alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Peristiwa
icon featured
Peristiwa

Belasan Warga Demo di DPRD Jombang Tuntut Transparansi Dana Covid-19

03 Juli 2020, 13: 26: 46 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Puluhan orang dari organisasi kemasyarakatan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Rabu siang (2/7).

Puluhan orang dari organisasi kemasyarakatan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Rabu siang (2/7). (ACHMAD RW/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Puluhan orang dari organisasi kemasyarakatan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Rabu siang (2/7). Mereka menuntut transparansi terkait penggunaan anggaran darurat Covid-19 di Kabupaten Jombang.

Pantauan di lokasi, massa yang datang ke gedung DPRD Jombang menggunakan sejumlah kendaraan bermotor. Sesampainya di gedung dewan, mereka langsung membeber sejumlah poster bernada protes.

“Kami minta Pemkab Jombang juga DPRD mau terbuka soal anggaran penanganan Covid-19,” teriak Joko Fattah Rochim, koordinator aksi. Sejauh ini upaya yang dilakukan pemkab dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Jombang juga belum maksimal. Terlebih hingga kini tak ada laporan jelas terkait penggunaan dana.

“Harusnya ada sistem jelas, yang membuat masyarakat bisa melihat uangnya ini dipakai apa. Misalnya bisa pakai sistem online atau apa yang semua masyarakat bisa melihat masuk dan keluarnya uang,” lanjutnya.

Selain itu, Fattah juga menilai dana yang telah disedot Pemkab Jombang dengan mengalihkan sejumlah dana pembangunan, belum benar-benar berdampak untuk penyelesaian kasus korona. “Apalagi pasien masih terus bertambah banyak, terus dana yang sampai ratusan miliar itu dibuat apa,” tambahnya.

Ia pun menyorot ketidakjelasan bantuan yang sudah disalurkan sejumlah pihak swasta. Menurut Fattah, bantuan itu harusnya bisa juga dilaporkan terperinci baik penerimaan maupun penyalurannya.

“Kalau masih selintutan saat ditanya soal bantuan CSR dan sebagainya, tentu kami masyarakat patut curiga. Jangan-jangan tidak didata, jangan-jangan tidak dibagikan semestinya,” lontar dia.

Usai menyampaikan orasi, sejumlah orang diterima anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi. Diskusi berlangsung cukup lama, seluruh perwakilan aksi yang masuk menyampaikan keluhan yang mereka hadapi. “Prinsipnya tetap, yang disampaikan transparansi anggaran. Keluhan bansos, kasus yang masih naik walaupun sudah menghabiskan anggaran besar,” terang Tohari, anggota Komisi D DPRD Jombang usai kegiatan.

Pihaknya telah mencatat seluruh keluhan warga untuk kemudian akan disampaikan ke Pemkab Jombang. “Tentu ini bagian dari koreksi, akan kita komunikasikan dengan instansi terkait,” tegasnya.

Sementara itu, dalam diskusi dengan anggota dewan di ruang paripurna, seorang warga yang juga anggota keluarga pasien reaktif di gedung tenis indoor mengeluhkan sejumlah hal terkait rapid test dan proses karantina.

“Istri saya Luluk Khamroah, sekarang menjalani karantina di tenis indoor pak, padahal sebelumnya rapid test dinyatakan nonreaktif,” terang Suratno di hadapan anggota dewan. Kejadian ini, bermula saat Luluk yang sehari-harinya berjualan daging di Pasar Peterongan, mengikuti rapid test yang diadakan Pemkab Jombang (15/6) lalu. “Hasil di hari itu nonreaktif,” lanjutnya.

Namun, hingga  tiba-tiba perangkat desa mendatangi rumahnya dan mengajak konfirmasi ke bidan desa. Beberapa hari setelahnya, pada (19/6), istrinya diminta untuk mengikuti tes swab di RSUD Ploso. “Karena ternyata dari bidan disebut seluruh rapid test di Pasar Peterongan hasilnya reaktif. Kok bisa satu tes ada dua hasil berbeda,” tambahnya.

Karena status inilah istrinya sejak 11 hari lalu harus menjadi penghuni gedung tenis indoor, bersama puluhan OTG reaktif rapid test lainnya. Namun, warga Desa/Kecamatan Peterongan ini harus kembali menelan pil pahit lantaran ia merasa didiskriminasi.

“Jadi di desa saya ada lebih lima orang yang katanya reaktif rapid test. Tapi tidak seluruhnya di karantina, dua orang lainnya boleh karantina mandiri, ini menurut saya tidak adil, kok ada perbedaan perlakuan,” pungkasnya.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia