alexametrics
Selasa, 04 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Izin Pesta dan Hajatan Diberikan Pemkab Jombang dengan Banyak Catatan

02 Agustus 2020, 06: 19: 23 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Aksi demi paguyuban persewaan sound, rias pengantin, MC, dan seni hiburan di depan pendopo beberapa waktu lalu.

Aksi demi paguyuban persewaan sound, rias pengantin, MC, dan seni hiburan di depan pendopo beberapa waktu lalu. (DOK/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Pesta perkawinan dan hajatan sudah diijinkan bupati setelah surat edaran (SE) mengenai protokol kesehatan penyelenggaraan pesta perkawinan dan pertunjukan seni dalam hajatan, keluar. Namun ijin itu menyebut banyak catatan yang harus dipatuhi. 

Kabag Humas dan Protokol Setdakab Jombang Agus Djauhari mengatakan, isi dan ketentuan dalam surat edaran adalah hasil pembahasan bersama. “Mulai Forkopimda, tokoh organisasi masyarakat, perwakilan pelaku usaha di bidang wedding organizer, jasa katering, rias dan sound sistem, semuanya terlibat,” katanya.

Pihaknya menjelaskan, perumusan surat edaran sebenarnya sudah dilakukan sejak sebelum aksi unjuk rasa di depan pendopo beberapa waktu lalu. “Mungkin karena tidak sabar, apalagi daerah lain izin sudah keluar. Tapi sekarang surat edaran sudah turun, kami harap bisa diterima semua pihak,” lanjut Agus.

Menurutnya yang penting dicermati adalah protokol kesehatan penyelenggaraan pesta perkawinan dan pertunjukan seni dalam hajatan sebagaimana diatur dalam SE tersebut. “Karena sudah dibahas bersama, tidak ada alasan untuk tidak dipatuhi. Satu persatu poin aturan, semua pihak ikut mencermati,” tegasnya.

Sasaran surat edaran ini ditujukan untuk delapan sektor. Pertama, untuk penyelenggara kegiatan baik event umum maupun wedding. Kedua untuk jasa catering, ketiga jasa rias. Disusul untuk penjahit atau penyewa busana dan pengusaha sound system. Terakhir untuk tamu undangan, mempelai pengantin dan keluarga, serta penyelenggara pertunjukan seni budaya.

Gugus tugas atau sebutan lain di semua tingkat wilayah, dalam surat edaran diwajibkan melakukan cek lapangan. Baik terkait tempat/lokasi sebelum dan saat penyelenggaraan acara, hingga memastikan semua pihak mematuhi protokol yang sudah ditetapkan. “Gugus tugas wilayah juga diberikan kewenangan menghentikan acara, jika terjadi pelanggaran penerapan protokol kesehatan,” pungkasnya.

(jo/mar/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia