alexametrics
Jumat, 25 Sep 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

11 Nama Belum Dipilih Bupati, Penetapan Dewan Pendidikan Jombang Molor

03 Agustus 2020, 12: 49: 34 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Logo Dewan Pendidikan

ILUSTRASI: Logo Dewan Pendidikan (Google Image)

Share this      

JOMBANG – Nasib 22 calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang periode 2020-2025 terkatung-katung. Penyebabnya, surat keputusan pengesahan dari Bupati Jombang Mundjidah Wahab belum keluar. Padahal proses seleksi sudah tuntas April lalu.

Salah satu calon angota yang enggan namanya disebutkan mengatakan, penjaringan calon anggota Dewan Pendidikan periode baru dimulai Maret lalu. ”Periode sebelumnya 2015-2020, sudah habis. Kalau tidak salah dulu SK dari pak Nyono (bupati sebelumnya) turun bulan Maret,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin (2/8).

Setelah itu, pemkab membentuk panitia seleksi. ”Terdiri dari beberapa OPD, seperti disdikbud, kemenag, inspektorat, dan MUI,” lanjutnya. Tahapan penjaringan dimulai dari pengumuman pendaftaran, penerimaan berkas, verifikasi administrasi, tes tulis, dan wawancara. ”33 peserta menyerahkan berkas, 1 pelamar tidak memenuhi syarat karena KTP luar kota,” tambahnya.

Sebanyak 32 peserta hasil verifikasi administrasi, kata sumber mengikuti seleksi tulis dan wawancara. ”Dari jumlah itu, 22 peserta lolos tes tulis dan wawancara,” imbuh sumber. Nama-nama peserta yang lolos seleksi tulis dan wawancara, menurutnya diajukan panitia seleksi ke bupati.

”Jumlah anggota Dewan Pendidikan adalah 11 orang. Jadi dari 22 nama yang diserahkan, bupati harus memilih 11 saja. Ini yang sampai sekarang belum keluar keputusannya,” terang sumber.

Padahal 22 nama itu sudah diajukan sejak Mei lalu. ”Informasi yang kami terima Mei sudah masuk ke meja bupati. Saya sendiri adalah termasuk salah satu dari 22 nama itu,” ujar sumber.

Terpisah, Kabag Hukum Setdakab Jombang Abdul Madjid Nindy Agung menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait belum turunnya SK pengesahan Dewan Pendidikan periode 2020-2025. ”Saya perlu koordinasi dulu. Tapi yang jelas kemarin sudah sempat dibahas, mungkin masih dalam proses,” jawab singkat Agung saat dikonfirmasi.

Pengurus Lama Sudah Vakum

SEMENTARA itu karena masa jabatan sudah habis sejak Maret lalu, pengurus dewan pendidikan Kabupaten Jombang sudah tak lagi berkegiatan.

”Untuk saat ini vakum, secara organisasi tidak ada kegiatan. Juga tidak membuat keputusan apapun,” kata Ketua Dewan Pendidikan Jombang Handy Widyawan, kemarin (2/8).

Meski demikian, Handy menyebut pihaknya tetap hadir ketika menerima undangan acara tertentu. ”Tentu kami tetap hadir. Hanya mungkin secara kelembagaan tidak membuat keputusan, sebatas hadir saja. Misalnya ada undangan rapat di diknas,” lanjut Handy.

Pihaknya juga membenarkan, 22 nama calon anggota Dewan Pendidikan sampai saat ini belum jelas nasibnya. ”Memang belum turun SK-nya. Mungkin masih dibahas di meja ibu bupati. Karena 22 nama itu dari beragam latar belakang, jelas ada banyak pertimbangan dalam pengambilan keputusan,” imbuhnya.

Dari 22 nama yang diajukan, Handy membenarkan jika hanya akan diambil 11 nama saja. ”Sesuai aturan memang 11 orang. Kebetulan yang lulus seleksi tulis dan wawancara ada 22 orang, jadi diambil separohnya saja,” tambah Handy.

Ia menambahkan, bupati memang punya kewenangan menentukan siapa yang menduduki kursi Dewan Pendidikan.

Hal itu kata Handy diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. ”Dewan pendidikan itu lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat, yang dipilih oleh kepala daerah. Kami sendiri berharap SK itu segera turun. Siapapun yang terpilih, kalau SK segera turun mereka bisa langsung kerja,” pungkas Handy.

(jo/mar/mar/JPR)

 TOP