alexametrics
Jumat, 25 Sep 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Polemik Aset Ruko Simpang Tiga, DPRD: Jangan Larut Tanpa Kejelasan

03 Agustus 2020, 09: 19: 12 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Aset Ruko Simpang Tiga Jombang

Aset Ruko Simpang Tiga Jombang (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Pertemuan yang digelar tim penyelamatan aset daerah untuk segera menuntaskan polemik aset ruko Simpang Tiga Mojongapit tak luput dari perhatian dewan. Para wakil rakyat mendukung langkah tim segera mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mengambil alih aset.

”Tentu kami mendukung langkah Pemkab segera menyelesaikan permasalahan aset pertokoan Simpang Tiga,” ujar Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang kemarin.

Masud menambahkan, sejak dulu pihaknya sering mendorong pemkab segera menuntaskan permasalahan terkait aset pertokoan simpang tiga. Sebab, terhitung sejak November 2016 masa hak guna bangunan sudah habis. ”Aturannya sudah jelas, jika tidak dilakukan perpanjangan, dengan sendirinya aset tersebut harus kembali ke pemkab,” tegasnya.

Tak hanya itu, dia pun khawatir jika penyelesaian permasalahan ini terus berlarut-larut, akan muncul persoalan di belakang hari. ”Apalagi dari informasi yang saya ikuti, aset ruko simpang tiga juga sudah terdaftar masuk neraca aset yang dimiliki daerah. Kalau bertahun-tahun dihuni pihak luar tanpa status yang jelas, nanti pertanggungjawabannya seperti apa,” tegasnya.

Akan Lebih fatal lagi, karena berlarut-larutnya penuntasan masalah ini, ujungnya-ujungnya  asetnya berubah nama menjadi milik pribadi. ”Tentu kita tidak inginkan itu terjadi. Karenanya tim harus segera mengambil langkah taktis, apalagi sudah menggandeng kejaksaan,” singkatnya.

Seperti berita sebelumnya, setelah sempat mandek, tim penyelamatan aset daerah Pemkab Jombang kembali bergerak. Salah satunya membahas penuntasan status aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit yang sudah habis masa hak guna bangunan (HGB) sejak 2016.

Abdul Majid Nindyagung Kabag Hukum Setdakab Jombang mengatakan, terkait penuntasan aset ruko Simpang Tiga Mojongapit, sudah ada pembahasan lebih lanjut. ”Minggu kemarin sudah jalan lagi, sudah ada pembahasan di internal tim,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Pantauan di areal Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit kemarin (9/2), sejumlah penghuni ruko masih beraktivitas seperti biasa. Namun demikian, sebagian sudah dibiarkan kosong.

Terlihat di sejumlah ruko terdapat plakat berisi informasi kepindahan penghuni ruko. Ada juga sebagian terpasang tulisan dijual ataupun disewakan lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Salah satunya terpantau di salah satu ruko blok C. Sebagian penyewa ruko juga sudah mulai memindahkan kantornya. ’’Dulu dipakai BFI. Sekarang pindah kalau tidak salah sejak September lalu,’’ kata Hudan, salah seorang pedagang kaki lima.

Meski sebagian pindah aktivitas di pertokoan itu setiap harinya selalu ramai. Terutama saat hari efektif. ’’Mulai pagi sampai malam mesti ramai,’’ pungkas dia.

Selain kegiatan bisnis, sebagian ruko juga terlihat ditempati sejumlah kegiatan lembaga sosial kemasyarakatan  termasuk kegiatan lainnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan (Kajari) Jombang Yulius Sigit Kristanto membenarkan adanya pertemuan lanjutan membahas penuntasan aset Ruko Simpang Tiga Mojongapit.

”Ya memang ada pertemuan itu. Tapi digelar virtual,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Jombang Minggu 92/7) kemarin.

Dia menyebut, salah satu hasil dari pertemuan, tim akan segera merumuskan langkah-langkah kongkrit guna percepatan penanganan aset. ”Saya sudah minta kepada tim agar segera merumuskan langkah-langkah konkrit untuk penuntasan status aset Ruko Simpang Tiga. Segera setelah itu kita kebut action lagi,” imbuhnya.

Menurutnya, salah satu yang menjadi kendala langkah tim, yakni situasi pandemi. ”Pastinya berdampak kepada langkah tim,” singkatnya.

(jo/yan/naz/mar/JPR)

 TOP