alexametrics
Selasa, 04 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dugaan Jual Beli Jabatan di Jombang, Tarif Puluhan hingga Ratusan Juta

27 Juli 2020, 15: 40: 09 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Sindiran praktik kotor dalam mutasi pejabat disuarakan Waras Zainudin yang dikenal sebagai orang dekat keluarga petinggi di pemkab. Sindiran ini diungkapkan melalui akun facebook pribadinya.

Sindiran praktik kotor dalam mutasi pejabat disuarakan Waras Zainudin yang dikenal sebagai orang dekat keluarga petinggi di pemkab. Sindiran ini diungkapkan melalui akun facebook pribadinya. (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG –  Sindiran praktik kotor dalam mutasi pejabat disuarakan Waras Zainudin yang dikenal sebagai orang dekat keluarga petinggi di pemkab. Sindiran ini diungkapkan melalui akun facebook pribadinya. 

Ditemui Jumat (24/7) lalu, dia mengatakan, untuk mutasi awal 2019 di antaranya, sudah terorganisir dan terstruktur. Layaknya jual beli barang, untuk jabatan pun ada jual beli. “Antara puluhan sampai ratusan juta, nilai tiap jabatan beda-beda,” kata Waras.

Disebutkan, untuk posisi dari sekcam ke camat misalnya, tarifnya antara Rp 30-Rp 300 juta. “Kalau yang baru jabat sekcam beberapa tahun tarifnya naik sampai segitu. Tetapi yang sudah lebih dari empat tahun tidak sampai Rp 300 juta,” imbuh dia sembari menyebutkan.

Begitu pula posisi kepala dinas disebutnya hingga mencapai ratusan juta. “Íni antara Rp 300-Rp 500 juta, tergantung kepala dinas mana,” lanjutnya lagi. Tidak hanya itu, mereka yang ingin bertahan pun dikenakan tarif. Namun, dengan catatan. “Untuk yang bertahan biar tidak kegeser itu Rp 100 juta, catatannya proyek dibagi,” sambung dia lagi.

Menurut Waras, nilai tarif posisi itu tergantung OPD yang membidangi, basah atau tidak. “Itu tergantung mau lewat mana. Lawang lanang (pintu laki-laki, Red) atau lawang wedok (pintu perempuan, Red),” papar dia.

Waras tahu betul praktik ini sudah berjalan sejak mutasi 2019. Jika ada yang sudah terlanjur mengeluarkan uang, namun tak masuk mutasi, bakal diikutkan pada mutasi berikutnya. “Mutasi pertama itu ada berapa jabatan ya itu, kalau uang yang masuk pertama ternyata tidak jabat, diikutkan lagi mutasi selanjutnya. Intinya nggak bayar ya tidak dapat jabatan,” ungkap lelaki ini.

Menurutnya, uang dugaan praktik jual beli jabatan itu pun selama ini melalui perantara kurir. “Ada yang pakai kuitansi atas nama kurir yang ngambil. Namun kurir ini tidak pernah tahu berapa, soalnya tidak dihitung, langsung disetor. Kalau tidak ke rumah, setornya ya ke pendopo. Tetapi lebih banyak di rumah,” beber Waras.

Data yang dihimpun, selama 2019 lalu empat kali mutasi dilakukan. Masing-masing pada 11 Januari terdapat 384 pejabat, mulai dari eselon IIB, III dan IV yang dilantik. Lalu pada 28 Juni terdapat 158 pejabat struktural dan 19 kepala puskesmas.

Gerbong mutasi berlanjut pada Oktober, terdapat 21 pejabat, rinciannya 9 pejabat eselon IIB dan 12 lainnya pejabat eselon IV. Berlanjut hingga Desember terdapat 96 pejabat, masing-masing 5 pejabat eselon IIB dan 86 eselon III dan IV serta 5 kepala puskesmas.

BKDPP Menolak Tudingan

SEMENTARA itu, dihubungi terpisah Senen, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Kabupaten Jombang menolak tudingan adanya praktik transaksional dalam pengisian dan mutasi pejabat. “Nggak ada, saya sejak mulai dari pegawai itu tidak ada. Apalagi sejak sekolah dulu gratis,” terang dia.

Hanya saja, beberapa minggu terakhir, BKDPP menerima laporan dari sejumlah ASN di kecamatan. “Jadi yang sudah laporan itu Kecamatan Bareng dan Diwek. ASN di kecamatan itu menelepon kita karena ada orang yang telepon mengatasnamakan staf BKD dan saya sendiri,” imbuh dia.

Dijelaskan, laporan itu terkait adanya rencana mutasi. “Bahasanya itu mau ada mutasi, kalau mau naik jabatan atau pindah ya biasa, pada akhirnya minta uang,” sambung Senen.

Oknum tersebut lanjut dia, bukan merupakan ASN di lingkup pemkab. “Jadi orang ini mengaku staf di BKD kemudian telepon ASN di kecamatan. Sudah kita tindaklanjuti, itu tidak benar, tidak ada staf kita bernama Endang. Mutasi pun sampai saat ini belum ada,” ungkap dia.

Meski tak disebutkan nilainya menurut Senen, modus seperti itu hampir terjadi di setiap tahun. “Setiap tahun pasti ada modus seperti itu. Namanya mutasi ini kan sifatnya rahasia, artinya tidak diberi tahu dulu. Selama ini saya pindah juga tidak diberi tahu, dari dulu ya seperti itu,” terang Senen.

Seperti diberitakan sebelumnya, muncul kabar miring terkait pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup Pemkab Jombang dalam beberpa minggu terakhir. Satu akun facebook milik Waras Zainudin yang memosting mutasi selama ini terjadi praktik nakal. Yakni ada dugaan jual beli jabatan.

Akun itu memosting Selasa (21/7) pagi. Selama mutasi diduga ada praktik jual beli jabatan di dalamnya. Dalam postingan itu disebutkan beberapa posisi. “Sekcam nang camat Rp xx.xxx (dibatin dewe-dewe ae ya), camat nang kabag Rp xx.xxxx, kabag nang kepala dinas Rp xxx.xxx. iku seng munggah jabatan, durung seng bertahan nang jabatan,” tulis akun ini.

Tidak hanya itu, di hari yang sama akun sama juga memosting adanya dugaan praktik terstruktur. Mulai dari penataan sejumlah proyek hingga mendoakan pejabat pemkab agar bisa selamat. “Pejabate noto proyek miliaran, noto mutasi. Seng nisor podo kaliren yo podo kelaran. Benar gak, mugo-mugo pejabat Jombang kabeh selamet,” tulisnya Kamis (23/7) pukul 09.33 WIB.

APH Diminta Tindaklanjuti Nyanyian Waras

SEMENTARA itu, munculnya nyanyian dari Waras Zainudin terkait adanya dugaan komersialisasi jabatan juga disorot pemerhati publik. Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) meminta aparat hukum tak tinggal diam melihat kondisi itu.

”Nyanyian Waras ini menurut saya jadi sangat penting. Jual beli jabatan ternyata kemungkinan belum berhenti, dan praktik kotor birokrasi ini masih berjalan,” ucap Aan Anshori kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Aan menyebut, Waras yang selama ini mengaku dirinya tahu permainan ini,  bisa jadi pintu masuk yang baik untuk penelusuran kasus lebih lanjut. Karenanya, ia berharap APH tak tinggal diam. ”Waras, bagi saya dan banyak orang adalah figur penting sebagai orang yang mau menguak praktik kotor jual beli jabatan. Tentu harusnya APH tanggap dan mulai menyelidiki kasus ini,” terang Aan Anshori.

Terlebih, dalam banyak nyanyiannya, ia mengaku punya banyak bukti konkret perihal modus dan cara kerja jual beli jabatan ini. ”Kalau saya jadi APH, saya akan panggil untuk menelusuri lebih lanjut. Persoalannya adalah apakah aparat hukum kita berani, apakah APH kita mau untuk punya nyali untuk tindakan ini? Kita tunggu saja,” lanjutnya.

Pihaknya juga menilai, publik perlu melihat nyanyian ini dengan proporsional.  Aan menilai ini justru sebagai hal yang baik untuk memulai perbaikan.

Terlebih menurut Aan, praktik jual beli jabatan di Kabupaten Jombang juga sudah pernah terkuak ke publik saat mantan Bupati Jombang Nyono Suharli ditangkap KPK. Sehingga ia berharap publik mampu mengingat hal itu dengan baik. ”Ini juga memperlihatkan jika birokrasi kita tak kapok dan tak belajar pengalaman di masa lalu,” pungkasnya.

(jo/fid/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia