alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Data Donasi Pihak Ketiga Tak Jelas, Inspektorat Jombang Beri Warning

12 Juli 2020, 09: 51: 25 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Covid-19.

ILUSTRASI: Covid-19. (Istimewa)

Share this      

JOMBANG – Banyaknya sorotan miring terkait pengelolaan bantuan pihak ketiga yang diserahkan ke pemkab direspons Inspektorat. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengaku sudah menaruh perhatian terkait hal itu.

”Jadi dalam setiap rapat koordinasi, kita juga mengingatkan agar semua bantuan dicatat, dibukukan,” tegas Eka Suprasetya Inspektur Kabupaten Jombang, kemarin.

Dia menambahkan, terkait hal ini pihaknya akan terus melakukan monitoring. ”Saya akan lihat dulu. Kalau dari aturannya sudah jelas, semua harus dibukukan, harus diadministrasi, aturannya begitu,” tegasnya.

Yang menjadi persoalan menurut Eka selama ini bantuan dari pihak ketiga tidak jadi satu. Ada yang langsung melalui SKPD terkait, misalnya rumah sakit, ada yang melalui Dinkes (Dinas Kesehatan) dan juga BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Bahkan ada juga yang langsung didistribusikan sendiri, tapi sebelumnya secara simbolis diberangkatkan bupati. ”Yang seperti ini kan tidak bisa tercatat, kalaupun tercatat tidak bisa masuk konektivitas kita, sebab tidak diserahkan. Saya akan cari datanya,” bebernya.

Terkait sumbangan pihak ketiga memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya dia yakin semua penerimaan sumbangan pasti tercatat. ”Yang jelas, mereka membukukan, mereka mencatat sesuai yang diberikan dari pihak ketiga,” bebernya.

Katakanlah rumah sakit lanjut Eka, menerima bantuan apa saja, dari mana dan didistribusikan kemana, juga bantuan melalui BPBD. ”kita punya data, di Asisten 1 juga ada datanya. Insyaallah semua tercatat. Kita tidak berani kalau tidak tercatat. Kita juga warning, jadi kalau ada permintaan dari BPK(Badan Pemeriksa Keuangan), dari BPKP( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) kita juga bisa melaporkan,” tegasnya.

Karenanya, aturannya juga sudah jelas, semua harus dicatat. ”Walaupun melalui video telekonferensi, diharapkan minimal tercatat. Kalaupun tidak tahu distribusinya kemana, tetap dicatat,” singkat mantan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia