alexametrics
Rabu, 05 Aug 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Lelang Proyek Gedung Ponek RSUD Ploso Gagal

01 Juli 2020, 14: 16: 26 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: RSUD Ploso

ILUSTRASI: RSUD Ploso (ANGGI FRIDIANTO/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Rencana RSUD Ploso membangun gedung ponek dan operasi tahun ini tertunda. Menyusul proses lelang proyek senilai Rp 16 miliar gagal.

Direktur RSUD Ploso, dr Achmad Iskandar Dzulqornain membenarkan terkait gagalnya proses lelang proyek. ”Kemarin sudah dimasukkan lelang. Sayang prosesnya tak berjalan mulus,” bebernya.

Dia menambahkan, dari hasil koordinasi yang disampaikan unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) Jombang, tidak ada penawar yang memenuhi syarat.

”Jadi suratnya kami terima satu minggu yang lalu ternyata gagal lelang karena tidak ada pemenang. Pada saat evaluasi dari 14 penawar tidak ada satupun yang memenuhi persyaratan,” tegasnya.

Lantaran waktunya mepet, terpaksa lelang proyek ditunda. ”Kalau dipaksakan takutnya waktu tidak akan cukup, jadi ya terpaksa ditunda,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya akan kembali mengusulkan proyek ini tahun depan. ”Rencananya tetap kami usulkan pada tahun 2021 mendatang,” pungkas Iskandar.

Sementara itu, Supradigdo Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemkab Jombang membenarkan proyek RSUD Ploso sekitar Rp 16 miliar gagal tender. Ini lantaran, tidak ada pemenang dalam lelang yang sudah dilakukan.

”Di dalam proses pelelangan sampai batas kemarin tidak ditemukan pemenangnya, itu artinya gugur semua,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Dia menambahkan, setelah dilakukan evaluasi dari teknis dan administrasi tidak ada CV maupun PT yang lolos. Dikatakannya, ketika pelelangan terjadi seperti ini, biasanya akan dilakukan retender. ”Sebenarnya hal ini wajar bisa dilakukan retender. Hanya saja memang ada beberapa pertimbangan, sehingga proyek ini tidak bisa diretender,” tegasnya.

Dijelaskan Digdo, proyek ini bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), ada petunjuk teknis (juknis) yang mengharuskan tanda tangan kontrak pada 15 Juli mendatang. ”Kalau direntender tidak bisa tanda tangan kontrak pada 15 Juli, bisa lebih,” tegasnya.

Kendala yang kedua, masih Digdo apabila proyek ini tetap dilanjutkan maka, waktu pembangunan dihitung terlalu mepet. Sehingga, diprediksi bangunan tidak akan selesai tepat waktu. ”Sudah dihitung sama Pokja, kalau diteruskan waktunya juga sangat mepet,” terangnya.

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia