alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Asal Mendesak, ASN Pemkab Jombang Kembali Boleh Perjalanan Dinas

16 Juli 2020, 09: 06: 54 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) Muhammad Nasrullah

Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) Muhammad Nasrullah (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Setelah empat bulan tak boleh melakukan perjalanan dinas karena pandemi Covid-19, kini aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Jombang sudah diperbolehkan melakukan perjalanan dinas. Asalkan perjalanan itu dilakukan karena bersifat mendesak dengan tetap memerhatikan daerah sebaran Covid-19.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat edaran (SE) MenPAN RB Nomor 64/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. Dalam SE yang ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo 13 Juli itu mengatur beberapa hal.

Salah satunya  memerhatikan status penyebaran Covid-19 daerah tujuan berdasarkan peta zonasi risiko yang ditetapkan tim Gugas PP. Termasuk memperoleh surat tugas yang ditandatangin pejabat setingkat eselon II atau kepala dinas.

Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) Muhammad Nasrullah mengatakan, surat MenPAN RB itu baru diterima beberapa waktu lalu dan sudah disosialisasikan ke semua SKPD. ”Memang sesuai SE diperbolehkan, namun ada beberapa ketentuan yang perlu dipahami,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin (15/7).

Ia menyebut, sejak SE tersebut diedarkan ke semua OPD, belum ada satupun diantara mereka yang melakukan perjalanan dinas. Bahkan SKPD tingkat provinsi maupun pusat rata-rata tidak mengadakan perjalanan dinas dan mengganti dengan rapat secara virtual. ”Jadi rapatnya via online,” tambah dia.

Dalam SE tersebut, lanjutnya, perjalanan dinas dilakukan dengan penuh kehatian-hatian sesuai tingkat urgensi kegiatan yang akan diikuti. ”Bahkan ada beberapa SKPD tujuan yang mewajibkan setiap ASN yang akan datang wajib membawa surat keterangan sehat bebas Covid-19 atau rapid test,” jelas Nas, sapaan akrabnya. 

Apalagi, anggaran perjalanan dinas ASN di lingkup Pemkab Jombang banyak yang dipangkas saat refocusing penanggulangan Covid-19. ”Kalau ditanya memang masih ada beberapa SKPD saja, itu memang disiapkan untuk hal-hal yang bersifat urgent,” papar dia.

Dari sepengetahuannya, hanya ada satu perjalanan dinas yang dilakukan sejak beberapa minggu terakhir. ”Kemarin ada satu ke Biro Hukum Pemprov Jatim untuk mengambil dokumen hasil evaluasi perda yang bersifat urgent. Disanapun diberlakukan protokol kesehatan secara ketat,” pungkasnya.

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia