alexametrics
Selasa, 04 Aug 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Physical Distancing, Dishub Jombang Terapkan Starting Grid ala MotoGP

Satu Meter Per Pengendara

16 Juli 2020, 17: 16: 16 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

BERJARAK: Pengendara yang lewat di Jl KH Wahid Hasyim diberi jarak satu meter dengan pengendara lain.

BERJARAK: Pengendara yang lewat di Jl KH Wahid Hasyim diberi jarak satu meter dengan pengendara lain. (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Pengguna kendaraan roda dua yang melintas di Jl KH Wahid Hasyim kini wajib menempati setiap tanda jarak saat berhenti di traffic light (TL). Itu dilakukan agar ada physical distancing antara satu pengendara dengan pengendara lain.

Tanda rambu jalan ini dilakukan Dishub Jombang kemarin pagi (15/7). Dibantu petugas kepolisian dan TNI mereka mengecat beberapa titik di sepanjang Jl KH Wahid Hasyim. ”Memang kita lakukan pemberian tanda jarak untuk menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah,” ujar Kadishub Hartono.

Setiap tanda diberi jarak satu meter, harapannya tidak ada kerumuman di jalan. ”Jadi protokol kesehatan ini tidak hanya di ruangan, namun juga di jalan,” papar dia. Mengaca tingginya angka Covid-19 di Jombang, penerapan physical distancing diyakini menjadi salah satu cara memutus mata rantai Covid-19. ”Kita harapkan tanda ini diperhatikan dan tidak sekedar dilihat oleh pengendara,” tegasnya.

Saat ini, baru di ruas jalan Jl KH Wahid Hasyim yang diberlakukan tanda jarak. ”Ke depan akan membuat tanda jarak bagi pengguna kendaraan roda dua di ruas jalan protokol yakni Jl A Yani dan Jl Gus Dur,” pungkas Hartono.

Dinilai Tak Jelas, Kebijakan Jalur Tertib Physical Distancing Dipertanyakan

PENERAPAN jalur tertib Physical Distancing  dengan menutup sejumlah jalur pada jam-jam tertentu mendapat sorotan kalangan pemerhati publik. Ahmad Sholikin Ruslie, menilai kebijakan tersebut tidak jelas arahnya.

”Penerapan jalur tertib itu saya rasa kurang tepat, karena apa tujuannya? alasan yang mendasarinya? kenapa hanya empat ruas? Dan mengapa pada jam tersebut penutupannya?,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Dikatakannya, setiap tindakan harus bisa dipertanggung jawabkan secara akademis, analitis dan sosiologis. ”Tidak boleh rakyat hanya jadi kelinci percobaan dari sebuah kebijakan yang tidak jelas dari pemimpinnya,” katanya.

Dirinya menambahkan, seluruh kebijakan harus dijelaskan dengan gamblang ke publik. Bahkan, ia juga bingung dengan kebijakan rekayasa jalur itu.  ”Saya saja bingung dengan kebijakan pemerintah ini, apalagi masyarakat umum. Kebijakan penanganan dan penanggulangan serta antisipasi Covid-19 jangan hanya persoalan jaga jarak dan lalu lintas tapi bagaimana menyelesaikan secara tuntas, pastinya juga keluar anggaran besar,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan jalur tertib Physical Distancing  patut dievaluasi, sejauhmana efektivitasnya menekan angka persebaran Covid-19. ”Harusnya kebijakannya harus fokus, dimana titik persebaran, misal seperti klaster pasar Peterongan bagaimana itu bisa diantisipasi dengan langkah-langkah yang terukur, bukan malah fokus di nutup jalan-jalan seperti itu,” imbuhnya.

Dia mempertanyakan, sampai kapan keadaan ini terjadi, jika pemimpinnya membuat kebijakan tanpa arah. ”Bahkan masalah bantuan dari pihak swasta untuk penangan Covid-19 juga saling lempar serta tidak ada transparansi,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat memberikan contoh yang baik. Rakyat disuruh rapid test. Bahkan orang habis bepergian dikarantina tidak jelas sampai kapan selesai. ”Rapid test  dan swab kadang-kadang juga tidak jelas kapan hasilnya turun, RSUD beli alat juga seperti itu, ditambah lagi RSUD, puskesmas tidak mau melayani rapid test mandiri” katanya.

Tidak hanya itu, masalah penanganan pedagang kaki lima masih karut-marut. Selain itu terkait masalah bantuan. ”Hal-hal seperti ini harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berilah contoh yang baik rakyat ini,” pungkasnya.

Data yang dihimpun, sedikitnya empat jalur yang ditutup terkait Rabu(15/7) penerapan jalur tertib Physical Distancing, di antaranya sepanjang jalan KH Wahid Hasyim, sepanjang jalan A Yani, sepanjang jalan RE Marthadinata, jalan Kusuma Bangsa, jalan Pattimura, sepanjang jalan Dr Soetomo, jalan Wahidin Sudiro Husodo. Penutupan jalan dimulai pukul 20.00 – 04.00.

Sebut untuk Batasi Aktivitas Warga

SEMENTARA itu, kebijakan penerapan jalur physical distancing untuk membatasi aktivitas masyarakat, khususnya di jam malam. Pasalnya, masih minimnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran Covid-19.

Hal ini disampaikan Budi Winarno, Humas Tim Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 (GTPP) Kabupaten Jombang kemarin.

Adanya penutupan sejumlah jalur ini lanjut ini, agar masyarakat patuh di rumah dan intinya membatasi masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar. ”Intinya hanya membatasi masyarakat saja,” katanya.

Ditanya terkait efektivitas penerapan jalur tertib physical distancing, Budi menjelaskan, dari sisi efektif tidaknya itu kembali tergantung pada masing-masing individu. Karena ini tidak bisa mengukur seberapa efektif tingkat penyebaran. ”Kalau diukur efektif atau tidak itu tidak bisa. Karena meski sekarang sudah ditutup besok tidak ada penyebaran itu tidak bisa,” bebernya.

Ini dikarenakan, secara tata waktu sebelum-sebelumnya pasien terpapar sudah melakukan kegiatan tersebut juga tidak tahu.

Saat kembali ditanya, kenapa penerapan dilakukan pukul 20.00-04.00, Budi menyebut dikarenakan pada jam tersebut masih banyak aktivitas khususnya masyarakat yang ingin nongkrong. ”Ini untuk membatasi kerumunan masyarakat yang nongkrong,” pungkas Budi.

(jo/ang/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia