alexametrics
Selasa, 11 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pemangkasan Eselon, Pemkab Jombang Tunggu Instruksi Pusat

13 Juli 2020, 16: 57: 52 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Bambang Suntowo Kabag Organisasi Setdakab Jombang

Bambang Suntowo Kabag Organisasi Setdakab Jombang (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Usai mengirimkan 28 nama ASN eselon IV atau setara kepala seksi ke Kemendagri. Hingga kini pemkab masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat.

Bambang Suntowo Kabag Organisasi Setdakab Jombang menerangkan, meski sudah ada 28 nama ASN eselon IV atau setara kepala seksi dikirim ke Kemendagri, hingga kini belum ada aturan lebih lanjut. “Jadi untuk selanjutnya kami menunggu aturan terbaru dari pusat,” kata Bambang dikonfirmasi.

Dijelaskan, berubahnya tugas ke fungsional berdampak masing-masing karir ASN. “Intinya jangan sampai yang menjadi fungsional ini nanti bisa menghambat karirnya. Karena disitu nanti penilaiannya istilahnya angka kredit, jadi bukan lagi struktural atau empat tahunan, “ imbuh dia.

Sebab menurut Bambang, karir pejabat ASN yang berada di struktural setiap empat tahun pasti ada kenaikan tingkat. “Jadi sturtural itu kan empat tahun naik tingkat, kalau fungsional ini nanti bagaimana. Kita masih nunggu aturan lanjutnya,” sambung Bambang.

Terpenting masih menurut Bambang, adanya penghapusan itu justru tak berdampak pada karir masing-masing ASN. “Yang jelas karir yang fungsional ini nanti harus dijamin,” ungkap dia.

Dikatakan, ketika nantinya sudah dihapus maka masing-masing bakal dijabat koordinator. “Jadi bukan hilang, tetapi dipegang tenaga fungsional. Semacam koordinator seksi apa begitu, namanya sudah bukan lagi kepala seksi (kasi, Red),” pungkas Bambang.

Sebelumnya, Pemkab Jombang mengusulkan 28 aparatur sipil negara (ASN) eselon IV atau setara kepala seksi (kasi) terkait pemangkasan eselon struktural ke fungsional menyusul adanya edaran dari pusat.

Semua ASN itu berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengeluarkan rekomendasi perizinan.

Bambang Suntowo Kabag Organisasi Setdakab Jombang mengungkapkan, data 28 ASN itu sudah dikirim ke Gubernur Jawa Timur dan ditindaklanjuti ke Kemendagri. “Jadi yang terakhir kami pakai pedoman surat dari Kemendagri, ditahap pertama ini eselon IV di DPMPTSP dan OPD yang memberikan rekomendasi perizinan,” katanya dikonfirmasi Jumat (10/7).

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia