alexametrics
Sabtu, 15 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dinas Perkim Siap Tuntaskan Pembangunan Drainase KH Mimbar

07 Juli 2020, 10: 15: 39 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kondisi saluran air dan trotoar di Jl KH Mimbar saat ini.

Kondisi saluran air dan trotoar di Jl KH Mimbar saat ini. (ISTIMEWA)

Share this      

JOMBANG – Pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Jombang. Salah satunya perbaikan saluran dan trotoar di Jl KH Mimbar yang terpaksa dilakukan penundaan.

”Berdasar Keputusan Bupati Jombang nomor 188.4.45/145.10.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) tanggal 24 Maret 2020, proyek ini (trotoar JL KH Mimbar,Red) sementara ditunda,” terang Heru Widjajanto,  Kepala Dinas Perkim Kabupaten Jombang.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Perkim juga telah mengadakan rapat bersama Kepala Desa Jombang, Babinsa hingga seluruh ketua RT dan RW di Dusun Sambongduran.

Selain itu,  dalam pertemuan itu, konsultan perencana serta perwakilan dari dinas juga hadir dalam kegiatan itu. ”Selain merumuskan langkah yang akan dilakukan, rapat itu juga digelar sebagai pemberitahuan kepada warga,” lanjutnya.

Heru menyebut, dalam rapat itu akhirnya dihasilkan rumusan berita acara yang dituangkan dalam surat bernomor 600/PPK-II/28.06.01/415.19/2020. Surat itu, berisi semua pihak telah sepakat untuk penundaan pekerjaan drainase. ”Dalam rapat itu, intinya kita semua sepakat pekerjaan akan dilanjutkan kembali setelah kondisi darurat nasional Covid-19 dinyatakan selesai,” imbuh Heru.

Rapat juga membahas terkait permasalahan yang musala Mujahidin yang terdampak pekerjaan proyek nantinya. ”Jadi saat ini, teras musala ini berada di atas rencana trotoar. Harapan dari takmir musala Mujahidin, kegiatan proyek tidak akan merusak atap,” sebutnya.

Namun, takmir musala juga menyampaikan tak keberatan jika teras musala dikembalikan kembali menjadi trotoar. Asalkan kondisi atapnya tetap tidak rusak. Atas tuntutan itu, Heru menyebut Dinas Perkim akan mempertimbangkan fungsi fasiltas umum itu.

Terlebih fasum ini merupakan tempat ibadah dan harus dijadikan satu dalam bagian pekerjaan untuk pembenahan. ”Jadi walaupun nanti ada perbaikan, kami pastikan seluruh bangunan musala akan tetap bisa difungsikan seperti sediakala. Itu yang harus kami pastikan,” pungkasnya.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia