alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Data Bantuan Pihak Luar Tak Jelas, Pemkab Jombang Diminta Tak Sembrono

05 Juli 2020, 18: 56: 48 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Covid-19

ILUSTRASI: Covid-19 (ISTIMEWA)

Share this      

JOMBANG – Tak jelasnya inventarisir pengelolaan bantuan penanganan Covid-19 dari pihak luar ke Pemkab Jombang, mendapat respons kalangan pemerhati kebijakan publik. Firmansyah Direktur Lembaga riset dan pengembangan (Lerpam) Jombang mengingatkan pemkab tak sembrono, lebih teliti dan bisa terbuka kepada publik.  

“Pada intinya pengelolaan anggaran mulai kabupaten sampai tingkat desa harus terbuka dan transparan. Karena ini masalah bencana,” katanya Jumat kemarin (3/7) kemarin. Keterbukaan itu diharapkan bisa meminimalisir terjadinya tumpang tindih bantuan dengan dana yang bersumber dari pemerintah. Sangat disayangkan jika bantuan yang disalurkan ke masyarakat juga dobel. 

“Artinya perlu koordinasi supaya tidak dobel. Karena siapa tahu masih ada warga yang justru tidak dapat bantuan. Intinya harus ada koordinasi bagus,” imbuh dia.

Dia sendiri tak mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran bantuan pihak luar yang diterima pemkab ketika didistribusikan ke masyarakat. Melihat itulah dirinya sepakat bila dilakukan inventarisir, mana saja yang diterima. “Memang kalau dilihat di lapangan sudah disalurkan,” sambung Firman.

Diantaranya yang dia tahu adalah penyaluran ke salah satu ormas. “Jadi kebetulan waktu penyaluran saya tahu, dari perusahaan ke salah satu ormas,” papar dia. Kendati begitu, dirinya kembali mengingatkan perlunya keterbukaan setiap pengelolaan anggaran. “Karena ini masalah bencana, jadi semua harus terbuka. Identifikasi kebutuhan masyarakat juga benar-benar terdampak dan harus menerima bantuan yang diprioritaskan,” pungkasnya.

Sementara itu, para pejabat di lingkup Pemkab Jombang hingga sekarang bersifat saling lempar terkait inventarisir bantuan yang diterima pihak swasta. Anwar Asisten Pemerintahan dan Kesra misalnya, menyebut inventarisir bantuan dari pihak luar sudah ada bidang yang menangani sendiri. “Ke BPBD saja yang sudah diadministrasikan dan penggunaannya,” kata Sekretaris Gugas PP Covid-19 Jombang ini.

Menurutnya, pemkab hanya memfasilitasi ketika ada pihak luar yang memberikan bantuan. “Ada beberapa bantuan yang penyerahannya dilaksanakan di pendopo, tetapi donatur langsung mengundang penerima. Seperti RSUD Jombang, RSUD Ploso dan RSK Mojowarno, kita sifatnya hanya memfasilitasi,” jelasnya singkat. 

Sebelumnya, inventarisir donasi dari pihak ketiga yag disampaikan ke pihak Gugus Tugas (Gugas) PP Covid-19 Jombang untuk penanggulangan Covid-19 tak jelas. Pihak Gugas sendiri belum mengetahui total donasi yang diterima dan berapa yang sudah terdistribusi. 

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia