alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Banyak ASN Positif Covid-19, Pemkab Jombang Diminta Stop Seremonial

02 Agustus 2020, 06: 07: 25 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Direktur LINK Aan Anshori

Direktur LINK Aan Anshori (DOK/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Semakin banyak pejabat di lingkup Pemkab Jombang yang terkonfirmasi positif Covid-19, mengundang keprihatinan banyak kalangan. Salah satunya Direktur LINK Aan Anshori yang meminta semua acara seremonial dihentikan sementara.

“Sebelumnya, saya pribadi turut prihatin semakin banyaknya ASN terkonfirmasi positif. Tapi harus saya sampaikan, pemkab terlalu banyak seremonial. Padahal nyatanya itu tidak cukup mampu menekan angka kasus Covid,” ujarnya kepada koran ini kemarin (31/7).

Pihaknya menilai, acara seremonial menelan anggaran yang cukup besar. “Satu sisi biayanya mahal. Kedua, bagi saya pemkab justru menunjukkan kalau tidak inovatif. Tidak punya konsep jelas, akhirnya yang bisa dilakukan adalah seremonial saja. Padahal itu boros,” lanjutnya

Ia menyebut seremonial itu hanya lipstik. “Pencitraan saja,” tegas Aan. Cara itu hanya untuk supaya pemkab dikesankan pemerintah provinsi, pusat dan masyarakat melakukan kerja. “Padahal (seremonial) itu sebenarnya tidak cukup berdampak. Kampung tangguh misalnya, berapa biaya yang dikeluarkan?” tanya dia.

Aan mengatakan, seremonial seperti itu tidak secara otomatis bisa menekan jumlah kasus baru. “Hasilnya tidak bisa diukur, tapi terus dilakukan. Bagi saya ini politisasi anggaran. Sudah tahu output tidak jelas, tapi terus dilakukan supaya anggarannya keluar,” tambahnya.

Karena itulah ia meminta pemkab berhenti melakukan kegiatan seremonial. Selain itu, acara seremonial hanya akan menciptakan kerumunan orang. Harus diakui, ketika bupati datang tentu kepala OPD juga ikut. Belum lagi pegawai di bawahnya mulai kepala bidang, kepala seksi, sampai staf.  “Kalau perlu, moratorium seluruh acara seremonial. Ada banyak hal yang lebih substantif. Pendanaan bisa untuk program lain yang outputnya lebih nyata,” tegas Aan.  

Menurutnya, tidak aneh kalau saat ini wilayah perkantoran menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Jombang. “Jadi sekarang ini seluruh acara seremonial harus dihapus. Mata rantai pejabat terkonfirmasi positif harus segera diputus, jangan sampai semakin luas,” pungkas Aan.

IDI Jombang: Waspadai Munculnya Klaster Baru

BERTAMBAHNYA kalangan pejabat terkonfirmasi Covid-19 dalam sepekan terakhir memunculkan kekawatiran klaster baru. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Achmad Iskandar Dzulqornain meminta Gugus Tugas PP Covid-19 Kabupaten agar melakukan tracing terhadap kontak erat.

”Kalau potensi (klaster baru) jelas ada, karena beliau-beliau adalah pejabat daerah di lingkungan masing-masing yang pasti kontak dengan banyak pihak, baik staf atau masyarakat,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin (31/7).

Potensi munculnya penyebaran Covid-19 dari lingkungan yang sama, menurut dia harus diwaspadai jajaran Gugas PP Covid-19 Jombang dengan melakukan upaya pencegahan. ”Melakukan tracing terhadap kontak erat,” tegas dia.

Cara tracing yang dilakukan, pertama dengan melakukan screening rapid test terhadap seluruh orang yang terlibat mulai dari staf kantor, saudara, keluarga maupun mitra kerja. ”Saya yakin dan paham itu tidak mudah, apalagi beliau-beliau publik figur,” tambahnya.

Meski di sisi lain, screening rapid test tidak menjamin upaya pemutusan mata rantai. ”Kita menyadari bahwa validitas rapid test tidak menjamin, bagi yang negatif bisa memberikan kegembiraan palsu, merasa seolah-olah bebas tapi kan tidak tahu bisa juga tanpa gejala,” jelas dia.

Cari lain yang bisa dilakukan saat tracing kontak erat adalah dengan mengumumkan kepada semua pihak yang merasa pernah melakukan kontak dengan pasien. Sesuai revisi kelima Keputusan Menteri Kesehatan, kontak erat yang berpotensi tertular Covid-19 adalah seseorang yang pernah melakukan komunikasi di ruangan tertutup selama 15 menit. ”Itu sesuai pedoman di revisi kelima Keputusan Menteri Kemenkes,” tegasnya.

Bagi kontak erat, wajib menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari. Baik memiliki gejala atau tidak, lanjut dia, isolasi mandiri dilakukan untuk mencegah penularan virus ke ranah yang lebih luas. ”Kalau dalam 14 hari isolasi mandiri muncul gejala, maka sebaiknya dilakukan uji swab,” papar Direktur RSUD Ploso ini.

Menurut Iskandar, munculnya klaster baru di lingkungan pejabat Pemkab Jombang bergantung kesadaran semua pihak sebagai upaya antisipasi. ”Semua pihak yang pernah kontak dengan beliau-beliau harus wajib self assesment, kalau ada gejala wajib dilanjutkan uji swab,” pungkasnya.

(jo/mar/ang/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia