alexametrics
Kamis, 06 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pengelolaan CSR Dinilai Tak Jelas, Warga Desa Jatigedong Wadul Dewan

30 Juli 2020, 11: 52: 19 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Sejumlah warga Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso kemarin mendatangi gedung dewan. Warga mengadukan permasalahan pengelolaan CSR (corporate social responsibility) yang diberikan PT CJI Ploso yang dinilai kurang transparan.

Sejumlah warga Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso kemarin mendatangi gedung dewan. Warga mengadukan permasalahan pengelolaan CSR (corporate social responsibility) yang diberikan PT CJI Ploso yang dinilai kurang transparan. (AZMY ENDIYANA Z/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Sejumlah warga Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso kemarin mendatangi gedung dewan. Warga mengadukan permasalahan pengelolaan CSR (corporate social responsibility) yang diberikan PT CJI Ploso yang dinilai kurang transparan.

Kemarin, beberapa warga didampingi kuasa hukum melakukan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi A DPRD Jombang. Rapat dipimpin Ketua Komisi A Andi Basuki Rachmat. Ikut hadir dalam pertemuan, Abdul Majid Nindyagung Kabag Hukum Setdakab Jombang.

Dalam hearing yang digelar di ruang komisi itu, satu persatu warga menyampaikan aspirasinya. ”Kami ingin permasalahan terkait CSR yang diberikan PT CJI ditindaklanjuti,” ujar Budiono, salah satu warga Jatigedong.

Dia menambahkan, selama ini di desanya ada kerja sama dengan PT CJI terkait pengelolaan limbah. Dia menyebut, sejak 2014 - 2019 tidak ada kejelasan terkait hasil pengelolaan limbah yang masuk ke kas desa. Padahal sejak dipimpin kepala desa baru, hasil pengelolaan limbah pabrik mendapatkan untung. ”Kalau tahun 2014 sampai 2019 ini tidak ada dan tidak jelas. Diduga ini ada penyelewengan,” tegasnya.

Warga curiga, hasil pengelolaan limbah selama ini hanya dinikmati segelintir  orang, tanpa pelaporan yang jelas. ”Jadi nggak pernah tahu selama ini hasilnya untuk apa. Kami hanya ingin tahu, kemana hasilnya selama ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Abd Aziz, selaku pendamping warga mengatakan, pengaduan ini agar para wakil rakyat mengetahui, ada dugaan pengelolaan CSR tidak tepat dan yang menerima sebagian orang saja. ”Semisal pengelolaan limbah ini kepala desa yang baru satu bulan bisa meraih keuntungan ratusan juta, tapi sebelumnya itu tidak ada sama sekali,” ungkapnya.

Terlebih lagi, berbagai CSR yang sudah diberikan pengelolaan juga tidak transparan. Seperti, saat PT CJI Ploso mengaku setiap tahun memberikan CSR ke Bumdes sebesar Rp 200 juta akan tetapi itu tidak diakui pengurus Bumdes. ”Sehingga ini yang harus diungkap, karena masyarakat ingin pengelolaan ini transparan,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya berharap dengan adanya hearing ini para wakil rakyat bisa menjembatani dan menjadi perhatian semua pihak termasuk aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan. ”Ya kami berharap ini ditindaklanjuti serius, agar semua ada kejelasan,” pungkas Aziz.

Sementara itu, Abdul Majid Nindyagung Kabag Hukum Setdakab Jombang mengatakan, memang benar ada beberapa bantuan atau CSR yang diberikan ke Desa Jatigedong. Dalam hearing itu, warga menutut pengelolaan yang transparan. ”Tadi juga mengeluhkan terkait dengan pengelolaan limbah kerja sama antara PT CJI dan desa,” tegasnya.

Saat disinggung langkah yang akan dilakukan Pemkab Jombang, dirinya tidak bisa memberikan keterangan banyak. Hanya saja, dijelaskan Agung untuk permasalahan ini nantinya menunggu dari Komisi A DPRD Jombang. ”Tadi Komisi A juga akan meminta untuk Inspektorat. Jadi menunggu hasil itu,” pungkas Agung.

Koordinasi dengan Inspektorat untuk Audit

SEMENTARA itu, menanggapi keluhan warga Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso terkait CSR, Komisi A DPRD Jombang belum memberikan rekomendasi. Kendati demikian, para wakil rakyat itu akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Jombang untuk melakukan audit.

”Intinya ada keluhan dari warga terkait CSR yang ada di desanya,” ujar Andik Basuki Rachmat Ketua Komisi A DPRD Jombang kemarin. Dijelaskannya, warga membandingkan hasil pengelolaan CSR yang diberikan dari pemerintahan lama dan sekarang. ”Seperti tadi ada pengelolaan limbah hasilnya di pemerintahan baru ini mendapat untung tapi di pemerintahan lama tidak mendapat apa-apa,” terangnya.

Hanya saja, penjelasan yang diberikan masyarakat masih sepihak. Untuk itu, harus ada pendalaman lagi dari keterangan semua pihak. ”Kami akan berkoordinasi dengan komisi yang membidangi yakni Komisi B untuk melakukan sidak ke sana. Untuk mencocokkan CSR yang diberikan ke desa,” tegasnya.

Andik menambahkan, selain persoalan CSR, warga juga mensinyalir adanya kejanggalan dalam pembangunan yang melalui dana desa (DD). ”Tadi juga mengeluhkan pembangunan yang tidak sesuai, semisal bangun habis Rp 89 juta padahal harusnya habisnya cuma Rp 39 juta,” imbuhnya.

Untuk itu,  pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit pengelolaan CSR dan pembangunan di desa itu. ”Jadi kami masih belum memberikan rekomendasi terkait masalah ini,” tegas Andik.

Terpisah Kartiyono, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang menambahkan, pihaknya mendorong semua pihak terkait melakukan pengawasan apa yang dikeluhkan masyarakat. ”Tentu kami mendorong agar masalah ini bisa diusut kebenarannya,” sambungnya.

Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran dalam kasus ini. Tentu ini sudah menjadi ranah penegak hukum untuk melakukan penindakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. ”Ya kalau memang indikasi terjadi penyimpangan kuat. Ya harus ditindak sesuai dengan Undang-Undang,” pungkas Kartiyono.

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia