alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Khawatir Rugi Akibat SE Menkes, Rapid Test Mandiri di Jombang Stop

12 Juli 2020, 09: 36: 21 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Rapid Test

ILUSTRASI: Rapid Test (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Layanan rapid test mandiri di dua rumah sakit plat merah di Jombang dihentikan. Menyusul turunnya Surat Edaran (SE) Kemenkes tentang besaran tarif tertinggi pemeriksaan rapid test Rp 150 ribu.

Data yang dihimpun, SE Menkes Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi ini dikeluarkan kemarin (6/7), dan ditandatangani Bambang Wibowo Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes.

Ada empat poin utama dalam SE itu. Pertama batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi Rp 150 ribu. Kedua, besaran tarif tertinggi berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test antibodi atas permintaan sendiri. Ketiga, pemeriksaan rapid test antibodi dilaksanakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan. Keempat, agar fasilitas pelayanan kesehatan atau pihak yang memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test antibodi dapat mengikuti batasan tarif tertinggi yang ditetapkan.

Direktur RSUD Jombang dr Pudji Umbaran membenarkan surat edaran Kemenkes yang sudah diterima tersebut. Namun karena batasan harga yang dikeluarkan Kemenkes dinilai memberatkan, maka pelayanan rapid test mandiri dihentikan. ”Setelah kami hitung, unit cost tidak sesuai dengan instruksinya maka kami menghentikan layanan rapid mandiri,” ujarnya.

Dijelaskan, harga alat rapid test per unit dibanderol Rp 165 ribu yang didapatkan dari pihak ketiga. Kemudian jika dijual Rp 150 ribu maka akan merugi. ”Belum lagi untuk pengambilan darah, APD dan lain-lain sehingga kalau kita adakan secara akuntansi tidak sesuai,” tambah dia.

Lebih dari itu, bila tetap diadakan rapid test mandiri, maka akan ada diaudit dari BPK karena tarif yang dikeluarkan tidak sesuai dengan instruksi Kemenkes. ”Daripada nanti menimbulkan permasalahan saat diaudit, lebih baik kami hentikan sementara,” paparnya.

Sebelumnya, rapid test mandiri di RSUD Jombang dibanderol Rp 300 ribu. Besaran tarif itu disesuaikan dengan hitungan unit cost dan diputuskan dalam surat direktur RSUD Jombang.

Hal senada disampaikan dr Achmad Iskandar Dzulqornain Direktur RSUD Ploso yang juga memutuskan tidak melayani rapid test mandiri. Sejak munculnya SE dari Kemenkes. ”RSUD Ploso tidak melayani rapid test mandiri lagi sejak muncul edaran itu karena tidak imbang dengan harga beli,” ujar dia.

Ia lantas menguraikan perhitungan secara rinci. Satu alat rapid test dihargai Rp 165 ribu itu belum termasuk pelayanan, APD sekali pakai, jasa petugas dan bahan habis pakai seperti sarung tangan dan lain-lain. ”Sehingga kami hentikan dan kalau ada warga yang mengajukan layanan itu kami sarankan ke RS lain,” tambahnya.

Beberapa hari lalu, lanjutnya, sempat beredar informasi di media sosial jika ada alat rapid test buatan dalam negeri yang dibanderol dengan harga Rp 75 ribu. ”Namun belum ada satu pun yang dapat menunjukkan dimana alat tersebut bisa didapat dan bagaimana akurasinya,” pungkas Iskandar.

Dewan Minta Semua RS Ikuti SE Kemenkes

SEMENTARA itu Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang M Syarif Hidayatulloh menyebut, layanan rapid test mandiri di rumah sakit harus disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan Kemenkes.

”Setelah ada  SE itu berharap semua rumah sakit, tidak hanya milik pemerintah daerah namun puskesmas dan rumah sakit swasta menyesuaikan,” ujarnya kemarin (10/7). Dia menyebut, tarif rapid test di sejumlah rumah sakit selama ini rata-rata dipatok Rp 300 ribu. Dia sendiri tidak mengetahui siapa dan kriteria apa dasar penetapan tarif tersebut.

”Kalau menurut saya memang harga itu terlalu mahal bagi masyarakat. Sekarang Menkes sudah menyatakan tertinggi Rp 150 ribu berarti mereka sudah menghitung harga alat sesuai ongkos rapid test,” tambahnya. Ia menyayangkan jika masih ada rumah sakit atau puskesmas yang memasang tarif di luar ketentuan.

Dikhawatirkan, rapid test akan menjadi ajang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. ”Kami berharap RS tidak mencari keuntungan dalam pandemi ini,” terangnya. Lebih dari itu, dirinya meminta pemkab segera menyosialisasikan ketentuan tersebut ke jajaran di bawahnya. ”Serta memberi sanksi bagi puskesmas atau rumah sakit yang tidak mematuhi SE tersebut,” tegas dia.

Penegasan sama disampaikan Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi. Dengan ketentuan tarif tersebut masyarakat tak lagi terbebani biaya yang harus dikeluarkan mandiri. ”Karena selama ini kan banyak masyarakat yang butuh rapid test, jadi kalau Menkes sudah menetapkan harga segitu tentu meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Karena itulah guna menindaklanjuti SE tersebut, pihaknya meminta pemkab segera melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim. Khususnya, mengenai implementasinya di Kabupaten Jombang. ”Harus ada koordinasi yang jelas sebelum nanti diterapkan di Jombang,” pungkas Mas’ud.

(jo/ang/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia