alexametrics
Kamis, 13 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pemkab Jombang Masih Tunggu Aturan Pemangkasan Eselon ASN

10 Juli 2020, 07: 37: 48 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Senen, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang.

Senen, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang. (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Rencana pemerintah pusat melakukan pemangkasan eselon aparatur sipil negara (ASN) yang ditarget rampung akhir tahun, belum bisa dilakukan. Sebab, Pemkab Jombang masih menunggu aturan lebih lanjut terkait mekanisme pemangkasan eselon itu.

Senen Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang menerangkan, sampai saat ini surat tindak lanjut pemangkasan eselon masih belum turun. “Yang jelas terkait regulasi itu belum ada, artinya belum ada aturan lagi yang disampaikan Kementerian PAN-RB ke kabupaten,” katanya Kamis kemarin (9/7).

Dijelaskan, rencana pemangkasan eselon ASN itu memang sudah didengar. Hanya saja, mekanisme pemangkasan dari pejabat struktural ke fungsional itu belum ada surat resmi yang diterima. “Íntinya sekarang nunggu pusat, bagaimana mekanismenya nanti,” imbuh dia.

Kendati begitu, dia tak menampik bila sebelumnya pemerintah pusat juga mengeluarkan surat terkait penghapusan eselon III, eselon IV dan eselon V dari struktural ke jabatan fungsional. “Jadi dulu memang ada terkait pelayanan publik digantikan fungsional. Surat yang pernah ada hanya itu, belum ada perkembangan terakhir,” sambung Senen.

Sehingga dia sendiri belum berani apakah rencana pusat melakukan pemangkasan eselon juga berkaitan dengan surat yang dikirim sebelumnya atau tidak. “Ýang jelas belum ada gambaran,” terang dia.

Lebih lanjut disampaikan, merujuk surat yang diterima saat itu pemkab juga sudah bergerak dengan melakukan inventarisir ASN. “Dulu kita hanya diminta inventarisir terkait jabatannya. Artinya tidak mengusulkan ini yang dialihkan ke fungsional,” terangnya lagi.

Meski tak disebutkan total ada berapa, Senen menyebut setiap ASN dilingkup OPD sudah dilakukan pendataan. Seluruh data ASN sudah diserahkan, namun tidak dikoordinir di BKD. “Karena masing-masing OPD yang mengrim,” pungkas Senen.

Sebelumnya, rencana penghapusan eselon III dan eselon IV di awal tahun, tampaknya belum sepenuhnya kelar. Hingga awal Januari lalu, pemkab juga masih menunggu keputusan pusat seperti apa.

Bambang Suntowo Kabag Organisasi Setdakab Jombang pernah menerangkan, pemetaan dan pendataan dua eselon yang dilakukan awal tahun lalu sudah selesai. Bagaimana selanjutnya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Data waktu itu pejabat eselon III dan IV serta fungsional total di Jombang ada 2.010 orang.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia