alexametrics
Jumat, 25 Sep 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

‘Nyanyi’ di Facebook, Waras Sebut Ada Bancakan Proyek dan Aliran Fee

03 Agustus 2020, 09: 37: 22 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Sejumlah proyek juga mendapat sindiran dari Waras Zainudin yang dikenal sebagai orang dekat keluarga petinggi di Jombang. Salah satu postingannya di akun Facebook terkait dugaan pengondisian proyek dan aliran fee dari paket Penunjukan Langsung (PL).

Sejumlah proyek juga mendapat sindiran dari Waras Zainudin yang dikenal sebagai orang dekat keluarga petinggi di Jombang. Salah satu postingannya di akun Facebook terkait dugaan pengondisian proyek dan aliran fee dari paket Penunjukan Langsung (PL). (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Sejumlah proyek juga mendapat sindiran dari Waras Zainudin yang dikenal sebagai orang dekat keluarga petinggi di Jombang. Salah satu postingannya di akun Facebook terkait dugaan pengondisian proyek dan aliran fee dari paket Penunjukan Langsung (PL).

Hasil penelusuran wartawan korban ini, dalam salah satu postingan di akun milik Waras, yang mengarah ke dugaan pengondisian puluhan proyek. Secara singkat Waras menulis, cilik tapi akeh, lengkap dengan unggahan dua foto.

Kedua foto menunjukkan program kegiatan fisik beserta lokasi. Lengkap dengan nilai masing-masing kegiatan di setiap lokasi.

Dihubungi Minggu (2/8) kemarin, Waras Zainudin mengakui sebelumnya memosting itu. “Praktik bagi-bagi  proyek memang ada dan memang dikondisikan. Mulai setelah pelantikan itu sudah ada pengondisian,” kata Waras.

Dijelaskan, seperti yang dia posting terkait kegiatan di lembaga pendidikan. Dia mengaku tahu betul bagaimana pembagian proyek itu. “Di sekolah itu kan ada proyek pagar, paving dan sebagainya. Memang nilai per paket kecil, tetapi kalau dijumlah itu banyak,” imbuh dia.

Dia menambahkan, praktik nakal ini tidak dijalankan sendiri. Pembagian itu pun sudah terstruktur. Ada empat rekanan yang disebutnya menjadi koordinator. “Untuk bagi-bagi PL (penunjukkan langsung, Red) itu sudah diplot. Ada koordinator kontraktor. Di sini ada empat kontraktor,” sebut dia.

Tidak hanya bagi-bagi proyek masih menurut Waras, masing-masing rekanan pun menyetor ke keluarga petinggi di Jombang. “Ini semacam balas budi. Pemborong memberi kaos, ada kalender dan lain-lain saat kampanye kemarin,” ungkap Waras.

Lantas apakah ada fee proyek? Menurut Waras tentu ada. Dia mengetahui, satu di antaranya terdapat fee sekira Rp 40 juta. “Terakhir itu ada yang setor Rp 40 juta, saya masih ingat sisa proyeknya itu disetor pemborong waktu itu pukul 22.00,” terang dia.

Menurut dia, larinya uang itu juga ke keluarga petinggi di Jombang. “Jadi sudah tidak lagi ODP atau Orang Dalam Pendopo lagi, ini sudah keluarga,” pungkas Waras.

Postingan Waras Bisa Jadi Pintu Masuk APH

SEMENTARA itu, kembali munculnya postingan Waras Zainudin terus mendapat komentar dari kalangan pemerhati publik. Salah satunya Ahmad Sholikin Ruslie salah pakar hukum di Jombang. Dia menilai hal ini bisa dijadikan kunci pembuka untuk aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan.

”Sebenarnya ini kunci untuk kepolisian maupun kejaksaan melakukan penyelidikan apa yang diungkapkan,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Dikatakannya, karena hal ini bukan delik aduan. Sehingga APH bisa melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran hal tersebut. ”Harusnya APH ini sudah mulai bergerak, karena ini bukan delik aduan. Sehingga bisa melakukan penyelidikan,” ungkapnya.

Dirinya juga cukup heran, dengan langkah APH yang seakan mengabaikan postingan. ”Selama ini kan belum ada tindakan apa-apa dari APH,” tegasnya.

Dia menyebut, dampak dari postingan ini  juga secara tidak langsung menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan. Sehingga dia mendorong agar permasalahan ini bisa diusut dengan terang, sehingga publik biar tidak bertanya-tanya.

”Karena kasus jual beli jabatan ini juga sudah santer terdengar sejak dulu. Harusnya hal ini ada pengawasan dan tindakan,” tegasnya.

Dirinya menyebutkan, apabila hal ini diabaikan. Kemudian jual beli jabatan itu nyata adanya, pastinya roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan sehat.

”Karena yang mengisi jabatan orang tidak berkompeten. Selain itu, tidak bisa memberantas korupsi, lantaran oknum tersebut mencari cara untuk memulihkan biaya yang dikeluarkan untuk membeli jabatan tersebut,” tegas Sholikin.

Untuk itu, dirinya terus mendorong agar masalah ini tidak disepelekan. Tidak hanya itu, APH harus segera mendalami terkait postingan-postingan Waras Zainudin. ”Ya seharusnya ada tindakan upaya penyelidikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) meminta aparat hukum tak tinggal diam melihat kondisi itu.

”Nyanyian Waras ini menurut saya jadi sangat penting. Jual beli jabatan ternyata kemungkinan belum berhenti, dan praktik kotor birokrasi ini masih berjalan,” ucap Aan Anshori kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Aan menyebut, Waras yang selama ini mengaku dirinya tahu permainan ini, bisa jadi pintu masuk yang baik untuk penelusuran kasus lebih lanjut. Karenanya, ia berharap APH tak tinggal diam.

”Waras, bagi saya dan banyak orang adalah figur penting sebagai orang yang mau menguak praktik kotor jual beli jabatan. Tentu harusnya APH tanggap dan mulai menyelidiki kasus ini,” terang Aan Anshori.

(jo/fid/yan/mar/JPR)

 TOP