alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Datangi Gedung DPRD Jombang, Keluarga Pasien Covid-19 Tagih Janji

15 Juli 2020, 14: 19: 36 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Sejumlah keluarga pasien Covid-19 mendatangi gedung DPRD Jombang, Selasa kemarin (14/7). Selain menagih bantuan uang yang dijanjikan pemerintah kepada keluarga pasien positif.

Sejumlah keluarga pasien Covid-19 mendatangi gedung DPRD Jombang, Selasa kemarin (14/7). Selain menagih bantuan uang yang dijanjikan pemerintah kepada keluarga pasien positif. (AZMY ENDIYANA/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG - Sejumlah keluarga pasien Covid-19 mendatangi gedung DPRD Jombang, Selasa kemarin (14/7). Selain menagih bantuan uang yang dijanjikan pemerintah kepada keluarga pasien positif. Mereka juga mempertanyakan lamanya hasil uji swab yang lama.

Sekitar pukul 10.00, kedatangan keluarga pasien Covid-19 ini tidak langsung ditemui wakil rakyat. Setelah 30 menit  agenda hearing kepala puskesmas se-Jombang selesai, barulah mereka ditemui perwakilan anggota dewan.

Salah satu keluarga pasien Maria Puspitaningrum, 35, warga Dusun Pajaran, Desa/Kecamatan Peterongan menyampaikan suaminya dikarantina di rumah isolasi gedung tenis indoor sejak 22 hari lalu. Selama itu juga dia tidak menerima bantuan dari pemerintah. Baik bantuan sosial dari pemerintah pusat hingga daerah, maupun bantuan uang tunai khusus untuk keluarga pasien Covid-19 yang pernah dijanjikan.

“Tidak ada bantuan sama sekali,” ujarnya. Maria sehari-hari  makan seadanya lantaran tidak ada penghasilan. Suaminya  yang selama ini menyongkong kebutuhan keluarga tidak bisa bekerja. Karena itu ia berharap suaminya dikeluarkan dari rumah isolasi dan berharap ada bantuan sosial yang diberikan pemerintah. “Mudah-mudahan suami saya cepat dipulangkan,” tandasnya.

Joko Fattah Rochim pendamping warga menyebut, penanganan Covid-19 di Jombang tidak jelas. Hasil uji swab yang dikeluarkan juga terlalu lama. “Setelah hasil rapid reaktif langsung dikarantina, padahal menunggu hasil uji swab juga lama. Bahkan ada satu bulan lebih dikarantina. Ini kan tidak jelas,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, ada beberapa terkonfirmasi positif yang boleh melakukan isolasi mandiri seperti kepala desa di Kecamatan Mojowarno. “Kenapa yang hasil rapid tes reaktif disuruh karantina, tapi yang positif bisa isolasi mandiri,” sindir dia.

Ia juga menagih janji Pemkab Jombang yang akan memberi bantuan untuk keluarga pasien positif Covid-19. Namun sampai sekarang keluarga pasien yang dikarantina belum juga  mendapat bantuan. “Ini sudah dikarantina lama, tapi tidak mendapat bantuan, keluarganya terus bagaimana,” tegasnya.

Menanggapi keluhan keluarga pasien Covid-19 ini M Syarif Hidayatullah Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang akan segera membicarakan secara internal, untuk selanjutnya disampaikan ke Bupati Jombang. Dirinya juga menyayangkan janji bantuan uang tunai yang belum diberikan. Bisa dimaklumi bila keluarga yang dikarantina tidak bisa mencari nafkah. “Karena beban mereka itu banyak,” ungkapnya.

Ia menyebut janji yang tidak teralisasi pasti menjadi preseden buruk bagi Pemkab Jombang. “Karena pasien itu butuh bahagia, kalau nggak ada sumbangsih dari pemerintah, tingkat kesembuhan juga akan berkurang,” tegasnya. Tidak hanya itu, dia juga menyoroti hasil uji swab yang terlalu lama hingga satu bulan lebih.

Hasil uji swab yang lama ada kemungkinan data yang terselip. “Kalau tidak terselip kenapa lama sekali, harusnya itu cepat keluar. Ini harus menjadi perhatian tim Gugas PP Covid-19,” tegasnya seraya minta penggunaan mesin PCR dimaksimalkan agar bisa diketahui lebih cepat.

Tahap Pertama 122 KK

SEMENTARA itu, bantuan sosial berupa stimulus kepada keluarga pasien Covid-19 tahap pertama diberikan kepada 122 KK. Bantuan senilai Rp 1 juta ini untuk setiap KK yang terkonfirmasi positif. 

“Kita menerima data dari dinkes, kemudian kita padankan dengan Dispendukcapil, jumlah itu sudah melalui tahap verifikasi dari desa,” ungkap M Saleh Kepala Dinsos Jombang kemarin.

Bantuan stimulus itu hanya diberikan kepada keluarga pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan harus menjalani isolasi. Syaratnya tetap sama, yaitu tidak boleh dobel bantuan juga disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari desa.

Dobel dalam hal ini menurut Saleh adalah bantuan dari pemerintah. Sedangkan bantuan dari pihak ketiga atau swasta tidak dilarang. Termasuk swadaya masyarakat yang aktif gotong royong memberikan sumbangsih berupa makanan dan minuman juga tidak dilarang.

“Boleh menerima bantuan dari CSR, bantuan warga masyarakat, baznas itu tidak dilarang,” jelasnya. Ia menjelaskan, pencairan tahap pertama dilakukan melalui Bank Jombang dan hanya diberikan sekali. Artinya, bantuan tidak sama dengan bantuan lain yang diterimakan setiap bulan.

Dijelaskannya, bantuan tersebut diambilkan dari dana belanja tak terduga (BTT) Pemkab Jombang. Saleh tak bisa menjelaskan, sampai berapa tahap pemberian bantuan ini dilakukan. “Ini memang beda dengan bansos biasanya, update data dinamis melalui dinkes. Jadi sampai berapa tahap kita belum bisa memastikan karena jumlah pasien sampai sekarang terus bertambah,” pungkas dia.

(jo/yan/wen/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia