alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pandemi Korona, Pembangunan Mall Pelayanan Publik di Jombang Batal

14 Juli 2020, 16: 17: 26 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Rapat dengar pendapat dengan sejumlah OPD kemarin terkait pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan Mall Pelayanan Terpadu.

Rapat dengar pendapat dengan sejumlah OPD kemarin terkait pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan Mall Pelayanan Terpadu. (AZMY ENDIYANA Z/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Rencana Pemkab Jombang membangun mall pelayanan publik batal. Ini setelah rapat dengar pendapat dengan sejumlah OPD kemarin terkait pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan Mall Pelayanan Terpadu.

”Jadi nanti perda mall pelayanan terpadu akan dicabut,” ujar Mohammad Muhaimin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang kemarin. Dengan dicabutnya regulasi itu maka pembangunan mall pelayanan terpadu yang memerlukan anggaran hingga Rp 100 miliar, secara otomatis  batal.

“Kalau rencana awal tahun 2021 mulai pengadaan mall pelayanan publik. Untuk alokasi anggarannya di APBD Kabupaten sebesar Rp 10 miliar, dan P-APBD sebesar Rp 40 miliar sehingga total Rp 50 miliar,” tegas Muhaimin.

Dalam kesepakatan itu, lanjutnya, selain dihadiri Bagian Hukum, ada juga BPPKAD dan Bappeda. “Dan sekarang menunggu rekomendasi dari Pemprov Jawa Timur,” ujarnya. Ia menegaskan, dibatalkannya pembangunan mall pelayanan publik itu lantaran anggaran yang sedianya digunakan itu dialihkan untuk pemulihan perekonomian terdampak Covid-19. ”Sehingga tidak memungkinkan anggaran tahun depan,” tegasnya.

Sementara itu, Budi Nugroho Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memastikan, pembangunan mall pelayanan publik batal dikerjakan tahun 2021 mendatang. ”Karena Covid-19 ini keuangan menjadi amburadul semua, sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan,” ujar dia.

Budi tak bisa memastikan proyek pembangunan mall pelayanan itu nanti akan berlanjut atau tidak. ”Kita masih belum bisa memastikan, melihat sisi keuangan terlebih dulu,” imbuhnya. Terlebih, pembangunan mall membutuhkan biaya yang cukup besar hingga Rp 50 miliar.

Keputusan menghentikan pembangunan mall pelayanan publik ini lantaran lebih mengutamakan pemulihan ekonomi terdampak Covid-19. ”Jadi nanti pemulihan stimulus perekonomian seperti bantuan permodalan,” tegasnya.

Budi menyebut, tahun depan pekerjaan proyek fisik sepertinya juga belum normal. Seandainya ada proyek fisik pun akan berbentuk program padat karya. Kecuali satu proyek fisik penataan Jl KH Wahid Hasyim yang masih dipertahankan dengan anggaran sekitar Rp 20,5 miliar.

”Hanya itu yang dipertahankan, lainnya kemungkinan masih ditunda, dengan melihat perekonomian nanti,” pungkas pria yang pernah menjabat Kepala Dinas P dan K Jombang ini.

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia