alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

BPK Beri Lampu Hijau Pengembalian Bansos Dobel di Jombang

29 Juni 2020, 15: 00: 43 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

ILUSTRASI: Penyaluran BLT di Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto.

ILUSTRASI: Penyaluran BLT di Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto. (WENNY ROSALINA/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Polemik terkait pengembalian bansos ganda hingga kini belum tuntas. Meski begitu, proses penyaluran bansos dampak Covid-19 tetap berjalan.

M Saleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang menerangkan, setelah adanya telekonferensi dengan Pemprov Jatim dan pusat, untuk penyaluran tetap dilanjutkan. Pengembalian bansos ganda dilakukan hingga penyaluran kelar.

“Jadi berkaitan dengan bagaiamana keputusan sebuah proses pengembalian ini, kemarin sudah ada vidcon (video conference) dengan gubernur bersama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red) dan lainnya nanti ada berita acara bersama,” katanya dikonfirmasi Minggu (28/6).

Sambil terus melakukan evaluasi, proses penyaluran bansos tahap kedua tetap berjalan. “Yang terpenting bansos Covid-19 ini biar berjalan dulu. Misal tahap pertama ada yang dobel, untuk selanjutnya diharapkan tidak terjadi lagi,” imbuh dia.

Tentu dengan tujuan kata Saleh, bansos diterima penerima manfaat tidak lagi dobel. “Intinya sekarang yang penting menyalurkan dulu dan kita minimalisir yang dobel. Kalau semua sudah berproses, tinggal penyaluran ketiga Juli nanti,” terang dia.

Saleh menambahkan, terkait bansos berkaiatan dengan neraca keuangan. “Itu nanti ikut di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), sama seperti menjelang penyaluran tahap kedua dari provinsi. Kami dimintai laporan yang kembali ini berapa. Jadi secara administrasi keuangan harus berproses,” sambung Saleh.

Dikatakan, untuk pengembalian nantinya tetap ada surat resmi yang dikeluarkan. “Jadi nanti secara keseluruhan terkait proses pengembalian ada edaran resmi diakhir bansos,” pungkas Saleh.

Sebelumnya, polemik terkait pengembalian penerima bansos ganda sedikit mereda. Itu setelah pemkab memberikan kelonggaran pengembalian bantuan.

”Ya, untuk pengembalian memang sampai sekarang belum ada keputusan lagi. Jadi kita patokannya masih pada surat edaran yang sudah dikirim ke masing-masing desa dan kecamatan,” ucap M Saleh, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Dia menambahkan, dari hasil rapat terakhir bersama Inspektorat Kabupaten dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tetap berpegang pada aturan neraca keuangan. ”Karena keputusannya demikian, dan kita juga tetap dimintai pengembalian, karena untuk neraca keuangan di BPKAD juga harus tetap sinkron,” tambahnya.

(jo/wen/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia