alexametrics
Jumat, 25 Sep 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Praktik Jual Beli Jabatan di Jombang Dinilai Bisa Hambat Karir ASN

06 Agustus 2020, 08: 18: 25 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Nyanyian Waras Zainudin tentang dugaan praktik kotor mutasi jabatan di Facebook.

Nyanyian Waras Zainudin tentang dugaan praktik kotor mutasi jabatan di Facebook. (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Nyanyian Waras Zainudin tentang dugaan praktik kotor mutasi jabatan, mendapat respons kalangan pemerhati kebijakan publik. Aan Anshori Direktur Link (Lingkar Indonesia untuk keadilan) Jombang menilai praktik kotor itu berdampak pada karir aparatur sipil negara (ASN).

“Menurutku ini sangat berpengaruh pada karir. Ini faktor kunci apakah birokrasi berjalan atau tidak, karena ditentukan pejabat yang ada di OPD terkait,” katanya Rabu kemarin (5/8).

Saat rekrutmen atau pengisian jabatan misalnya, lanjut dia, setiap ASN yang memiliki kesempatan untuk berkompetisi secara sehat, bakal terjungkal dengan adanya dugaan praktik itu. 

“Bayangkan semisal saya ini ASN yang kompeten, tidak mau mengeluarkan uang untuk sebuah jabatan. Maka akan berpengaruh pada kinerja, ngapain harus kerja susah-susah. Karena cukup dengan menyetor uang sekian puluh juta karir bisa melejit,” imbuh dia.

Tentu yang menjadi kunci menurut Aan saat proses lelang atau pengisian setiap jabatan. “Apakah menggunakan standar yang ada, atau jabatan itu didapat dengan praktik jual beli tadi,” sambungnya. Dia lantas mencontohkan, dampak buruk pada roda birokrasi yang akan terlihat.

Sebab, bisa dibayangkan seorang camat yang mengeluarkan uang Rp 40-Rp 50 juta untuk menempati satu jabatan. Maka selama berkarir sebagai camat, akan terfikir bagaimana uang tersebut bisa kembali. 

Sebab menurut Aan, yang difikirkan bagaiman uang bisa kembali tanpa memikirkan pelayanan masyarakat. Tentu hal seperti ini akan merembet pada kasus lain.

“Bisa saja ketika sudah menjabat akan berlaku curang. Caranya bagaimana? Yang saya dengar, setiap desa mesti minta persetujuan dari kecamatan dan itu bisa dimainkan. Jadi bukan lagi berkhidmat pada masyarakat, tapi bagaimana uang bisa balik,” paparnya serius.

Praktik nakal dalam mutasi dampaknya begitu besar. Bahkan, hal ini menjadi penyakit birokrasi dimana saja selalu ada aroma praktik jual beli jabatan. “Apa yang diungkapkan Waras ini lebih dari cukup, sudah diketahui masyarakat luas. Apalagi dia bekerja di sebuah sistem dan memungkinkan untuk bercerita,” tegas dia.

Secara terpisah, Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang mendorong kebenaran postingan itu bisa segera diusut. Terkait hal ini aparat penegak hukum bisa mengambil langkah jemput bola. Apabila postingan itu benar adanya, maka sangat berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan di Jombang. Terlebih, jika pengisian jabatan itu tidak sesuai dengan tupoksi.

”Saya tidak berandai-andai, apabila ada praktik seperti itu pasti akan berpengaruh pada kinerja ASN,” ungkapnya. Lebih dari itu, ASN yang benar-benar serius bekerja dan mampu dibidangnya juga sangat dirugikan karena karir bakal terhambat. 

Untuk itu, semua pihak harus bisa melakukan klarifikasi. Jangan sampai permasalahan ini menjadi bola liar dan akhirnya berdampak pada kepercayaan masyarakat. ”Masyarakat punya penilaian sendiri-sendiri, tentu mereka (aparat penegak hukum, Red) lebih mengerti. Tidak ada asap apabila tidak ada api,” kata dia.

Lebih dari itu, tidak ada salahnya penyelidikan indikasi ini dimulai serentetan persyaratan yang diberlakukan oleh panitia seleksi (pansel). ”Harusnya disudahi praktik-praktik seperti ini apabila Jombang ingin maju,” pungkas Kartiyono.

(jo/fid/yan/mar/JPR)

 TOP