alexametrics
Selasa, 11 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Terkait Sumbangan Pihak Ketiga, Gugas PP Jombang Saling Lempar

10 Juli 2020, 07: 27: 56 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Covid-19.

ILUSTRASI: Covid-19. (Istimewa)

Share this      

JOMBANG – Meski banyak menuai sorotan publik. Hingga kemarin (9/7), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 belum bisa memberikan data lengkap terkait jumlah sumbangan dari pihak ketiga. Alasannya, pencatatan sumbangan tidak dilakukan satu pintu.

“Tidak semua hal saya tahu, termasuk bantuan dari pihak ketiga. Coba ditanyakan ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) atau Dinkes (Dinas Kesehatan),” ungkap Budi Winarno, Humas Gugas PP Covid-19 Jombang saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Budi menambahkan, pendataan memang tidak dilakukan jadi satu. Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menerima bantuan, maka OPD tersebut yang akan mendata bantuan yang diterima. “Tidak dikumpulkan jadi satu,” tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Abdul Wahab Kepala BPBD Jombang yang merupakan Koordinator Bidang Perencanaan Gugas PP Covid-19 Jombang juga mengaku tak tahu. Ia menegaskan, BPBD tidak menangani bantuan/sumbangan pihak ketiga.

“Yang tahu persis Asisten 1, yang saya tahu ada dua OPD yang menangani, yaitu di Bappeda untuk CSR (corporate Social Responsibility) atau perusahaan, dan bagian Kesra untuk Baznas,” ungkap Abdul Wahab kemarin.

Sementara itu, Kepala Bappeda Jombang Budi Nugroho melalui Kasubid Keuangan Investasi dan Kerjasama Pembangunan Ferdy Hartanto mengatakan, sumbangan yang dihimpun di Bappeda hanya dari gabungan CSR perusahaan-perusahaan.

Ferdy menjelaskan, Bappeda sebagai sekretariat forum pelaksana tanggung jawab sosial lingkungan atau biasa disebut CSR gabungan dari perusahaan-perusahaan di Jombang, memang sempat melakukan penggalangan bantuan.

Dari data yang telah dihimpun, hanya ada 350 paket bantuan yang masing-masing paket nilai totalnya adalah Rp 150.000 saja. Yang kemudian akan dibelanjakan per paket berupa lima kilogram beras, dua liter minyak goreng, 10 mie instan, satu kecap botol besar, gula satu kilogram, seperempat kopi, dan dua buah vitamin C.

“Waktu itu bantuannya bisa diberikan dalam bentuk tunai maupun barang. Kita estimasikan nilai per paket Rp 150 ribu. Yang memberikan bantuan ada 18 perusahaan,” tambah Ferdy.

Lebih lanjut Ferdy, pendataan tentang bantuan perusahaan jumlah besar, tidak terdata di Bappeda. Menurutnya itu disebut bantuan pribadi perusahaan, yang sebagian besar diberikan kepada masyarakat sekitar perusahaan, dan kepada bupati secara langsung.

“Itu yang kami tidak tahu, datanya tidak ada di kami, yang ada hanya gabungan CSR, nilainya juga tidak terlalu banyak. Bahkan kami juga tahunya bantuan besar dari perusahaan langsung ke Bupati juga melalui media,” tambahnya.

Namun ia menyebutkan, jika setiap tahun ada laporan CSR yang diberikan kepada pihak manapun. Baik jumlah besar yang disalurkan pribadi perusahaan, maupun yang jumlahnya kecil seperti melalui forum CSR. “Setiap tahun ada laporan ke bupati, baik dalam jumlah besar maupun kecil, ya termasuk yang pribadi. Biasanya kan diberikan kepada ring satu atau masyarakat sekitarnya,” pungkas Ferdy.

Sebelumnya, sikap Gugas PP Covid-19 yang terkesan tidak transparan mengelola sumbangan dari pihak ketiga menuai respons dari DPRD Jombang. Para wakil rakyat mewanti-wanti jangan sampai terjadi penyalahgunaan sumbangan dari pihak ketiga.

“Jangan sampai disalahgunakan apalagi pengelolaan bantuan itu tidak tepat sasaran, karena bantuan itu juga sudah menjadi aset negara,” tegas Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi, kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Menurutnya, berapapun penerimaan sumbangan harus tercatat termasuk penyalurannya kemana harus jelas. “Yang jelas kami ingin tim gugus tugas bisa lebih transparan lagi,” tegasnya.

Senada, M Syarif Hidayatullah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang juga mewanti-wanti pemkab hati-hati mengelola sumbangan pihak ketiga. Jangan sampai sumbangan ini digunakan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. “Kalau sumbangan ini dilaporkan sebagai pembelanjaan kan susah,” tegasnya.

(jo/wen/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia