alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Prajabatan Terkendala Pandemi, 105 CPNS di Jombang Belum Diangkat

15 Juli 2020, 17: 42: 00 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Seleksi CPNS formasi Kabupaten Jombang 2018 lalu di SLG Kediri.

Seleksi CPNS formasi Kabupaten Jombang 2018 lalu di SLG Kediri. (Dok Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG -  Meski sudah dinyatakan lolos seleksi penerimaan CPNS 2018. Hingga kini sebanyak 105 CPNS Jombang belum bisa diangkat menjadi PNS. Menyusul tertundanya diklat prajabatan.

Kepala BKDPP Kabupaten Jombang Senen membenarkan molornya pengangkatan 105 CPNS seleksi 2018 menjadi PNS. Penyebabnya, mereka belum menjalani pelatihan dasar atau yang umum disebut diklat prajabatan.

”Masih ada 105 orang CPNS 2018 yang belum mengikuti latsar. Sehingga mereka sampai sekarang masih berstatus capeg (calon pegawai), belum sah diangkat sebagai PNS. Karena untuk menerbitkan SK pengangkatan, butuh sertifikat latsar,” terang Senen.

Dia menambahkan, rencana awal 105 CPNS itu bakal menjalani latsar di BPSDM Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2019. Namun di tengah jalan, latsar itu tidak bisa digelar di Surabaya. ”Pihak BPSDM provinsi tidak siap untuk menerima 105 orang peserta latsar,” lanjutnya.

Kondisi itu membuat Pemkab Jombang memindahkan lokasi latsar ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. ”Rencananya latsar di Jogja pada awal tahun ini. Ternyata terjadi pandemi Covid-19, sehingga latsar itu tidak bisa digelar,” imbuh Senen.

Hingga kini pihaknya masih belum tahu kapan latsar kembali dijadwalkan. ”Belum tahu, karena sampai sekarang masih ada larangan untuk pengumpulan massa. Yang jelas latsar ini wajib diikuti CPNS. Sepanjang belum latsar, mereka belum bisa diangkat sebagai PNS,” tambah Senen.

Untuk diketahui, total ada 396 orang yang lolos sebagai CPNS pada seleksi 2018. Dari jumlah itu, 105 belum menjalani latsar. Sisanya sudah resmi diangkat sebagai PNS, dan sudah menerima gaji pokok secara utuh. ”Mereka sudah penempatan di OPD masing-masing, hanya belum diangkat saja. Jadi upah mereka masih 80 persen dari gaji pokok golongan III/a,” pungkas Senen.

Pengangkatan Calon PPPK Juga Tak Jelas

SEMENTARA itu, 325 honorer di Jombang yang lulus seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) hingga kini belum juga jelas. Pasalnya, SK dari pusat belum turun.

Senen, Kepala BKDPP Kabupaten Jombang mengatakan, kewenangan pengangkatan PPPK merupakan kewenangan pusat.

Sampai saat ini lanjut Senen, belum pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai pengangkatan PPPK. ”Belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat,” katanya.

Karena belum resmi diangkat, menurut Senen calon PPPK masih menerima gaji sesuai kemampuan OPD masing-masing. ”Kami sendiri juga belum tahu kapan pengangkatan itu. Jadi gajinya masih ikut OPD,” lanjutnya.

Terpisah, Ipung Kurniawan, perwakilan tenaga honorer eks K2 mendorong agar ratusan honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi PPPK segera diangkat.

Dia menambahkan, setelah dinyatakan lulus tes. Sebanyak 325 honorer yang lolos seleksi penerimaan PPPK 2019 sudah menyelesaikan pemberkasan. ”Pemberkasan sudah bahkan langsung dikirim ke pusat Maret. Tapi sampai sekarang SK pengangkatan belum juga turun,” katanya.

Karena SK belum turun, Ipung mengatakan para honorer eks K2 belum menerima gaji layaknya PPPK. ”Mereka sudah tes sudah sejak bulan Februari tahun lalu dan sudah melakukan pemberkasan. Sampai bulan ini belum juga diangkat sebagai PPPK,” tambahnya.

(jo/mar/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia