alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Soal BLT DD Tahap II, Menteri PDTT: Desa Bisa Sesuaikan Kemampuan

05 Juli 2020, 19: 57: 02 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

JOMBANG – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tahap II bisa dilakukan menyesuaikan dengan kondisi fiskal Dana Desa (DD) yang dimiliki tiap-tiap desa. Pelaksanaannya pun sangat fleksibel.

“BLT DD memang ada dua tahap, pertama itu tiga bulan dengan besaran Rp 600 ribu per KK selama tiga bulan. Sedangkan untuk recovery, arahan dari Presiden ditambah tiga bulan lagi, dengan nominal Rp 300 ribu,” ucapnya usai mengikuti kegiatan di salah satu rumah sakit di Kecamatan Diwek, kemarin (4/7).

Pelaksanaan penyaluran DD tahap I, disebutnya sudah selesai karena peraturan yang sudah diteken mulai April lalu. “Kebijakannya keluar April, kalau dilaksanakan langsung ya berarti April, Mei, Juni. Jadi untuk tahap II ini bisa dimulai Juli, Agustus, September,” lanjutnya.

Hanya saja, pelaksanaan tak berlangsung kaku lantaran banyak desa yang belum bisa melaksanakan pencairan pada April. Sehingga penyaluran tahap I dan tahap II BLT DD disebutnya bisa menyesuaikan. 

“Kalau yang mulai penyaluran di bulan Mei, berarti terakhir November, begitupun yang mulai penyaluran Juni, berarti tahap II selesai Desember. Jadi bisa dikatakan penyaluran DD tahap I dan II ini April sampai Desember, dengan varian masing-masing,” tambah Halim.

Terkait kesanggupan masing-masing desa untuk melaksanakan pemberian BLT DD, pihaknya menyebut tak harus lengkap selama enam bulan penuh. Bagi desa yang merasa tak sanggup dan tak memiliki fiskal memadai, maka tahap II penyaluran DD bisa dipangkas.

“Misalnya kekuatan dua bulan, ya dua bulan saja, lanjutannya tidak apa-apa. Meskipun kalau kita hitung kejadian ini akan sangat jarang, karena dari total DD itu 35 persen BLT DD, 5 persen penanganan Covid-19 dan 10 persen padat karya tunai. Jadi seharusnya masih ada 50 persen kekuatan fiskal,” pungkas pria asli Jombang ini.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia