alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Camat Plandaan Sebut Surat Edaran Kades Tondowulan Sudah Tidak Berlaku

05 Juli 2020, 20: 07: 54 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Tampilan foto surat edaran dari Pemerintah Desa Tondowulan yang memicu pro kontra karena bernada ancaman.

Tampilan foto surat edaran dari Pemerintah Desa Tondowulan yang memicu pro kontra karena bernada ancaman. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Surat terbaru yang dikeluarkan Pemdes Tondowulan, menjadikan surat edaran pertama yang sempat viral lantaran ada tulisan bernada ancaman, terkait penerimaan siswa PAUD, dianggap tak berlaku. 

“Jadi surat pertama ancaman itu sudah tidak ada, karena pak kades sudah membuat surat klarifikasi. Sehingga yang dipakai surat kedua,” kata Agus Solihudin Camat Plandaan yang dikonfirmasi Sabtu kemarin (4/7).

Sejauh ini, pihaknya sudah menerima surat kedua yang ditandatangani Kades Tondowulan Wijonarko. Ada tiga poin dalam surat yang diterimanya itu. Selain permintaan maaf, pihak desa juga tidak akan memberi sanksi kepada warga. Sebagaimana yang pernah tertulis pada surat sebelumnya. “Intinya sudah tidak ada ancaman lagi, bahasanya pak kades minta maaf,” imbuh dia. 

Bukan hanya surat klarifikasi, pihaknya juga meminta persoalan PAUD yang tak diminati sehingga selalu kekurangan siswa, agar dirapatkan bersama dengan tokoh masyarakat setempat. “Sudah kami sampaikan untuk mengumpulkan tokoh masyarakat, bagaimana caranya mengangkat PAUD tetap hidup,” terangnya. 

Lebih dari itu, Agus minta desa tetap berkoordinasi dengan korwil pendidikan kecamatan, mengingat PAUD bagian dari tanggungjawab wilker pendidikan kecamatan,” sambungnya. Sampai sekarang dia juga masih berupaya melakukan koordinasi dengan korwil pendidikan setempat. 

Tujuannya, menyelesaikan problem kekurangan siswa PAUD tersebut. Bukan tidak mungkin, kekurangan siswa PAUD juga terjadi di desa lain. “Sementara yang kami ketahui di Tondowulan, belum ada laporan dari desa lain. Mungkin kalau sudah ada koordinasi dengan korwil mestinya ada, cuma sekarang belum muncul,” terang dia.

Dalam waktu dekat, pihaknya bersama korwil pendidikan kecamatan akan segera menggelar pertemuan. “Insya Allah Senin akan kita adakan rapat bersama. Kita tindaklanjuti dulu di tingkat kecamatan, jadi belum sampai ke dinas pendidikan (Dinas P dan K, Red),”  pungkas Agus.

Tak Bisa Serta Merta Cabut PKH

TERPISAH, M Saleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang menjelaskan, pencabutan keluarga penerima manfaat (KPM) dari program PKH sebagaimana yang tertuang dalam poin ketiga surat edaran pertama, tak bisa serta merta dilakukan. 

Menurutnya, pencabutan KPM bisa dilakukan dengan beberapa banyak hal. Diantaranya tergraduasi, lantaran sudah mandiri hingga mengundurkan diri secara sukarela. “Misal layak dan sebagainya, termasuk meninggal dan bermutasi. Ada juga karena faktor lain melakukan pelanggaran, misal kartu digadaikan atau dihilangkan,” katanya. 

Dia pun menegaskan, pencabutan program itu tak ada sangkut pautnya dengan PAUD. “Kalau dikaitkan dengan si A harus masuk ke PAUD, itu lain persoalan,” imbuh dia. Meski sebenarnya, program PKH juga diberikan untuk mendukung aspek pendidikan dan kesehatan warga. 

Pendidikan misalnya, diberikan kepada KPM yang mempunyai anak sekolah mulai tingkat SD hingga SMP. “Sementara PAUD kan pra sekolah atau lembaga anak usia dini. Belajar sosialisasi dan semacamnya. Himbauan masuk di lembaga ini monggo tidak masalah. Tetapi kalau dikaitkan mencabut kepesertaan PKH kayaknya kurang pas,” sambung dia. 

Karena itu menurutnya perlu dilakukan edukasi menyeluruh. Alasannya, memberi pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah desa bahwa pencabutan PKH tidak berkaitan dengan lembaga PAUD.  “Karena kepesertaan PKH tidak berkaitan dengan itu, melainkan bagaimana sebuah jaminan sosial ini diberikan pada keluarga penerima manfaat, terutama mereka yang berada di desil satu dan dua. Artinya miskin dan sangat miskin,” pungkas Saleh. 

Sebelumnya, surat imbauan resmi ber-kop Pemdes Tondowulan, Kecamatan Plandaan jadi sorotan di media sosial. Sebab, surat berisi imbauan untuk warga agar mau menyekolahkan anaknya di PAUD Desa Tondowulan ini ada ancaman tak lazim dari kepala desa. 

Surat ini, awalnya diposting salah satu akun milik Pemdes Tondowulan bernama ‘Tondowulan Plan’ di laman Facebook. Postingan tertanggal 2 Juli 2020 pukul 14.00 ini menampilkan  surat ber-kop resmi dengan stempel basah tandatangan Kades Tondowulan Wijonarko.

Surat bernomor 420/571/415.61.03/2020 tanggal 2 Juli 2020 ini, menjelaskan tindaklanjut Pemdes Tondowulan dengan berbagai pihak, terkait pembinaan PAUD di Desa Tondowulan. Dalam surat itu ada dua poin kesepakatan.

Pertama, bagi warga yang memiliki anak usia PAUD dan tidak menyekolahkan anaknya di PAUD Desa Tondowulan, segala kepentingan surat menyurat warga tak akan dilayani pemerintah desa. 

Kedua, bagi orang tua yang memiliki anak usia PAUD dan tidak menyekolahkan anaknya di PAUD Desa Tondowulan, dan penerima PKH, maka Pemdes akan menyurati Dinas Sosial. Surat yang dikirim ke Dinsos Jombang itu bisa jadi pertimbangan untuk pencabutan PKH.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia