alexametrics
Rabu, 23 Jun 2021
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Penyelidikan Kasus Dana Hibah KONI Jombang, 20 Saksi Sudah Diperiksa

24 Juli 2020, 10: 41: 41 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: KONI Jombang

ILUSTRASI: KONI Jombang (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Kejari Jombang telah memeriksa sedikitnya 20 saksi. Selain pengurus, diantara yang sudah dimintai keterangan berasal dari masing-masing cabor. Namun hingga kini kasusnya masih berkutat penyidikan.

“Sudah, baik dari sekretariat, cabor, semua sudah kita periksa. Kalau ditotal sudah ada 20 orang yang sudah dimintai keterangan,” terang Yulius Sigit Kristanto, Kajari Jombang kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Dari seluruh pemeriksaan itu disampaikannya ada uang senilai Rp 7,5 miliar yang telah dialokasikan untuk KONI Jombang. Dana tersebut diterimakan dalam kurun waktu tiga tahun APBD Kabupaten. “Jadi mulai 2017-2019 totalnya segitu. Dana itu dari APBD Kabupaten,” lanjutnya.

Baca juga: Prihatin, Aktivis Lingkungan Sisir Sampah Popok di Jembatan Ploso

Sigit menyebut, penyelidikan dilakukan menyeluruh sampai ke tingkat cabor. Mengingat penggunaan dana hibah yang memang didistribusikan ke banyak cabor. “Jadi kita rigid penyelidikannya, setiap cabor yang menerima dana hibah, pasti kita periksa semua,” tambahnya.

Kendati demikian, hingga kemarin pihaknya menyebut belum menaikkan status kasusnya. Sejauh ini masih dalam tahap penyelidikan. “Yang jelas kita komitmen akan menuntaskan kasus ini, apakah nanti bisa naik ke penyidikan dan ada tersangka atau tidak, kita tunggu saja,” pungkas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Jombang sejak awal 2020 tengah membidik dugaan adanya penyalahgunaan penyaluran dana hibah KONI. Setiap tahun, KONI Jombang menerima dana hibah dari APBD Kabupaten.

Besaran dana hibah itu berturut-turut di 2017 Rp 2 miliar, 2018 sebesar Rp 2 miliar dan selanjutnya 2019 Rp 2 miliar yang ditambah Rp 1,5 miliar pada PAK (perubahan anggaran keuangan).

Setelah ditangani kejaksaan, ada beberapa pengurus yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Termasuk ketua, sekretaris dan bendahara. Beberapa pengurus cabor juga tak luput dari pemeriksaan.

Dewan Minta Pengusutan Harus Tuntas 

SEMENTARA itu kalangan DPRD Jombang kembali mengingatkan agar kasus dugaan penyalagunaan dana hibah KONI Jombang, benar-benar dituntaskan. ”Perkara atau kasus yang diduga ada penguapan dan indikator penyimpangan, saat ini sudah masuk ke ranah penegak hukum, jadi harus diusut tuntas,” kata Kartiyono, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, kemarin.

Ia tidak ingin kasus yang ditangani berjalan setengah-setengah atau dengan kata lain ujung-ujungnya tidak tuntas dengan berbagai hal. Ini pasti akan menjadi penilaian buruk terhadap para penegak hukum. Besar kemungkinan hal ini akan memunculkan intreprestasi yang tidak-tidak di kalangan masyarakat. ”Pasti akan kembali ke penegak hukum sendiri,” tegasnya.

Untuk itu dia mendorong kejaksaan untuk menyelesaikan semua penyelidikan yang sedang dilakukan sekarang. Apabila memang ada keterlibatan oknum dengan bukti-bukti kuat hingga mengarah pada penyimpangan, maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

”Kalau memang terbukti ya sampaikan ke publik, begitu pula sebaliknya juga harus disampaikan ke publik,” katanya. Terlebih lagi, Jombang mempunyai tagline anti pungli. Sehingga hal ini harus didukung semua pihak sebagai upaya memberantas kasus korupsi.

”Ini momentum untuk membuktikan ke masyarakat, Jombang bisa memberantas kasus tersebut,” tegasnya. Sekaligus menjadi parameter penilaian tersendiri bila pemkab benar-benar serius memberantas korupsi. ”Yang jelas harus ada keterbukaan dari semua pihak,” pungkas Kartiyono.

(jo/riz/yan/mar/JPR)

 TOP