alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Jombang Kembali Zona Merah, Gugas PP Diminta Evaluasi Penanganan Kasus

30 Juli 2020, 05: 41: 07 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Dari laman infocovid19.jatimprov.go.id diketahui, keterangan zona merah Kabupaten Jombang berubah dari risiko sedang dengan skor 1,91 menjadi risiko tinggi dengan sktor 1,74.

Dari laman infocovid19.jatimprov.go.id diketahui, keterangan zona merah Kabupaten Jombang berubah dari risiko sedang dengan skor 1,91 menjadi risiko tinggi dengan sktor 1,74. (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Status kedaruratan Covid-19 di Kabupaten Jombang kembali naik ke zona merah dari sebelumnya zona orange. Status itu tersebut terpantau di website resmi Pemprov Jawa Timur (28/7) malam. 

Dari laman infocovid19.jatimprov.go.id diketahui, keterangan zona merah Kabupaten Jombang berubah dari risiko sedang dengan skor 1,91 menjadi risiko tinggi dengan sktor 1,74. Selain Jombang, ada beberapa kabupaten/kota lain yang juga masih zona merah misalnya Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto. Penentuan warna zona ini berdasar 15 indikator epidemiologi Gugus Tugas Pusat.

Koordinator Bidang Penanganan Gugas PP Covid-19 Kabupaten Jombang dr Pudji Umbaran, menilai zona merah untuk Jombang harusnya sudah berganti dari orange ke kuning. Namun tak sesuai ekspektasi karena Jombang kembali berganti zona merah. ”Karena dari perhitungan antara jumlah kasus, temuan kasus baru dan jumlah kesembuhan serta angka yang dirawat, kita sebenarnya sudah kuning,” ujarnya.

Pudji menguraikan, ada 14 indikator penentuan zona sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Diantaranya mengenai penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu terakhir dari puncak (target lebih dari 50 persen), penurunan jumlah kasus orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan selama dua minggu terakhir dari puncak (target lebih dari 50 persen).

Termasuk penurunan jumlah meninggal dari kasus positif selama dua minggu terakhir dari puncak, penurunan jumlah meninggal dari kasus ODP dan PDP selama dua minggu terakhir, penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS dan penurunan jumlah kasus ODP dan PDP yang dirawat di RS selama selama dua minggu terakhir dari puncak.

Selain itu, kriteria selanjutnya kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif selama dua minggu terakhir, kenaikan jumlah selesai pemantauan dan pengawasan selama dua minggu terakhir, penurunan laju insidensi kasus positif per 100 ribu penduduk, penurunan angka kematian per 100 ribu penduduk, jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama dua minggu, serta presentase kasus positif lebih dari lima persen.

Jumlah tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20 persen dari pasien Covid-19 juga menjadi parameter. Termasuk yang menampung ODP dan PDP. ”Sementara kalau melihat pasien Covid-19 kita yang sembuh kan sudah lebih dari 70 persen dari total pasien confirm,” papar dia.

Apalagi, dengan adanya mesin PCR yang digunakan untuk menguji swab bisa lebih cepat mengetahui jumlah spesimen yang diperiksa. ”Dalam sehari kita mampu menjalankan tiga kali PCR dengan rata-rata jumlah yang kita uji 24 sampel,” tegasnya.

Sementara itu Ketua IDI Jombang dr Achmad Iskandar Dzulqornain meminta Gugas PP Covid-19 Jombang mengevaluasi penanganan kasus. ”Kita sudah melalui masa darurat mulai Maret hingga Juli ini. Beberapa waktu lalu kita sempat berada pada zona orange, namun sekarang memerah lagi, artinya ini momentum kita untuk intropeksi diri,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Dia menambahkan, status zona merah diminta tidak dianggap sebelah mata. Namun harus dijadikan bahan evaluasi khususnya mengenai penanganan Covid-19 di Kabupaten Jombang. ”Menurut saya semua pihak, tidak hanya Gugas PP, namun masyrakat juga. Mulai yang menganggap remeh Covid-19 tidak berbahaya, sekarang harus lebih sadar dan meningkatkan kewaspadaan,” tambah dia.

Sebab, faktanya masyarakat di Jombang masih banyak yang tidak mengindahkan seruan pemerintah mengenai protokol pencegahan Covid-19. Masih banyak yang tidak mengenakan masker, tidak berjaga jarak serta masih berkerumun di beberapa tempat. ”Diterbitkannya Perbup 34/2020 tentang Pengendalian Covid-19 di Jombang menurut saya harus dijalankan dengan tegas. Petugas Satpol PP harus menegakkan peraturan itu. Misal kalau ada yang melanggar harus ditindak sesuai sanksi di perbup,” paparnya.

Ia menyebut dari 14 kriteria menentukan zona suatu wilayah, ada tiga parameter utama yang dapat dijadikan patokan. Yakni, pengendalian tingkat penularan di suatu wilayah, kedua kapasitas pelayanan terhadap rumah sakit serta kapasitas tracing dari suatu temuan. ”Tiga unsur itu harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak, maka akan memengaruhi kenaikan/penurunan status zona,” tandasnya.

Sehingga jika hanya mengacu tingginya kasus sembuh menurut dia tidak bisa dijadikan parameter utama. Karena tingginya kesembuhan tak lain karena perubahan kriteria dari revisi kelima yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan. ”Kalau kemarin swab dua kali negatif, sekarang kan cuma satu kali. Jadi kalau itu tidak bisa dijadikan patokan zona,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 IDI Jombang dr M Sjarifudin mengingatkan ada beberapa langkah yang harus dilakukan Gugas PP seiring dengan kembalinya status Jombang ke zona merah. ”Diantaranya percepatan penemuan kasus dan pelacakan kontak erat dan karantina mandiri semua kontak erat yang tidak bergejala harus dilakukan masif,” ujar dia.

Kedua, mengenai temuan kontak erat yang bergejala dari sebuah kasus harus segera dilakukan uji swab PCR. ”Selain itu yang perlu diperhatikan terus melakukan edukasi, membuat regulasi/kebijakan serta penindakan terhadap pelanggaran,” pungkasnya.

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia