alexametrics
Selasa, 04 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Lelang Pengawasan Teknis Proyek Jembatan Baru Ploso Belum Tuntas

31 Juli 2020, 18: 08: 01 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Tiang pancang jembatan baru Ploso di sisi selatan sungai Brantas.

Tiang pancang jembatan baru Ploso di sisi selatan sungai Brantas. (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Memasuki akhir Juli, kelanjutan proyek jembatan baru Ploso belum jelas. Selain lelang fisik, lelang pengawasan teknis juga belum tuntas. Sampai Kamis (30/7) belum ada penandatanganan kontrak.

Pantauan di laman LPSE Kementerian PUPR (30/7). Lelang kegiatan pengawasan teknis pembangunan jembatan baru Ploso dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 4,5 miliar sudah selesai.

Sebagai pemenang lelang dari PT Wahana Mitra Amerta. Perusahaaan yang beralamat di Jl Wijaya        II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengajukan penawaran sebesar Rp 3,78 miliar.

Sesuai jadwal, pada 19 Mei tahapannya surat penunjukan penyedia barang/jasa dilanjutkan 20 Mei tahap penandatanganan kontrak. Namun hasil pemantauan wartawan koran ini, sampai Rabu (29/7) pukul 16.30 kemarin, kolom pemenang berkontrak masih kosong.

Saat dikonfirmasi, Miftahul Ulum Kepala Dinas PUPR Jombang menyebut belum mendapat informasi terkait hasil lelang proyek. ”Kita dari pemkab juga menunggu proses lelang di kementerian. Informasinya sampai sekarang masih proses,” terangnya.

Biasanya lanjut Ulum, sebelum dilakukan penandatangan kontrak, pemkab juga dilibatkan. “Biasanya kalau mau ada tanda tangan kontrak daerah diundang lewat vidcon (video telekonferensi). Seperti daerah lain kemarin juga begitu, kita diundang lewat vidcon,” ungkap Ulum.

Senada Syafruddin Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan dari Dinas PU Bina Marga Jawa Timur mengaku belum mendapat informasi detail terkait perkembangan proses lelang. “Kemarin terakhir disampaikan balai besar (BBPJN, Red) itu antara Agustus atau September sudah ada teken kontrak. Kami yang di provinsi menunggu saja, karena lelang ini kan masuk wilayahnya balai besar,” pungkas Udin.

Seperti diberitakan sebelumnya, memasuki akhir Juli belum ada kejelasan terkait kelanjutan proyek jembatan baru Ploso. Sesuai rencana awal, April proses lelang sudah tuntas, karena pandemi Covid-19 berdampak pada proses lelang. Sampai Rabu (29/7) proses lelang belum klir.

Pantauan di laman LPSE Kementerian PUPR petang (29/7) kemarin, nilai pagu anggaran pembangunan jembatan baru Ploso dianggarkan sebesar Rp 147,5 miliar.

Sesuai jadwal, 28-31 Juli masuk tahapan surat penunjukan penyedia barang/jasa. Dilanjutkan penandantangan kontrak 29-31 Juli. Namun hingga kamarin, kolom pemenang berkontrak masih kosong.

Bangunan di Atas Lahan PT KAI Juga Belum Dibongkar

SEMENTARA itu, polemik terkait bangunan di atas lahan PT KAI yang terdampak proyek jembatan baru Ploso mulai ada titik terang. Itu setelah sudah ada surat yang dikirim ke warga perihal pengosongan lahan.

”Untuk penertiban bangunan ada biaya ganti bangunan,” kata Ixfan Hendriwintoko Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun dikonfirmasi Kamis (30/7) kemarin.

Dia menambahkan, sebelumnya sudah ada kesepakatan baik dengan warga maupun Dinas PU Bina Marga Jawa Timur. “Jadi awalnya direncanakan sosialisasi mengumpulkan warga secara langsung. Karena ada pandemi Covid-19 tidak bisa mengumpulkan orang banyak,” terangnya.

Sebagai gantinya, pihaknya mengganti sosiaslisai secara tertulis. “Tetap kita laksanakan melalui berkirim surat. Mungkin hari ini (kemarin, Red) suratnya sampai,” imbuh dia.

Dalam surat itu dikatakan, masing-masing pemilik bangunan yang yang menempati lahan PT KAI mendapat biaya ganti bangunan atau biaya kebutuhan bongkar dan ongkos angkut. ”Besarannya sesuai dengan kesepakatan rapat awal bersama PT KAI dan Dinas PU serta warga yang terdampak,” imbuhnya.

Untuk bangunan tembok besaran ganti rugi sebesar Rp 250 ribu per M2. Sementara bangunan dari kayu Rp 200 ribu per-M2. ”Sesuai kesepakatan nilainya sebesar itu,” imbuhnya.

Setiap pemilik bangunan atau penyewa lahan PT KAI diberikan kesempatan membongkar bangunan sendiri. “Sementara diserahkan ke warga sampai batas waktu yang ditentukan, selebihnya dilakukan petugas dari PT KAI,” beber Ixfan.

Meski sudah ditetapkan lanjut Ixfan, biaya ganti bangunan tidak diberikan secara tunai. “Jadi awalnya Dinas PU Bina Marga ini kesulitan, akhirnya dialihkan ke PT KAI, sehingga nanti untuk pemberian ganti bangunan ini kami transfer melalui bank. Sudah ada syarat dan ketentuannya,” pungkas Ixfan.

Senada, Syafruddin Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan lahan dari Dinas PU Bina Marga Jawa Timur menyebut sudah ada pembahasan terkait bangunan di atas lahan PT KAI. “Jadi PT KAI sudah komunikasi kirim surat ke warga, tidak bisa mengundang karena Covid-19,” kata Syafruddin dikonfirmasi Kamis (30/7) kemarin.

Salah satu isinya terkait hasil kesepakatan pembayaran ganti rugi bangunan milik warga yang terdampak. ”Sudah ada kesepakatan, nanti warga dapat ganti rugi bangunan dari PT KAI,” singkatnya.

Seperti diketahui, proyek jembatan baru Ploso berdampak pada lahan PT KAI. Data yang dihimpun, luasan lahan terdampak mencapai 720,76 M2. Terdapat 19 penyewa lahan yang mendirikan bangunan di lahan milik PT KAI.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia