alexametrics
Selasa, 04 Aug 2020
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Pandemi Korona Dongkrak Angka Pertumbuhan Janda di Kabupaten Jombang

01 Juli 2020, 14: 22: 20 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Pengadilan Agama (PA) Jombang.

Pengadilan Agama (PA) Jombang. (AZMY ENDIYANA/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Angka perceraian di Kabupaten Jombang masih tinggi. Sampai akhir Juni saja, Pengadilan Agama (PA) Jombang menerima sebanyak 1.730 pengajuan perceraian. Penyebabnya didominasi ketidakcocokkan dengan pasangan.

”Total pengajuan perkara hingga akhir Juni 2020 mencapai 1.730 kasus. Sebanyak 1.406 kasus sudah diputus,” terang Chafidz Syaifuddin, Panitera pengadilan Agama Jombang.

Dia merinci, pada Januari pihaknya menerima pengajuan perceraian sebanyak 436 perkara, disusul Februari 311 perkara, Maret 260 perkara, April 205 perkara, Mei 107 perkara dan Juni meningkat cukup banyak yaitu 409 laporan perkara. ”Paling banyak dilatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 1.239 kasus,” bebernya.

Selain itu, sebanyak 75 kasus disebabkan faktor ekonomi, 34 kasus faktor meninggalkan salah satu pihak atau pisah ranjang. ”Ada juga faktor lainnya misal dihukum penjara, mabuk, dan poligami. Rata-rata kasus dengan sebab tersebut cukup kecil, antara satu sampai tiga kasus saja,” bebernya.

Dia menyebut, rata-rata kasus perceraian diajukan pihak istri atau cerai gugat. Seleisihnya dengan cerai talak atau cerai yang diajukan suami cukup tinggi. ”Cerai talak hanya 275 kasus, sedangkan cerai gugat sebanyak 895 kasus,” imbuhnya.

Disebutkan ada perbedaan terkait mekanisme sidang kasus perceraian talak dengan cerai gugat. ”Cerai gugat lebih simpel, setelah diputus, maka akta cerai keluar. Sedangkan cerai talak harus ada sidang lagi untuk pengucapan talak suami ke istri, baru akta cerai keluar,” jelasnya.

Diakuinya Chafidz, angka perceraian di Jombang masih tinggi. Dia menegaskan, pengadilan agama adalah jalan terakhir jika masalah tidak bisa diselesaikan dengan internal keluarga.

Hanya saja, sebelum putusan dan proses perceraian dilakukan, hakim wajib melakukan upaya mediasi kepada keduanya. Namun jika upaya mediasi sudah optimal dan belum berhasil menyatukan kembali, maka proses akan tetap dilanjut.

”Upaya mediasi dilakukan, tapi tingkat keberhasilan sangat kecil. Ya ada yang berhasil tapi tidak banyak, karena mereka melangkah ke sini artinya sudah emergency exit, sudah dibicarakan dengan keluarga dan upaya penyelesaian internal tapi belum berhasil akhirnya memilih untuk datang ke pengadilan agama,” pungkasnya.

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia