alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

DPRD Jombang Minta Pemkab Maksimalkan Anggaran Covid-19

10 Juli 2020, 07: 32: 26 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ketua DPRD Mas’ud Zuremi

Ketua DPRD Mas’ud Zuremi (AZMY ENDIYANA Z/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG - Ketua DPRD Mas’ud Zuremi meminta anggaran Covid-19 hasil refocusing sebesar Rp 140 miliar bisa dimaksimalkan. Apalagi perkembangan kasus pasien positif di Jombang masih bertambah dan belum ada tanda-tanda penurunan.

“Kemarin kami sudah meminta laporan terkait penyerapan anggaran Covid-19,” ujarnya dikonfirmasi terpisah kemarin (9/7). Dari laporan yang dia terima, total anggaran yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 di Jombang sebesar Rp 140.420.920.357,63 dan baru terserap Rp 46.688.735.924,67.

”Jadi kurang lebih masih 33 persen, tapi saya harap ini bisa digunakan dengan maksimal. Karena kita sendiri tidak tahu kapan pandemi akan berakhir,” ungkapnya. Sebagaimana peran legislatif yang berfungsi controlling, maka pihaknya tetap akan melakukan pengawasan terhadap laporan pengeluaran anggaran ratusan miliar tersebut.

Dia sendiri mengakui prihatin dengan penanganan yang dilakukan tim Gugas PP Covid-19 Jombang. ”Karena kasus positif di Jombang terus meningkat beberapa minggu terakhir,” ujarnya kemarin.

Meski kebanyakan kasus pasien positif berasal dari warga luar daerah. Akan tetapi, ada beberapa juga yang berasal dari transmisi lokal yang lolos dari perhatian Pemkab Jombang. Terutama tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jombang.

”Kami harapkan pemkab maupun tim Gugas Covid-19 tidak putus asa dan tetap berjuang terus melakukan pencegahan,” tegas dia.

Mas’ud juga memberi warning agar tim Gugas PP Covid-19 Kabupaten Jombang tidak menyalahgunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten. Tidak hanya itu, dia juga meminta laporan terkait dengan bantuan yang sudah diberikan oleh pihak ketiga.

“Bantuan yang sudah diberikan pihak ketiga itu berupa apa saja dan diperuntukkan kemana saja. Apabila ada masyarakat yang menanyakan, kita bisa ikut menjawab,” ungkapnya. Ia menyebut laporan penggunaan bantuan menjadi sangat penting karena anggaran sangat rawan dimainkan.

”Dengan begitu kami juga mengetahui anggaran digunakan untuk apa saja, apakah sudah sesuai apa belum. Apabila memang ada yang tidak sesuai maka kami akan telusuri,” pungkas Mas’ud.

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia