus sudah berjalan,” terangnya.

Bukannya tanpa alasan, awal Agustus diprediksi  kasus suspect turun. ”Ada penurun trennya kasus terkait dengan yang suspect,” imbuhnya.

Terkait dengan suara keberatan dari sebagian desa, Budi tak menampik. ”Memang kita paham keberatan, tidak semua desa siap memang. Kembali lagi kepada komitmen di tingkat desa dan kependulian, karena mohon maaf, desa satu dan desa yang lain secara kultur beda,” imbuhnya.

Disinggung terkait tren penambahan kasus baru yang masih terus bertambah dan menunjukkan transmisi lokal, Budi tak menampik. ”Saat ini semua trasmisi lokal ya, jadi tingkat penularan memang masih tinggi dari sisi transmisi lokalnya,” singkat Budi.

Data yang dirilis Dinkes Jombang Kamis (6/8) dari jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 sebanyak 557 kasus, sebanyak 427 kasus dinyatakan sembuh. Sementara sebanyak 35 pasien menjalani isolasi mandiri.

Yang memprihatinkan, dari jumlah itu sebanyak 45 warga yang terpapar virus korona di Jombang meninggal dunia. Sementara kasus suspect ada dua kasus.

(jo/yan/fid/mar/JPR)

 TOP
Artikel Lainya