alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Tarif Rapid Test Dipatok Rp 150 Ribu, RSUD Jombang Akui Keberatan

13 Juli 2020, 16: 56: 16 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Rapid Test

ILUSTRASI: Rapid Test (WENNY ROSALINA/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Kebijakan Kemenkes mematok tarif pelayanan rapid test sebesar Rp 150 ribu dirasa memberatkan rumah sakit di daerah. Salah satunya RSUD Jombang memilih menghentikan sementara layanan rapid test mandiri.

”Sejak SE itu diundangkan, kita sementara menghentikan pelayanan rapid test mandiri,” terang direktur RSUD Jombang dr Pudji Umbaran, kemarin.

Bukannya tanpa alasan, dari perhitungan yang dilakukan rumah sakit, jika memaksakan melayani rapid test mandiri dengan tarif Rp 150 ribu, hitungannya RSUD merugi dari sisi pengelolaan keuangan selain itu juga kesulitan saat ada audit dari BPK (badan pemeriksa keuangan).

dr Pudji menambahkan, biaya rapid test di RSUD Jombang secara keseluruhan Rp 300 ribu. Dengan rincian untuk alat dasar rapid test dibeli dengan harga Rp 165 ribu belum termasuk jarum, penyedot darah, APD petugas, tenaga petugas, dan biaya dokter.

Jika proses rapid test ditotal, keluar angka Rp 225 ribu. Selebihnya untuk biaya retribusi dan jasa dokter yang mengeluarkan surat pernyataan sehat. ”Nah kalau dipaksakan harus Rp 150 ribu, kan tidak bisa,” tambahnya.

Menurutnya, stok alat rapid test yang dimiliki RSUD sekarang ini merupakan pengadaan lama, waktu itu harganya masih tinggi. ” Karena kita beli alat pas di tengah pandemi, jadi waktu lagi mahal-mahalnya, kalau sekarang beli lagi, kita kan masih punya, ya tidak bisa beli lagi. Akan lebih bijak jika kita diberi waktu untuk menghabiskan yang masih ada, atau kalau memang ada subsidi ya berikan subsidi, atau ada bantuan alat,” imbuhnya.

Saat ditanya berapa stok alat rapid test milik RSUD, pihaknya belum bisa menyampaikan data pasti. ”Kalau stoknya saya tdk hafal.  Waktu itu pengadaan kita Sekitar 1.000 kit, saat ini sisa berapa saya tidak hafal,” bebernya.

RSUD Jombang tak berani memaksakan pelayanan rapid test, sebab jika dipaksakan melakukan pelayanan rapid test mandiri, selain merugi, rumah sakit juga akan mengalami kesulitan saat audit dengan BPK. ”Itu yang menjadi pertimbangan kita,” bebernya.

Pemberhentian pemeriksaan rapid test di rumah sakit milik pemerintah diakuinya bakal berimbas pada masyarakat yang membutuhkan surat keterangan sehat mandiri. Masyarakat harus mencari tempat rapid test yang lain selain di rumah sakit milik pemerintah.

”Ya itu yang tidak tahu, masyarakat harus cari tempat lain untuk melakukan rapid test mandiri, karena kita mungkin bisa memaksakan merugi, tapi kalau rumah sakit milik pemerintah, kalau ada audit dari BPK kita yang sulit,” ungkap dr Pudji Umbaran.

Menurut dr Pudji, rapid test tidak hanya bisa dilakukan di rumah sakit saja, tapi juga bisa dilakukan di klinik maupun di rumah sakit swasta. Namun dengan syarat sudah berizin dan memiliki tenaga sekaligus dokter yang mumpuni.

Karena rapid test di RSUD Jombang dihentikan, maka alat yang sudah terlanjur dibeli dipakai untuk pelayanan rawat inap dan operasional rumah sakit.

Disinggung sampai kapan RSUD menghentikan layanan rapid test, Pudji belum bisa memastikan. ”Itu kita juga belum bisa mamastikan. Sampai kapannya,”singkatnya.

Sepertu diketahui, adanya patokan tarif rapid test tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020. SE yang ditandatangani Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo itu ditetapkan bahwa besaran tarif berlaku bagi masyarakat yang melakukan tes atas permintaan sendiri.

(jo/wen/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia