alexametrics
Sabtu, 15 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Data Donasi Covid-19 dari Pihak Luar di Kabupaten Jombang Tak Jelas

03 Juli 2020, 10: 14: 15 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: tandon air untuk pencegahan penularan Korona.

ILUSTRASI: tandon air untuk pencegahan penularan Korona. (WENNY ROSALINA/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Inventarisir donasi dari pihak ketiga yang disampaikan ke pihak Gugus Tugas (Gugas) PP Covid-19 Jombang untuk penanggulangan Covid-19 tak jelas. Sampai saat ini Gugas belum mengetahui total donasi yang diterima dan berapa yang sudah terdistribusi.

Budi Winarno Humas Gugas PP Covid-19 Jombang mengakui, selama pandemi korona bantuan dari pihak ketiga yang mengalir begitu banyak. Meski tak disebutkan satu per satu, terakhir yang dia ingat bantuan datang dari perusahaan kayu. “Jadi inventarisir ikut bidang lain, terakhir kemarin ada dari PT SUB hampir 2.100-an APD,” katanya dikonfirmasi Rabu kemarin (1/7).

Dia belum bisa menyebut total ada berapa bantuan yang sudah masuk Gugas. Termasuk yang sudah didistribusikan. “Misal disinfektan, hasmat bisa di BPBD, atau alkes ke teman-teman dinkes,” imbuh dia.

Terpisah, Bidang Perencanaan Gugas PP Covid-19 Jombang Abdul Wahab mengakui, adanya bantuan pihak ketiga yang sudah diterima. Hanya saja sampai saat ini yang terinventarisir hanya bantuan alat pelindung diri (APD) dari salah satu partai politik di Jombang.

“Yang masuk dan terinventarisir data kami berupa APD, ada hasmat, masker, sabun dan sarung tangan medis. Sudah kami distribusikan langsung ke tiga rumah sakit,” katanya dikonfirmasi.

Selebihnya, terkait bantuan lain yang masuk, ia menyebut tak masuk dalam kewenangannya. “Saya sendiri tidak tahu ada berapa totalnya, karena masing-masing OPD ada yang jadi koordinator dan mengelola sendiri. Seperti logistik ikut di DPUPR, penanganan dan penegakan hukum di Satpol PP, lalu pencegahan di disdikbud, serta alkes ikut dinkes,” papar dia sembari merinci.

Diakui, donasi dari pihak lain yang ditujukan pemkab selama ini cukup banyak. Namun, karena tak mengetahui persis dia sendiri belum bisa menyebut total ada berapa. “Memang biasanya dari perusahaan dan langsung didistribusikan. Tapi sampai sekarang yang saya tangani hanya satu saja, minimal sudah punya catatan nerima dari parpol,” tegas Wahab.

Dikonfirmasi hal ini Miftahul Ulum Koordinator Bidang Logistik Gugas PP Covid-19 Jombang, juga belum bisa menyebut total berapa donasi dari pihak ketiga yang diterima pemkab. Ia beralasan, sejauh ini hanya menangani terkait logistik sarana dan prasarana.

“Dari pihak luar yang kami dapat itu bantuan tandon air sekitar 10 unit warna hitam. Akhirnya kita buatkan standart atau rangka dan kita kirim ke masyarakat,” terangnya. Bantuan yang masuk ke bidangnya hanya satu tandon air itu dan sudah didistribusikan. Terkait bantuan lain, maka ikut bidang atau OPD lain yang menangani.

“Seingat saya hanya itu saja, sebenarnya tergantung bantuan. Logistik alkes misalnya ikut di teman-teman kesehatan (Dinkes, Red),” papar dia.

Kendati begitu, menurutnya semua bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dia kelola sudah kelar. “Kalau kami terkait sarpras seperti masker, bak cuci tangan, Alhamdulillah seluruhnya sudah terdistribusikan. Itu yang sumbernya dari pemkab,” pungkas Ulum.

Sebelumnya, selama pandemi Covid-19 sumbangan dari pihak luar yang diterima Gugus Tugas Percepatan Penanganan (Gugas PP) Covid-19 Kabupaten Jombang ternyata cukup banyak. Sayangnya, belum semua donasi yang masuk itu terdata rinci. Bahkan sebagian sumbangan masih belum disumbangkan

Berdasar data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang, jumlah sumbangan atau donasi yang masuk ke pemkab cukup banyak. Misalnya bantuan 350 paket sembako masing masing Rp 150 ribu dari Forum CSR Jombang Jumat (8/5) lalu, lima buah tandon cuci tangan ukuran 250 liter dari Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) pada (25/3).

Lalu sumbangan 3.000 masker medis,  hand sanitizer 200 liter, baju hazmat 100 unit, face shield 100 unit, alat rapid test 200 unit dari PT CJI Ploso. Bantuan itu belum termasuk sumbangan sembako berisi beras 5 kilogram 100 paket, beras kemasan 3 kg 100 paket, minyak goreng 1 liter sebanyak 100 paket dari Bank Jatim yang diserahkan (6/5) lalu.

Rawan Dipermainkan, Harus Transparan

SEMENTARA itu Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi turut mempertanyakan bantuan penanganan Covid-19 yang masuk dari pihak ketiga. Selain tak ada laporan yang disampaikan ke dewan, pihaknya juga tidak mengetahui distribusi penyalurannya.

”Sampai sekarang kami tidak tahu, bantuan dari pihak ketiga itu sudah disalurkan atau bagaimana karena tidak ada laporan sama sekali,” katanya. Untuk itu dirinya berharap, Pemkab Jombang atau tim Gugas PP Covid-19 bisa menyampaikan laporan secara transparan. Donasi yang masuk itu darimana saja dan didistribusikan kemana saja. Dirinya juga memberi warning agar bantuan tidak disalahgunakan.

”Tentu perusahaan apapun yang sudah memberikan batuan untuk penanganan Covid-19 ini ingin membantu pemerintah. Makanya harus tepat sasaran dan jangan disalahgunakan,” tegas Mas’ud.

Senada juga disampaikan M Syarif Hidayatullah Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang yang meminta semua pihak melakukan pengawasan lantaran bantuan pandemi rawan dimainkan. Pengawasan itu setelah donasi yang masuk tidak terdata sehingga terkesan tidak transparan.

”Sekitar dua minggu lalu kami mendapat laporan bantuan penanganan Covid-19 yang masuk darimana saja dan berupa apa saja,” katanya. Hanya saja, pihaknya tidak mengetahui distribusi zonasi yang sudah dilakukan. “Kami berharap ada transparasi penyaluran bantuan,” ungkapnya.

Ia menilai, bantuan untuk penanganan Covid-19 di Jombang mudah dipermainkan. Menurutnya, bantuan yang diberikan pihak ketiga juga sudah menjadi aset negara. ”Jangan sampai bantuan yang didapat ini dibunyikan belanja pada saat penyaluran. Sehingga perlu diawasi semua,” tegasnya.

Dia mengingatkan agar tidak ada yang main-main dengan bantuan pandemi tersebut. Sudah semestinya, bantuan donasi yang masuk itu didistribusikan kepada penerima agar bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.”Bantuan berupa apapun harus bisa digunakan maksimal,” pungkas dia.

(jo/fid/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia