alexametrics
Selasa, 04 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Penuntasan Aset Ruko Simpang Tiga Mulai Dikebut Pemkab Jombang

02 Agustus 2020, 06: 11: 21 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ruko Simpang Tiga

Ruko Simpang Tiga (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Setelah sempat mandek, tim penyelamatan aset daerah pemkab kembali bergerak. Salah satunya membahas penuntasan status aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit yang sudah habis masa hak guna bangunan (HGB) sejak 2016.

Abdul Majid Nindyagung Kabag Hukum Setdakab Jombang mengatakan, terkait penuntasan aset ruko Simpang Tiga Mojongapit, sudah ada pembahasan lebih lanjut. ”Minggu kemarin sudah jalan lagi, sudah ada pembahasan di internal tim,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Disinggung terkait hasil pertemuan yang digelar di kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah,) Jombang, Agung belum bisa menyampaikan secara detail. Sebab, sampai sekarang pihaknya belum menerima laporan dari perwakilan bagian hukum yang hadir dalam pertemuan. “Jadi saya tidak ikut langsung, karena selama 14 hari kan WFH (Work From Home, Red). Sehingga yang di sekretariatan, dua orang,” imbuh Agung.

Meski begitu, Agung menegaskan sudah ada pembahasan kearah langkah serius segera menuntasan polemik aset milik pemkab itu.  “Yang jelas sekarang sudah jalan lagi. Lengkah persisnya seperti apa nanti, nunggu kabar dari teman-teman,” pungkas Agung.

Terpisah, M Nashrulloh Kepala BPKAD Jombang mengakui, penyelesaian pertokoan itu kembali dilanjutkan. “Benar, sudah mulai rapat. Kebetulan saat itu waktunya bareng dengan yang di pendopo,” pungkas Nas singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, belum ada kejelasan terkait aset Pemkab Jombang ruko Simpang Tiga Mojongapit kembali mendapat perhatian dari kalangan dewan. Para wakil rakyat mendorong pemkab segera menuntaskan polemik aset Ruko Simpang Tiga Mojongapit.

”Memang sekarang masih masa pendemi Covid-19 dan pastinya banyak kendala. Tapi, saya kira itu bukan menjadi alasan untuk tidak menyelesaikan permasalahan ruko Simpang Tiga,” ujar Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Jombang.

Dia menambahkan, permasalahan ini sudah berlarut-larut tanpa ada kejelasan dari semua pihak. Apabila kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada kejelasan, tidak menutup kemungkinan, pemkab akan kehilangan asetnya. ”Pemkab sudah memberikan surat mulai pemberitahuan bahkan somasi. Ruang mediasi juga sudah, tapi belum ada hasil yang jelas,” ungkapnya.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia