alexametrics
Sabtu, 15 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Pemkab Jombang Dinilai Lamban Selesaikan Polemik Ruko Simpang Tiga

03 Juli 2020, 13: 38: 38 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Aset ruko Simpang Tiga Mojongapit.

Aset ruko Simpang Tiga Mojongapit. (AINUL HAFIDZ/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Berlarut-larutnya penyelesaian polemik aset ruko Simpang Tiga Mojongapit kembali memantik respons pemerhati publik. Yang menilai pemkab kurang serius mengambil alih aset yang sejak 2016 masa HGB (Hak Guna Bangunan) habis.

Nurrohman, aktivis LSM Pos Paham menilai, sejak awal pemkab tak niat menyelamatkan aset milik daerah itu. Padahal sudah hampir empat tahun dimanfaatkan pihak luar tanpa ada mekanisme yang jelas.

“Sudah berkali-kali saya tegaskan ruko Simpang Tiga ini merupakan aset sah pemkab, terhitung sejak HGB yang dipakai penghuni habis 2016,” katanya Rabu (2/7) kemarin.

Dia menambahkan, selama tidak ada perpanjangan HBG ataupun perjanjian sewa, maka secara otomatis aset itu dengan sendirinya harus kembali ke pemkab. “Itu artinya tidak ada kejelasan kekuatan hukum bagi mereka yang menempati ruko,” imbuh dia.

Tak hanya itu, dari informasi yang dia terima, aset ruko Simpang Tiga sudah masuk neraca aset daerah, sehingga pengelolaannya pun harus jelas. ”Sebab ini menyangkut aset pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, butuh langkah tegas agar polemik itu segera terselesaikan.Tentu dengan tujuan, agar masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.

“Pemkab mestinya tidak harus menunggu negosiasi dan sebagainya, bisa langsung bergerak. Karena HGB ini sudah habis, bisa saja dikosongkan atau dipergunakan untuk apa. Pada intinya pemkab harus punya ketegasan,” sambung Rohman.

Diakui selama ini mengikuti perkembangan aset itu. Di antaranya dibentuknya tim untuk menyelesaikan polemik, termasuk menggandeng kejaksaan. Namun, hingga kini progressnya belum jelas.

“Memang butuh proses, saya kira harus segera bergerak dan ditata lagi. Artinya, kalau sejak awal menginginginkan kembali aset itu dan harus, maka secepatnya dilanjut dan segera dituntaskan,” pungkas dia.

Sebelumnya, usaha pemkab menuntaskan polemik aset ruko simpang tiga usai HGB (Hak Guna Bangunan) habis 2016 belum berjalan maksimal. Alasannya, pemkab masih konsentrasi menghadapi pandemi Covid-19.

”Nah karena kita sendiri belum tau new normalnya kapan. Kemarin saat diskusi dengan tim dan pimpinan, HGB Simpang Tiga dilanjutkan setelah ada penetapan new normal di Jombang,” ungkap M Nasrullah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang.

Seperti apa langkahnya yang sudah disiapkan pemkab, Nasrullah belum bisa menjelaskan detail. ”Saya juga tidak pegang data terakhir. Kemarin masih pembicaraan ringan tentang kapan ini akan diangkat kembali ke meja diskusi, diputuskan tim setelah new normal,” jelasnya.

(jo/fid/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia