alexametrics
Sabtu, 15 May 2021
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Penyelidikan Perpustakaan Desa di Jombang, 37 Saksi Sudah Diperiksa

24 Juli 2020, 10: 51: 56 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto

Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto (NASIKHUDDIN/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan perpustakaan desa di Jombang hingga kini masih berlanjut. Sedikitnya, ada 37 saksi yang sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. 

“Kasus ini kami tangani di bidang pidsus, sudah 37 saksi diperiksa, termasuk camat dan pihak lainnya,” ucap Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto di Kantor Kejari Jombang, Rabu (11/7) kemarin.

Sepanjang penyelidikan itu ia menyebut ada beberapa fakta baru yang dibeber. Yakni adanya bukti jika tak seluruh desa melakukan pengadaan perpusdes 2019 lalu. “Dalam penyelidikan, dari 302 desa di Jombang, ada 57 desa yang menganggarkan dan mengadakan proyek ini,” lanjut pria yang disapa Sigit ini.

Baca juga: Penyelidikan Kasus Dana Hibah KONI Jombang, 20 Saksi Sudah Diperiksa

Sementara dari hitungan anggaran yang digunakan, lanjut dia, sebanyak 57 perpustakaan desa ini menyedot anggaran uang hingga Rp 1,1 milyar dari dana desa (DD). “Anggaran itu berarti untuk semuanya, total keseluruhan Rp 1,1 milyar,” lanjutnya serius.

Kendati demikian, Sigit menyebut hingga kini kasusnya masih dalam proses penyelidikan, sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan. Ia juga menyebut masih terus berkoordinasi dengan Inspektorat Jombang terkait proses audit yang akan menjadi dasar otentik. Apakah ada potensi kerugian negara pada kasus ini atau tidak.

“Yang jelas masih berproses, kita tidak bisa sampaikan detail karena ini teknis penyelidikan. Kalau sudah siap pasti akan kami beber ke rekan media nanti,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Jombang sempat membidik kasus pengadaan perpustakaan di sejumlah desa yang bersumber dari DD 2019. Hal ini setelah adanya dugaan proyek perpustakaan yang dipermainkan. Terutama proses pengondisian dan pengadaan buku.

Sejak awal 2020, Kejari Jombang telah mulai mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket). Setidaknya terlihat dengan dipanggilnya beberapa camat dan kades secara bergiliran untuk dimintai keterangan. Termasuk sejumlah SPJ desa yang diminta untuk dikumpulkan di masing-masing kecamatan.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP