alexametrics
Selasa, 04 Aug 2020
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Kejaksaan Masih Terus Dalami Kasus Dugaan Pungli PTSL Sumbermulyo

01 Juli 2020, 14: 29: 39 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto.

Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto. (ACHMAD RIZA W/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Kasus dugaan pungli pengurusan sertifikat masal atau PTSL( pendaftaran tanah sistematis lengkap) di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto masih bergulir di kejaksaan. Korps Adhyaksa menyebut masih mendalami kasus.

”Kami tidak bisa jelaskan detailnya, karena ini masih proses. Yang jelas masih lanjut,” tegas Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto kepada Jawa Pos Radar Jombang beberapa waktu lalu.

Sigit menyebut, penyidik sudah melakukan pemanggilan sejumlah pihak guna dimintai keterangan terkait laporan warga, namun hasilnya belum maksimal. ”Ya, dari pelapor kemarin tidak datang seluruhnya memang, tapi bagi yang datang kita tetap ambil keterangan,” tambahnya.

Pihaknya menyebut, hingga kini masih terus mendalami kasus. ”Intinya kalau memang benar banyak yang jadi korban, silakan melapor kalau memang merasa dirugikan,” pungkas Sigit.

Terpisah, Ary Chisbullah, ketua panitia PTSL Desa Sumbermulyo mengaku tak mengerti terkait dugaan pungli pengurusan PTSL di desanya. ”Panitia sendiri tidak tahu. Yang jelas di kami, kalau tidak mengurus atau tidak mendaftarkan ya tidak membayar. Di kami juga Rp 150, itu saja,” terangnya.

Dia menyebut tak mengetahui terkait dugaan pungli yang dikeluhkan warga. Dia menegaskan panitia menerima uang sesuai aturan. ”Seluruh pendaftar hanya membayar uang pendaftaran Rp 150 ribu seperti peraturan seharusnya,” imbuhnya.

Ary mengakui, adanya dua kali proses pengukuran dan proses pengurusan surat lain di luar pendaftaran PTSL. Namun, pihaknya menyebut pengurusan ini, dilakukan sebelum panitia PTSL dibentuk. ”Kami dibentuk setelah sosialisasi kedua, bahkan disosialisasi pertama kita panitia ini belum ada kok, jadi itu mungkin kegiatan di pra-PTSL,” tambahnya.

Proses itu, disebutnya dilakukan pihak desa dan perangkat langsung sebagai syarat pendaftaran untuk menggenapi dokumen PTSL. ”Jadi untuk daftar PTSL ini kan pendaftar membutuhkan surat riwayat perolehan tanah, selain KTP dan KK pemohon, Letter C juga SPPT terbaru. Nah pengukuran ini bagian untuk mendapatkan surat riwayat perolehan tanah itu,” rinci Ary.

Proses ini, disebutnya dilakukan untuk memecah sebuah tanah yang ukurannya besar menjadi beberapa tanah bagian lain sebelum didaftarkan untuk ikut program PTSL. ”Karena dipecah-pecah itu, jadi harus ada pengukuran dari pihak perangkat desa,” lontarnya.

Dalam proses pengurusan itulah, disebutnya seringkali warga memberikan uang kepada perangkat. Namun soal ditanya perihal nominal, ia tak menyebut pasti. ”Kalau ditarik nominal, menurut saya tidak ada, tapi kalau uang lelah bikin riwayat tanah pasti bisa dinalar sendiri lah. Saya nggak bilang pungli atau gimana, saya juga tidak paham, karena itu di luar panitia,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengurusan program sertifikat Masal atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto dikeluhkan warga. Ini setelah adanya dugaan pemungutan uang lebih dari ketentuan oleh oknum perangkat desa.

Mulai tahap pengukuran, hingga tahap pendaftaran warga mengeluarkan uang total mencapai Rp 500 ribu per sertifikat. Padahal sesuai ketentuan, maksimal Rp 150 ribu. Kasusnya sudah dilaporkan kejaksaan.

(jo/riz/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia