alexametrics
Kamis, 02 Jul 2020
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

DPRD Jombang Minta Dinas Lakukan Pendataan Tempat Wisata Tak Berizin

28 Juni 2020, 13: 51: 16 WIB | editor : Mardiansyah Triraharjo

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi (AZMY ENDIYANA Z/JAWA POS RADAR JOMBANG)

Share this      

JOMBANG – Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi meminta Pemkab Jombang dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jombang segera melakukan pendataan. Paling tidak, bisa mengetahui titik potensi tempat wisata di Jombang.

”Memang saat ini perda terkait wisata belum ada, dan masih dikerjakan,” ujarnya kemarin. Namun demikian, bagi pengusaha wisata baik berupa kolam renang, wisata desa maupun wisata alam, ada kewajiban yang harus ditanggung yakni berupa pajak.

”Bagian pendapatan yang diperoleh masyarakat Jombang maupun luar Jombang itu menanggung pajak, seperti pajak hiburan. Termasuk pajak hotel dan wisata,” tegasnya. Karena dari pengembangan tempat wisata itulah diperoleh pemasukan yang masuk kas daerah. Jika  sudah beroperasi dan tidak membayar pajak, maka Pemkab Jombang harus bertindak tegas.

”Apalagi nanti kalau sudah ada perda. Targernya perda tuntas tahun ini,” ungkapnya. Dikatakan, perda wisata merupakan hak inisiasi dewan yang sudah masuk program legislasi daerah. Pihaknya berharap tempat wisata yang dikembangkan di Jombang bisa tertata maksimal.

”Di titik mana-mana saja tempat wisata di Jombang dan dilakukan pembinaan,” katanya. Lebih dari itu, selanjutnya semua infrastruktur yang bisa mendukung perkembangan tempat wisata harus didukung penuh. Terutama perbaikan akses jalan untuk memudahkan wisatawan yang melancong ke Jombang. ”Dengan infrastruktur yang baik pasti banyak yang datang ke Jombang,” pungkas Mas’ud.

(jo/yan/mar/JPR)

 TOP
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia